Inggris Bersiap Menaikkan Tarif Pajak untuk Membiayai Jaminan Kesehatan
KONTAN.CO.ID - LONDON. Pemerintah Inggris merencanakan kenaikan tarif pajak untuk membantu mendanai jaminan sosial bagi orang dewasa serta National Health Service (NHS). Kenaikan tarif pajak itu akan menyasar sekitar 25 juta orang penduduk Inggris, demikian pemberitaan berbagai media di negeri tersebut, Jumat (3/9).
Masalah pendanaan NHS, layanan kesehatan yang dikelola negara, menyediakan perawatan kesehatan yang gratis pada titik penggunaan selama lebih dari 70 tahun, kerap mengundang pro kontra di Inggris. Pemerintah kerap dipusingkan memenuhi biaya pendanaan yang terus meningkat.
The Telegraph dan The Times mengatakan pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tingkat iuran jaminan sosial Asuransi Nasional antara 1 dan 2 poin persentase sebagai imbalan untuk membatasi jumlah yang harus dikeluarkan seseorang untuk biaya perawatan sosial dalam hidup mereka.
Baca Juga: Operation Bright Star, latihan militer gabungan yang diikuti 21 negara termasuk AS
"Pekerjaan sedang berlangsung dan saya yakin kami akan segera mendengar hasilnya. Belum ada keputusan final,” kata Menteri Kehakiman Robert Buckland kepada Sky News ketika ditanya tentang laporan tersebut. "
Jika terealisasi, kebijakan itu bertentangan dengan janji yang dinyatakan Partai Konservatif saat pemilihan umum 2019. Saat itu, partai asal Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan tidak akan menaikkan tarif pajak penghasilan, pajak penjualan, atau tarif kepesertaan Asuransi Nasional.
“Masyarakat Inggris cukup masuk akal untuk mengetahui bahwa ketika menyangkut masalah kepedulian sosial, kami harus menemukan cara untuk mendanainya secara memadai,” kata Buckland kepada BBC News.
Setelah memenangkan pemilihan 2019 dengan mayoritas parlemen yang besar, Johnson mengatakan dia memiliki rencana yang jelas untuk memperbaiki krisis dalam perawatan sosial. Namun agendanya segera terhalang oleh pandemi Covid-19. Laporan mengatakan pengumuman bisa datang minggu depan.
Sebelum pemilihan pada tahun 2017, pendahulu Johnson Theresa May melihat keunggulan besar partainya dalam jajak pendapat berkurang setelah dia mengusulkan bahwa warga harus menanggung kewajiban yang lebih besar dalam membiayai program jaminan sosial. Para lawan politik May menjuluki rencana itu sebagai pajak demensia.
Kantor Johnson mendukung kenaikan pajak sebesar 1%, sementara kementerian keuangan kemungkinan melihat tingkat kenaikan yang lebih tinggi hingga 1,25%, Telegraph melaporkan. The Times mengatakan menteri kesehatan Sajid Javid telah mengusulkan kenaikan tarif pajak hingga 2%.
Baca Juga: Negara bagian Victoria di Australia catat 190 kasus Covid-19 lokal
Partai Buruh, yang merupakan oposisi, mengatakan langkah itu akan memukul masyarakat berpenghasilan rendah, kaum muda dan bisnis.
The Telegraph mengatakan bahwa sebagai imbalan atas kontribusi yang lebih tinggi, pemerintah akan membatasi jumlah yang dihabiskan seseorang untuk biaya perawatan sosial selama hidup mereka, mungkin antara 60.000 pound hingga 80.000 pound.
Ini juga akan meningkatkan tingkat aset yang dapat dimiliki seseorang sambil juga menerima bantuan pemerintah untuk menutupi biaya perawatan sosial. Kedua tindakan itu bertujuan untuk melindungi orang dengan lebih baik dari keharusan menjual rumah mereka untuk membayar perawatan, kata Telegraph.
Paket itu juga akan mencakup dana tambahan untuk NHS untuk membantu mengatasi daftar tunggu yang meningkat selama pandemi Covid-19, tambah laporan itu.
Selanjutnya: Sektor Jasa China dan Jepang Menurun di Agustus 2021
