Gara Gara Rubicon

Senin, 27 Februari 2023 | 08:00 WIB
Gara Gara Rubicon
[]
Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi sorotan masyarakat beberapa hari terakhir. Pemicunya adalah kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satrio (MDS), remaja berusia 20 tahun. MDS putra dari pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun jabatan terakhir Rafael adalah Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

Kasus pemukulan ini berbuntut panjang. Rafael harus rela jabatannya dicopot. Dan terakhir, Rafael pun memilih mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, gara-gara aksi MDS, belakangan muncul protes anti bayar pajak di media sosial.

Salah satu penyebabnya, MDS kerap memamerkan harta kekayaan sang ayah di media sosial. Unggahan terakhirnya adalah memamerkan Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson. Rafael tak pernah melaporkan Rubicon sebagai harta kekayaannya, yang dilaporkan hanya Toyota Camry dan Kijang.

Setelah diusut, Rubicon itu ternyata menggunakan pelat nomor bodong. Tidak hanya itu, meski berasal dari keluarga pejabat pajak, Rubicon yang ditunggangi MDS ternyata tidak taat pajak alias menunggak pajak.

Belum lagi muncul fakta bahwa dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rafael memiliki kekayaan jumbo yang mencapai lebih Rp 56 miliar. Nilai kekayaannya ini disebut tidak sesuai dengan jabatannya.

Kasus ini menggarisbawahi bahwa pengawasan internal Kemkeu terhadap jajarannya sangat rendah. Inilah yang akhirnya memunculkan gerakan protes anti pajak di media sosial.

Wajar masyarakat kecewa. Sebab, selama ini Kemenkeu gencar menyosialisasikan gerakan taat pajak lewat pelaporan SPT. Apalagi, Kemkeu juga menerapkan sanksi bagi masyarakat yang telat atau tidak membayar pajak.

Agar kepercayaan masyarakat bisa pulih kembali, Kemkeu harus bertindak tegas dalam mengungkap kasus penyelewengan yang dilakukan pegawainya sendiri. Jika tak ada gebrakan berarti, bukan tidak mungkin kepatuhan pajak masyarakat terus menurun. Masyarakat juga diharapkan berpikir lebih bijak.

Meski kecewa dengan Kemkeu, bukan berarti gerakan anti pajak harus didukung. Ini bisa jadi bumerang bagi masyarakat. Ingat, pajak bermanfaat besar dalam pembiayaan pembangunan dan belanja negara yang ditujukan untuk memperbaiki layanan publik di masyarakat.

Jika tidak membayar pajak, langkah ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga diri sendiri.

Bagikan

Berita Terbaru

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO
| Kamis, 21 November 2024 | 18:03 WIB

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup getol menggembok saham emiten beberapa waktu terakhir, meski di tengah kondisi pasar yang lesu.

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025
| Kamis, 21 November 2024 | 17:37 WIB

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025

Deloitte mengungkapkan terjadi penurunan yang signifikan perusahaan yang melaksanakan IPO di Indonesia, dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China
| Kamis, 21 November 2024 | 16:59 WIB

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China

Terpilihnya Donald Trump menimbulkan kekhawatiran terjadi perang dagang Amerika Serikat-China, seperti yang terjadi tahun 2018 silam. 

 Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya
| Kamis, 21 November 2024 | 09:12 WIB

Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya

PTBA menggadang hilirisasi batubara menjadi Artificial graphite dan anode sheet. Sementara ADRO berambisi menjadikannya bahan baku pupuk.

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan
| Kamis, 21 November 2024 | 08:54 WIB

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan

Pemerintah mengklaim bakal membantu pembangunan transmisi dan gardu induk lantaran tidak mudah untuk mencapai nilai keekonomian.. 

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit
| Kamis, 21 November 2024 | 08:45 WIB

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit

Mata uang Asia masih berpeluang melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) setidaknya sampai akhir tahun 2024 ini.

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:43 WIB

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi

Berinvestasi pada surat utang korporasi menjadi alternatif menarik bagi investor, Terlebih, di tengah kondisi pasar yang volatil 

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy
| Kamis, 21 November 2024 | 08:37 WIB

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy

Menakar prospek bisnis dan kinerja saham PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) di tengah tren laju harga amonia

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:05 WIB

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi

Net foreign buy terbesar dalam lima hari terakhir tercatat berlangsung di saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal
| Kamis, 21 November 2024 | 07:55 WIB

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

Undang-Undang (UU) Migas memperbolehkan entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini dibor secara ilegal oleh masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler