Reporter: Havid Vebri, Merlinda Riska, Nina Dwiantika | Editor: Havid Vebri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akhirnya mengibarkan bendera putih. Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Senin (22/7) lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, tekanan terhadap perekonomian nasional tahun ini begitu kuat.
Pemerintah pun mulai melupakan ambisi menggenjot pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan lugas, Menkeu menyebutkan, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya akan mentok di angka 5,2%, lebih rendah dari target yang pemerintah patok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 sebesar 5,3%.
Akhirnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk merevisi target pertumbuhan ekonomi 2019 menjadi 5,2%, seiring investasi dan konsumsi yang cenderung melambat. Sementara ekspor terpengaruh perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, kata Sri Mulyani. Ketiga mesin pendorong pertumbuhan ekonomi negara kita itu memang melambat.
Pertama, stagnasi tingkat konsumsi rumahtangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan konsumsi pada kuartal I 2019 hanya 5,01% secara tahunan. Meski lebih baik dibanding periode sama di 2018, angka itu sedikit melambat dari kuartal IV 2018 yang mencapai 5,08%.
Kedua, kinerja ekspor negara kita menurun. BPS mencatat, selama JanuariJuni tahun ini, nilai ekspor cuma US$ 80,32 miliar, turun 8,57% ketimbang periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 87,88 miliar.
Ketiga, perlambatan investasi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, realisasi investasi pada kuartal I 2019 sebesar Rp 195,1 triliun atau tumbuh 5,3% secara tahunan. Padahal, di periode sama 2018, pertumbuhannya mencapai 11,8%.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan, regulasi investasi turut memicu perlambatan investasi. Soalnya, kebijakan yang ada sekarang masih melakukan pembatasan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).
Realisasi investasi asing langsung di Indonesia hanya 22,1% dari produk domestik bruto (PDB) 2018. Angka itu lebih kecil dibandingkan dengan Filipina yang mencapai 25%. Padahal, menurut Bambang, Filipina tidak terlalu aktif dalam menarik FDI. Sementara Malaysia dan Vietnam masing-masing 43% dan 60%, sebutnya.
Bambang menjelaskan, pembatasan FDI tersebut berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Sebab, mencegah terbentuknya bisnis baru di dalam negeri dan memperlambat dorongan ekspor. Dalam catatan Bappenas, pembatasan regulasi itu mengakibatkan negara kita kehilangan 8% investasi berorientasi ekspor.
Industri melambat
Dan, pelemahan ekspor kita bukan semata-mata gara-gara perang dagang AS dan China yang makin memanas. Bambang bilang, daya saing industri dalam negeri yang lemah turut membuat loyo ekspor. Regulasi di bidang ketenagakerjaan juga ikut berperan melemahkan daya saing industri kita.
Salah satu masalah utama di bidang ketenagakerjaan adalah biaya pesangon yang tinggi. Ini jadi beban perusahaan atau pemberi kerja yang kemudian berbuntut pada perekrutan tenaga kerja kontrak atau outsourcing. Terlihat bahwa, regulasi tenaga kerja belum membuat perusahaan tertarik untuk meng-upgrade tenaga kerja dengan durasi lebih pasti dan panjang, ungkap Bambang.
Lantaran banyak karyawan berstatus outsourcing, maka tak heran banyak perusahaan enggan memberikan pelatihan formal kepada tenaga kerja mereka. Hanya di bawah 10% perusahaan yang memberikan pelatihan formal terhadap tenaga kerja, ujar Bambang.
Kondisi ini jauh berbeda dibanding Vietnam yang 20% perusahaan di negara mereka memberikan pelatihan formal. Sedang di Filipina dan China, sebanyak 60% hingga 80% perusahaan di negeri mereka memberi pelatihan formal. Kalau tidak dilatih, bagaimana berdaya saing. Kualitas seadanya, ganggu produktivitas perusahaan sendiri, tegas Bambang.
Kemudian, stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dipicu kebiasaan lama, yakni terlalu bertumpu pada komoditas alam mentah, seperti batubara dan kelapa sawit. Kondisi itu membuat pemerintah abai dalam memperkuat industri manufaktur dalam negeri.
Padahal, Bambang menuturkan, sepanjang 19801996, pertumbuhan ekonomi negeri ini tidak hanya bertumpu pada komoditas alam. Periode itu, Indonesia pernah mengandalkan industri manufaktur padat karya, seperti tekstil dan garmen, elektronik, dan alas kaki, sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, tutur dia.
Hasilnya, Indonesia menjadi macan Asia, dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang ideal di angka rata-rata 6,4%. Tapi, itu tinggal nostalgia karena sangat susah untuk kembali ke angka pertumbuhan seperti itu, ungkap Bambang.
Boleh jadi yang Menteri PPN sampaikan benar adanya. Kinerja industri manufaktur bukan membaik malah kian lesu darah. Indikasinya tampak dari data PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang memperlihatkan, konsumsi setrum industri besar pada tegangan tinggi dengan daya 30.000 kVA (golongan I-4) mengalami penurunan 4,58% di semester I 2019 dibanding periode sama 2018.
