Haji Berkelanjutan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar soal biaya haji 2027 cukup menggembirakan. Pemerintah dan DPR menyepakati rata-rata pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar Rp 23 juta per jemaah, turun lebih dari Rp 3 juta dibanding pelunasan 2026. Bagi masyarakat yang menabung bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci, penurunan ini tentu melegakan, apalagi di tengah biaya hidup yang terus meningkat.
Namun, turunnya pelunasan bukan berarti biaya penyelenggaraan haji ikut turun. Total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 ditetapkan rata-rata Rp 98,47 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 54,65 juta atau 55,5% menjadi Bipih, sedangkan Rp 43,82 juta atau 44,5% bersumber dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Artinya, biaya penyelenggaraan haji tetap jauh lebih besar daripada pembayaran jemaah saat pelunasan.
Bipih pun tidak seluruhnya dibayar tunai oleh jemaah. Komponennya terdiri atas setoran awal Rp 25 juta, nilai manfaat virtual account sekitar Rp 3,4 juta, subsidi pemerintah sekitar Rp 3 juta, serta setoran pelunasan sekitar Rp 23 juta. Subsidi itu hanya diberikan kepada jemaah yang berangkat pada 2027. Keringanan ini patut diapresiasi, tetapi keberlanjutannya perlu dilihat dari kemampuan dana haji membiayai jemaah pada tahun-tahun berikutnya.
Di sinilah persoalan keberlanjutan menjadi penting. Pemerintah memang perlu menjaga agar biaya haji tidak terlalu berat bagi masyarakat. Namun, dana haji bukan sumber dana yang tidak terbatas. Dana tersebut bersumber dari setoran calon jemaah yang dikelola dan menghasilkan nilai manfaat. Semakin besar biaya yang ditutup dari nilai manfaat, semakin penting memastikan kemampuan dana tersebut tetap sehat dalam jangka panjang.
Karena itu, biaya haji tidak cukup dinilai dari seberapa besar pelunasan bisa ditekan. Pemerintah dan DPR perlu transparan mengenai bagaimana BPIH dihitung, berapa biaya riil pelayanan jemaah, bagaimana nilai manfaat dikelola, serta seberapa besar ruang pemerintah memberikan subsidi. Masyarakat perlu memahami bukan hanya berapa yang mereka bayar, tetapi juga siapa yang menanggung sisanya dan bagaimana dampaknya terhadap calon jemaah berikutnya.
Keberhasilan kebijakan haji 2027 bukan sekadar membuat jemaah membayar lebih murah. Yang lebih penting adalah menemukan titik seimbang antara keterjangkauan biaya dan kesehatan dana haji. Sebab, dana yang dikelola hari ini bukan hanya untuk jemaah yang berangkat pada 2027, melainkan juga untuk calon jemaah yang masih menunggu giliran. Jangan sampai biaya terasa ringan hari ini, tetapi menjadi beban lebih berat bagi jemaah di masa depan.
