Imbangi Pembatasan, Inggris Siapkan Bantuan untuk Bisnis yang Terdampak

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:58 WIB
Imbangi Pembatasan, Inggris Siapkan Bantuan untuk Bisnis yang Terdampak
[ILUSTRASI. Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak pada konferensi tahunan Partai Konservatif di Manchester, Inggris, 4 Oktober 2021. REUTERS/Toby Melville]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris pada Selasa (21/12) mengumumkan bantuan senilai 1 miliar pound, atau setara Rp 18,9 triliun, untuk bisnis yang terpukul oleh gelombang kasus virus corona varian Omicron. Terutama bisnis hospitality, seperti perhotelan.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan dia yakin langkah-langkah itu akan membantu ratusan ribu bisnis di negerinya. Dia menambahkan bahwa dia akan memberi respon yang proporsional dan tepat, jika pemerintah Inggris mengambil langkah pembatasan lebih lanjut untuk memperlambat peredaran Omicron, yang selanjutnya akan memukul perekonomian.

Paket bantuan yang diumumkan Pemerintah Inggris pada Selasa menyatakan, perusahaan perhotelan dan rekreasi di Inggris berhak atas hibah hingga senilai 6.000 pound (Rp 114 juta) per lokasi usaha. Jika ditotal, nilai bantuan itu hampir 700 juta pound (Rp 13,3 triliun).

Baca Juga: Omicron di Eropa Melonjak, WHO: Badai Lain Segera Datang

Nilai bantuan terbaru ini setara dengan bantuan yang diberikan ke bisnis perhotelan ketika mereka harus ditutup sepenuhnya pada awal tahun ini, kata kementerian keuangan Inggris.

Dana yang untuk mendukung organisasi budaya akan ditingkatkan sebesar 30 juta pound (Rp 568,4 miliar) sementara 100 juta pound akan diberikan kepada otoritas lokal Inggris untuk tindakan dukungan bisnis dan 150 juta pound untuk pemerintah di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.

Kementerian juga mengatakan akan menanggung biaya pembayaran sakit menurut undang-undang untuk ketidakhadiran terkait COVID, hingga dua minggu per karyawan, untuk pengusaha kecil dan menengah di seluruh Inggris.

Inggris meminjam lebih dari 300 miliar pound pada tahun keuangan terakhir untuk membantu membantu ekonomi yang terpukul peredaran virus corona berikut kebijakan pembatasan yang mengikutinya.

“Tentu saya akan selalu merespon secara proporsional dan tepat situasi yang kita hadapi, masyarakat bisa percaya itu,” kata Sunak ketika ditanya wartawan apakah akan ada bantuan lebih untuk bisnis jika terjadi pembatasan lebih lanjut.

Ditanya tentang kemungkinan pembatasan lebih lanjut, Sunak mengatakan situasinya terlalu tidak pasti untuk mengetahui jalan ke depan.

"Apa yang dikatakan perdana menteri adalah bahwa kami meninjau data hari demi hari, jam demi jam, menjaga situasi terus ditinjau tetapi tidak dapat mengesampingkan apa pun," katanya.

Baca Juga: Eropa Pertimbangkan Pembatasan Baru Saat Omicron Melanda Dunia

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin (20/12) mengatakan sedang mencari semua jenis tindakan untuk menjaga Omicron tetap terkendali. Ia memperingatkan bahwa pembatasan lebih lanjut mungkin diperlukan.

Mengutip data badan perdagangan UKHospitality yang diterbitkan Senin kemarin, pendapatan bisnis menurun hingga 40% selama akhir pekan dan perayaan malam Tahun Baru dibayangi prospek yang suram.

"Ini merupakan bentuk dukungan terhadap bisnis perhotelan, yang memberikan suntikan dana darurat sesegera mungkin bagi bisnis-bisnis yang bukan karena kesalahan mereka sendiri, telah kehilangan periode usaha yang paling berharga," kata Kepala Eksekutif UKHospitality Kate Nicholls.

Bagikan

Berita Terbaru

ELPI Kantongi Kontrak Rp 2,9 Triliun dari Genting Group
| Selasa, 23 Desember 2025 | 07:14 WIB

ELPI Kantongi Kontrak Rp 2,9 Triliun dari Genting Group

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) mengantongi kontrak jangka panjang untuk proyek floating liquefied natural gas (FLNG) Genting 

Tekanan Batubara Belum Reda, AADI Fokus Efisiensi
| Selasa, 23 Desember 2025 | 07:11 WIB

Tekanan Batubara Belum Reda, AADI Fokus Efisiensi

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) berupaya mempertahankan kinerjanya tetap stabil dengan menjaga efisiensi biaya

Kinerja Summarecon Agung Tbk (SMRA) Bakal Terangkat Stimulus
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:45 WIB

Kinerja Summarecon Agung Tbk (SMRA) Bakal Terangkat Stimulus

Penjualan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) diproyeksi akan pulih pada pertengahan tahun 2026, setelah lesu di awal tahun

Nasabah Korporasi Masih Menahan Ekspansi, Simpanan Rekening Jumbo Melesat
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:45 WIB

Nasabah Korporasi Masih Menahan Ekspansi, Simpanan Rekening Jumbo Melesat

Nasabah kaya dan korporasi nampaknya masih hati-hati dalam memutar uang yang dimiliki. Alih-alih belanja, mereka pilih memarkirkan dana di bank.​

Kebijakan KDM Jabar Bayangi Portofolio Kredit Properti 2026
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:30 WIB

Kebijakan KDM Jabar Bayangi Portofolio Kredit Properti 2026

Tatkala perbankan memacu KPR agar terus melesat di tengah daya beli masyarakat yang layu, aral melintang justru menghadang.​

Strategi Investasi Saat Harga Emas Menjebol Rp 2,5 Juta per Gram
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:30 WIB

Strategi Investasi Saat Harga Emas Menjebol Rp 2,5 Juta per Gram

Harga emas Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa.

Bank Digital Akan Diawasi Secara Khusus
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:25 WIB

Bank Digital Akan Diawasi Secara Khusus

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menabuh genderang pengawasan lebih ketat bagi industri perbankan digital.​

APBN Pembayar Tagihan
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:05 WIB

APBN Pembayar Tagihan

Data APBN 2025 menelanjangi betapa mahalnya harga sebuah stabilitas. Alokasi subsidi dan kompensasi energi diproyeksikan menembus Rp 315 triliun.

Banjir Surat Berharga Negara di 2026
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:00 WIB

Banjir Surat Berharga Negara di 2026

Pasar surat utang pemerintah masih memiliki daya tarik karena peringkat sovereign Indonesia masih terus stabil di BBB.

Penyaluran Beras SPHP Meleset di Akhir Tahun
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:00 WIB

Penyaluran Beras SPHP Meleset di Akhir Tahun

Realisasi penyaluran beras SPHP baru menyentuh 897.000 ton atau setara 59,8% total target tahunan pemerintah 1,5 juta ton.

INDEKS BERITA

Terpopuler