KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik seputar upah buruh kembali mencuat. Kali ini, pemicunya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Dengan dalih agar tidak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pasal 8 beleid tersebut membolehkan perusahaan manufaktur berorientasi ekspor yang terdampak resesi global, membayar upah kepada para pekerjanya minimal 75% dari upah yang biasa diterima. Artinya, beleid itu mengizinkan pemotongan upah buruh 25%.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
