Gara Gara Rubicon

Senin, 27 Februari 2023 | 08:00 WIB
Gara Gara Rubicon
[]
Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi sorotan masyarakat beberapa hari terakhir. Pemicunya adalah kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satrio (MDS), remaja berusia 20 tahun. MDS putra dari pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun jabatan terakhir Rafael adalah Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

Kasus pemukulan ini berbuntut panjang. Rafael harus rela jabatannya dicopot. Dan terakhir, Rafael pun memilih mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, gara-gara aksi MDS, belakangan muncul protes anti bayar pajak di media sosial.

Salah satu penyebabnya, MDS kerap memamerkan harta kekayaan sang ayah di media sosial. Unggahan terakhirnya adalah memamerkan Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson. Rafael tak pernah melaporkan Rubicon sebagai harta kekayaannya, yang dilaporkan hanya Toyota Camry dan Kijang.

Setelah diusut, Rubicon itu ternyata menggunakan pelat nomor bodong. Tidak hanya itu, meski berasal dari keluarga pejabat pajak, Rubicon yang ditunggangi MDS ternyata tidak taat pajak alias menunggak pajak.

Belum lagi muncul fakta bahwa dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rafael memiliki kekayaan jumbo yang mencapai lebih Rp 56 miliar. Nilai kekayaannya ini disebut tidak sesuai dengan jabatannya.

Kasus ini menggarisbawahi bahwa pengawasan internal Kemkeu terhadap jajarannya sangat rendah. Inilah yang akhirnya memunculkan gerakan protes anti pajak di media sosial.

Wajar masyarakat kecewa. Sebab, selama ini Kemenkeu gencar menyosialisasikan gerakan taat pajak lewat pelaporan SPT. Apalagi, Kemkeu juga menerapkan sanksi bagi masyarakat yang telat atau tidak membayar pajak.

Agar kepercayaan masyarakat bisa pulih kembali, Kemkeu harus bertindak tegas dalam mengungkap kasus penyelewengan yang dilakukan pegawainya sendiri. Jika tak ada gebrakan berarti, bukan tidak mungkin kepatuhan pajak masyarakat terus menurun. Masyarakat juga diharapkan berpikir lebih bijak.

Meski kecewa dengan Kemkeu, bukan berarti gerakan anti pajak harus didukung. Ini bisa jadi bumerang bagi masyarakat. Ingat, pajak bermanfaat besar dalam pembiayaan pembangunan dan belanja negara yang ditujukan untuk memperbaiki layanan publik di masyarakat.

Jika tidak membayar pajak, langkah ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga diri sendiri.

Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Kebut Revisi Perpres 35 Tahun 2018, OASA Geber Proyek Pengolahan Sampah
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 17:53 WIB

Pemerintah Kebut Revisi Perpres 35 Tahun 2018, OASA Geber Proyek Pengolahan Sampah

Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 kabarnya memuat penghapusan skema tipping fee yang selama ini membebani pemerintah daerah.

Pesaing Masih Gencar Promosi Bikin Bisnis ODS Melambat, GOTO Andalkan Bisnis Fintech
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:13 WIB

Pesaing Masih Gencar Promosi Bikin Bisnis ODS Melambat, GOTO Andalkan Bisnis Fintech

Penurunan kerugian dari Tokopedia-TikTok Shop memberi sinyal positif bahwa GOTO berpeluang mencetak laba bersih lebih cepat dari perkiraan awal.

Ada Rumor Anak Usaha MDKA di Tambang Emas Bakal IPO September 2025, Begini Profilnya
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:37 WIB

Ada Rumor Anak Usaha MDKA di Tambang Emas Bakal IPO September 2025, Begini Profilnya

Proyek Emas Pani digadang-gadang akan menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia dan Asia Pasifik.

Berencana Liburan, Timbang Metode Pembayaran di Luar Negeri
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 12:00 WIB

Berencana Liburan, Timbang Metode Pembayaran di Luar Negeri

Berbagai alat pembayaran saat berlibur di luar negeri tersedia saat ini. Tapi, ada cara agar kemudahan bertransaksi tak bikin boros.

Penjualan Semen Bulan Juli Membaik & Diklaim bisa Berlanjut, Simak Prospek Saham INTP
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 11:01 WIB

Penjualan Semen Bulan Juli Membaik & Diklaim bisa Berlanjut, Simak Prospek Saham INTP

Prospek emiten semen, termasuk INTP sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan otoritas moneter.

Dua Tahun Terakhir ITMG Membagikan Dividen Interim pada September, bisa Dilirik?
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 09:41 WIB

Dua Tahun Terakhir ITMG Membagikan Dividen Interim pada September, bisa Dilirik?

Meski peluang cuan dari dividen menarik, investor mesti mencermati risiko dari sisi harga saham ITMG yang masih tertekan harga batubara.

Perdana, India Impor CPO dari Kolombia dan Guatemala, Begini Dampaknya buat Indonesia
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:45 WIB

Perdana, India Impor CPO dari Kolombia dan Guatemala, Begini Dampaknya buat Indonesia

Pembelian minyak sawit dari Amerika Latin diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan.​

Ambisi Prabowo Mengerek Tax Ratio Pupus
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:44 WIB

Ambisi Prabowo Mengerek Tax Ratio Pupus

Dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, di 2029 mendatang, tax ratio ditargetkan hanya sekitar 11,52%-15,01% dari PDB

Valuasi Harga Saham DKFT bisa Terkerek Jika Ekspansi ke Hilirisasi Nikel Terwujud
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:38 WIB

Valuasi Harga Saham DKFT bisa Terkerek Jika Ekspansi ke Hilirisasi Nikel Terwujud

Harga saham PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) sudah melambung ratusan persen sejak awal tahun 2025.

Metrodata Electronics (MTDL) Pacu Bisnis Data dan Akal Imitasi
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:30 WIB

Metrodata Electronics (MTDL) Pacu Bisnis Data dan Akal Imitasi

Manajemen MTDL memproyeksikan bisnis data dan akal imitasi yang dijalani perusahaan dapat bertumbuh setidaknya 50% pada tahun ini

INDEKS BERITA

Terpopuler