Hotel Mandarine Gelar Rights Issue, Pemegang Saham Utama Tidak Akan Mengeksekusi

Selasa, 04 Juni 2019 | 15:29 WIB
Hotel Mandarine Gelar Rights Issue, Pemegang Saham Utama Tidak Akan Mengeksekusi
[]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemilik Goodway Hotel di Batam, PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME), pekan depan akan menggelar penawaran umum terbatas (PUT) II kepada pemegang saham dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Dalam rights issue ini, Hotel Mandarine akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 19,9 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Harga pelaksanaan dipatok sebesar Rp 100 per saham. Dengan demikian, dari aksi korporasi ini, Hotel Mandarin Regency berpotensi meraup dana segar sebesar Rp 1,99 triliun.

Seluruh dana hasil rights issue akan dgunakan untuk meningkatkan modal kerja perusahaan dan entitas anak. Hotel Mandarine Regency akan memberikan moda kerja untuk PT Warga Tri Manunggal selaku entitas anak dalam bentuk pinjaman.

Setiap pemegang sepuluh saham lama yang tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) per 12 Juni puku 16.15 WIB akan memperoleh 88 HMETD. Setiap pemegang satu HMETD berhak untuk membeli satu saham baru.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rights issue ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham alias dilusi dalam jumlah maksimu sebesar 89,8%.

Yang menarik, pemegang saham utama Hotel Mandarine Regency, yaitu Sea Link Investment Ltd, telah menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki.

Sea Link juga telah menyatakan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimiliki kepada pihak lain.

Per akhir Desember 2018, Sea Link menguasai 634,57 juta saham yang mewakili 28% dari total saham Hotel Mandarine Regency.

Karena tidak akan mengeksekusi HMETD yang dimiliki, kepemilikan Sea Link di Hotel Mandarine Regency pasca rights issue akan turun menjadi 2,86%.

Sea Link merupakan perusahaan investasi berbadan hukum British Virgin Island yang didirikan pada 2001. Pemegang saham Sea Link adalah Sharecorp Limited.

Pemegang saham Hotel Mandarine Regency lainnya dengan kepemilikan di atas 5% adalah Agung Tobing dan Soegianto yang masing-masing mendekap kepemilikan saham sebesar 9,57% dan 5,29%.

Jika Agung Tobing dan Soegianto ikut ambil bagian dalam rights issue ini, kepemilikan kedua pemegang saham tersebut atas Hotel Mandarine Regency tetap sebesar 9,57% dan 5,29%. Sementara kepemilikan masyarakat alias publik naik dari 57,14% menjadi 82,28%.

Namun, jika Agung Tobing dan Soegianto tidak melaksanakan haknya, kepemilikan keduanya akan turun masing-masing menjadi 0,98% dan 0,54%. Sementara kepemilikan publik meningkat menjadi 95,62%.

Tanggal DPS yang berhak memperoleh HMETD dijadwalkan pada 12 Juni 2019. Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di pasar reguluer dan negosiasi pada 10 Juni 2019 dan di pasar tunai pada 12 Juni 2019.

Perdagangan dan pelaksanaan HMETD akan digelar pada 14 Juni-27 Juni 2019. Tanggal penjatahan dijadwalkan pada 2 Juli 2019.   

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler