Gurita Danantara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banyak orang di negeri ini sudah di tahap marah, melihat ugal-ugalannya Makan Bergizi Gratis. Semua orang juga paham, APBN kita ibarat orang tenggelam, sudah sulit “bernapas” kecuali ada anggaran belanja pemerintah yang dipangkas. Tapi sepertinya banyak orang lupa, pemerintahan Prabowo juga membentuk Danantara yang membawa risiko, jauh lebih besar.
BPI Danantara yang berdiri Februari 2025 dijanjikan sebagai fajar baru kemandirian ekonomi Indonesia. CEO Rosan Roeslani menjanjikan transformasi pengelolaan BUMN setara Temasek dengan target imbal hasil di atas 10%.
Namun hingga pertengahan 2026, yang tampak dari Danantara justru agresivitas penarikan dana gila-gilaan yang menyimpan bom waktu fiskal. Di awal berdiri, Danantara mengandalkan uang publik lewat suntikan modal awal Rp 300 triliun hasil efisiensi anggaran kementerian serta pengalihan dividen BUMN sebesar Rp150 triliun.
Dampaknya, setoran PNBP ke kas negara merosot tajam. Kementerian Keuangan harus memutar otak mencari penambal defisit, salah satunya dengan mengetatkan pajak dan cukai. Jadi Danantara ini memindahkan beban fiskal langsung ke pundak pembayar pajak.
Selanjutnya, model pendanaan Danantara sarat dengan manuver nonkomersial. Mereka mengumpulkan Rp 51,75 triliun lewat "Patriot Bond" bertarif kupon 2% pa dari 46 konglomerat. Bunga murah di bawah pasar ini bukanlah transaksi investasi murni, melainkan "premi loyalitas politik" para taipan demi mengamankan akses ke kekuasaan.
Di saat bersamaan, Danantara juga menumpuk utang valas global secara massif: mulai dari kredit jangka menengah USD 1 miliar, hingga emisi obligasi global perdana USD 1,5 miliar. Penumpukan utang ini tentu saja membawa risiko sangat besar. Di atas kertas, pemerintah memang tidak menjamin utang Danantara. Tapi pasar mau membeli obligasi ini karena yakin adanya jaminan implisit dari negara. Jadi kalau saja proyek Danantara gagal, kedaulatan APBN jadi taruhan.
Celakanya, sampai saat ini Danantara adalah kotak pandora. Kendali langsung di bawah Presiden dan bypass pengawasan DPR, Danantara jadi ruang gelap tata kelola yang rawan penyelewengan.
Danantara kini boleh berdiri megah. Tapi tanpa transparansi dan tata kelola yang baik, superholding ini tidak akan menjadi Temasek-nya Indonesia, melainkan jangkar yang menyeret neraca keuangan negara ke dalam jurang krisis.