Yang menyulut kondisi itu adalah banyak industri menerapkan efisiensi kerja di tengah pelemahan permintaan, baik di pasar domestik maupun ekspor. Salah satu yang melakukan efisiensi tersebut: pabrikan otomotif. Market turun, kata Fransiscus Soerjopranoto, Executive General Manager PT Toyota Astra Motor.
Data Gabungan industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, penjualan mobil sepanjang Januari hingga Juni 2019 hanya 481.577 unit. Pencapaian ini lebih rendah 12,94% dibanding raihan selama periode sama 2018 yang sebanyak 553.218 unit.
Setali tiga uang, kinerja industri tekstil juga sedang memasuki masa suram. Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), mengatakan, pasar ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) ikut terdampak perang dagang AS dan China. Kebijakan negeri paman Sam melarang barang-barang asal negeri tembok raksasa mengakibatkan produk TPT dari China membanjiri negara lain termasuk Indonesia.
Untuk mencegah tekstil dan produk tekstil China masuk, negara lain ikut membatasi produk TPT impor. Kondisi ini menyebabkan ekspor TPT Indonesia semakin tertekan.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengakui, iklim usaha sektor tekstil saat ini belum sempurna dan masih banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya, menekan impor.
Meski begitu, Ade optimistis, prospek ekspor masih menjanjikan. Ia pun yakin, target ekspor TPT sebesar US$14,6 miliar di tahun ini bakal tercapai. Prospek ekspor terus meningkat dengan adanya perjanjian bilateral IA-CEPA (indonesia-Australia) dan IEU-CEPA (Indonesia-Uni Eropa yang sedang tahap finalisasi, katanya.
Tidak tinggal diam
Meski proyeksi pertumbuhan ekonomi menciut, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Untuk mendorong momentum pertumbuhan di paruh kedua tahun ini, Kementerian Perindustrian (Kemperin) terus berupaya mempercepat investasi masuk khususnya ke sektor hulu. Tujuannya, biar Indonesia memiliki kecukupan modal dan bahan baku untuk menggerakkan industri di sektor hilir.
Salah satu strategi untuk menarik minat investasi manufaktur ialah, dengan fokus menggenjot penanaman modal di lima sektor yang jadi prioritas dalam MakingIndonesia 4.0. Kelima sektor itu: industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta industri elektronik.
Contoh, di industri TPT, target investasi yang mengalir ke sektor ini mencapai Rp 74,5 triliun pada tahun ini. Dari investasi ini, kami memperkirakan tenaga kerja yang diserap sektor industri TPT bisa mencapai 4,11 juta orang, ujar Direktur industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemperin Muhdori.
Industri TPT nasional, Muhdori optimistis, semakin kompetitif di kancah global lantaran sudah memiliki daya saing tinggi. Pendorongnya, struktur industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, dan produknya memiliki kualitas yang baik di pasar internasional.
Kemperin membidik nilai ekspor TPT tahun ini di angka US$ 15 miliar. Target ini meningkat dibanding tahun lalu sebesar US$ 13,27 miliar.
Ignatius Warsito, Direktur Perwilayahan industri Kemperin, menambahkan, kondisi ekonomi, politik, dan keamanan dalam negeri sudah cukup kondusif. Sehingga, bisa meningkatkan kepercayaan investor dalam berekspansi. Salah satu indikasinya, permintaan lahan industri yang terus naik. Ini juga menandakan, aktivitas manufaktur di dalam negeri masih tetap ekspansif, ucap dia.
Upaya pemerintah membangkitkan ekonomi nasional mendapat bantuan dari Bank Indonesia (BI), dengan memangkas bunga suku acuan sebesar 25 basis poin, dari 6% menjadi 5,75%. BI 7-day reverse repo rate sudah bertahan di angka 6% sejak September 2018.
Perry Warjiyo, Gubernur BI, menyatakan, kebijakan penurunan suku bunga untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global serta perang dagang AS-China. BI tidak tinggal diam saat ekonomi dalam negeri sedang sulit untuk tumbuh, tegas Perry.
Bahkan ke depan, Perry menyebutkan, masih terbuka ruang untuk memangkas kembali suku bunga acuan sejalan dengan tren inflasi yang rendah. Per Juni lalu, inflasi tahunan tercatat sebesar 3,28%.
Namun, Perry menegaskan, kebijakan penurunan suku bunga acuan tidak akan seketika dirasakan langsung oleh sektor riil dalam negeri. Tentu, magnitude-nya akan lebih besar di tahun depan, imbuhnya.
Sebab itu, bank sentral memprakirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di bawah titik tengah kisaran 5,0%5,4%. Itu berarti, di bawah 5,2%.
Alhasil, amat berat mengejar target pertumbuhan 5,2%.
