Inalum Butuh Waktu Untuk Mengkaji Penyelamatan Krakatau Steel (KRAS)

Rabu, 17 April 2019 | 08:30 WIB
Inalum Butuh Waktu Untuk Mengkaji Penyelamatan Krakatau Steel (KRAS)
[]
Reporter: Harry Muthahhari | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) memiliki banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Pasalnya, dalam tujuh tahun terakhir, perusahaan ini terus merugi. Tantangan terbesar emiten ini adalah utang sepanjang 2018 sebesar US$ 2,49 miliar atau meningkat 10,45% dibandingkan tahun 2017 sebesar US$ 2,26 miliar.

Sedangkan rugi bersih KRAS yang senilai US$ 74,82 juta menurun dibandingkan 2017 sebesar US$ 81,74 juta. Selain itu, Krakatau Steel mencatatkan kenaikan pendapatan 20% menjadi US$ 1,73 miliar dibandingkan 2017 sebesar US$ 1,44 miliar. KRAS juga mencatatkan beban pokok pendapatan membengkak menjadi US$ 1,58 miliar pada 2018, dari US$ 1,23 miliar pada 2017.

Kini, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menjadi salah satu perusahaan yang disebut-sebut bakal membenahi keuangan Krakatau Steel. Ada kabar KRAS akan bergabung dalam Holding BUMN Pertambangan yang dipimpin Inalum.

Namun, terkait upaya perbaikan kinerja KRAS, sepertinya masih memakan waktu lama. Pasalnya, Inalum selaku induk holding baru melakukan kajian dan masih berlangsung lama. "Semua masih dikaji, masih agak lama," sebut Head of Corporate Communication Inalum, Rendi Witular kepada KONTAN, Selasa (16/4).

Sebelumnya Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, agenda utama KRAS adalah restrukturisasi utang. Tak hanya itu, dia juga bakal menggenjot efisiensi internal agar menekan beban. "Baik sifatnya organisasi, struktural, standard operating procedure, semua disederhanakan. Ini perusahaan besar, karyawan bisa di atas 10.000 jadi restrukturisasi harus cermat," kata dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 20:42 WIB

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?

Penemuan cadangan minyak baru tentu menjadi angin segar bagi emiten migas, di luar itu harga energi juga menjadi penentu.

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

INDEKS BERITA

Terpopuler