Industri properti masih dibayangi tekanan suku bunga

Rabu, 14 November 2018 | 09:25 WIB
Industri properti masih dibayangi tekanan suku bunga
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan yang menghadang industri properti belum juga berakhir. Hingga kuartal III 2018, pertumbuhan sektor properti masih melambat.

Selain tertekan oleh tren kenaikan suku bunga, industri properti juga tertekan sentimen eksternal yang membuat nilai tukar rupiah kian melemah terhadap dollar AS. Alhasil, banyak pengembang yang menahan diri untuk ekspansi. 

Berdasarkan data Survei Harga Properti Residensial kuartal III 2018 yang dirilis Bank Indonesia (BI), ada indikasi perlambatan kenaikan harga properti residensial di pasar primer. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) hanya tumbuh 0,42%, melambat ketimbang IHPR kuartal sebelumnya yang tumbuh 0,76% quarter to quarter (qtq). 

Data itu juga menunjukkan, penjualan properti residensial di kuartal III 2018 turun 14,14% dibandingkan kuartal sebelumnya. Penurunan penjualan properti residensial terjadi pada semua tipe rumah, terutama karena turunnya permintaan konsumen, terbatasnya tawaran perumahan dari pengembang, dan tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) . 

Pertumbuhan KPR dan KPA di kuartal III 2018 telah naik dari 3,28% secara kuartalan menjadi 6,45%. Secara tahunan, angka ini sudah naik dari 13,52% menjadi 17,31% year on year (yoy). 

BI juga mencatat, jumlah konsumen yang menggunakan fasilitas KPR dalam membeli rumah di kuartal III 2018 masih cukup dominan. Presentasenya mencapai 77,20%. Angka ini naik dibandingkan 75,21% di periode sebelumnya. Hanya 15,12% konsumen yang membeli rumah dengan tunai bertahap dan sisanya dengan tunai penuh. 

Beberapa emiten properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menunjukkan perlambatan kinerja hingga akhir periode September 2018. Ambil contoh, kinerja PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang labanya merosot tajam sejalan dengan penurunan pendapatan dan membengkaknya beban keuangan dan rugi kurs. 

BSDE membukukan laba bersih Rp 599,1 miliar. Capaian tersebut anjlok 73,9% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercacat sebesar Rp 2,3 triliun. Sedangkan pendapatan BSDE turun 18,9% dari Rp 5,9 triliun menjadi Rp 4,78 triliun. 
 
Pengembang PT Ciputra Development Tbk (CTRA) membukukan pendapatan Rp  4,69 triliun, cuma naik 7,8% dari kuartal III 2017 yang sebesar Rp 4,35 triliun. Laba bersih CTRA juga hanya naik tipis dari Rp 566,24 miliar menjadi Rp 579,81 miliar. 

Ferry Salanto, Senior Associate Director Research dari Colliers menilai, industri properti masih akan melambat sampai akhir tahun ini. Bahkan di tahun depan, para pengembang diprediksi masih akan menahan diri untuk ekspansi. 

"Masalahnya, penjualan properti tidak terlalu menggembirakan. Sehingga, pengembang juga tidak akan terlalu agresif mengeluarkan produk-produk barunya," ujar Ferry kepada Kontan.co.id, Selasa (13/11). 

Bank Indonesia juga memprediksi harga properti residensial di kuartal IV 2018 masih akan meningkat. Hal ini terindikasi dari kenaikan IHPR kuartal IV 2018 sebesar 0,52% qtq, lebih tinggi dibandingkan 0,42% qtq di kuartal sebelumnya. Kenaikan harga rumah ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja di kuartal akhir tahun ini. 

Ferry menilai, kenaikan suku bunga memang menjadi salah satu tantangan bagi industri properti hingga tahun depan. Apalagi, ada perhelatan Pemilu 2019 yang membuat pengembang wait and see. "Walaupun dari sisi modal sudah ada, tapi mereka akan menunggu dulu karena masih ada kekhawatiran," ujarnya. 

Selain suku bunga tinggi yang mempengaruhi daya beli konsumen, return properti dinilai belum baik, sehingga banyak konsumen yang turut menahan diri. "Industri properti bisa tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi juga. Tapi jika kebijakan suku bunga tingi terus berlangsung, maka dampaknya akan kurang baik bagi industri ini," tandasnya. 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler