Inggris Bersiap Menaikkan Tarif Pajak untuk Membiayai Jaminan Kesehatan

Sabtu, 04 September 2021 | 10:30 WIB
Inggris Bersiap Menaikkan Tarif Pajak untuk Membiayai Jaminan Kesehatan
[ILUSTRASI. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengalami kesulitan dengan payung saat kunjungan ke National Memorial Arboretum di Alrewas, Staffordshire, Britain, Rabu (28/7/2021). Christopher Furlong/Pool via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pemerintah Inggris merencanakan kenaikan tarif pajak untuk membantu mendanai jaminan sosial bagi orang dewasa serta National Health Service (NHS). Kenaikan tarif pajak itu akan menyasar sekitar 25 juta orang penduduk Inggris, demikian pemberitaan berbagai media di negeri tersebut, Jumat (3/9).

Masalah pendanaan NHS, layanan kesehatan yang dikelola negara, menyediakan perawatan kesehatan yang gratis pada titik penggunaan selama lebih dari 70 tahun, kerap mengundang pro kontra di Inggris. Pemerintah kerap dipusingkan memenuhi biaya pendanaan yang terus meningkat.

The Telegraph dan The Times mengatakan pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tingkat iuran jaminan sosial Asuransi Nasional antara 1 dan 2 poin persentase sebagai imbalan untuk membatasi jumlah yang harus dikeluarkan seseorang untuk biaya perawatan sosial dalam hidup mereka.

 Baca Juga: Operation Bright Star, latihan militer gabungan yang diikuti 21 negara termasuk AS

"Pekerjaan sedang berlangsung dan saya yakin kami akan segera mendengar hasilnya. Belum ada keputusan final,” kata Menteri Kehakiman Robert Buckland kepada Sky News ketika ditanya tentang laporan tersebut. "

Jika terealisasi, kebijakan itu bertentangan dengan janji yang dinyatakan Partai Konservatif saat pemilihan umum 2019. Saat itu, partai asal Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan tidak akan menaikkan tarif pajak penghasilan, pajak penjualan, atau tarif kepesertaan Asuransi Nasional.

“Masyarakat Inggris cukup masuk akal untuk mengetahui bahwa ketika menyangkut masalah kepedulian sosial, kami harus menemukan cara untuk mendanainya secara memadai,” kata Buckland kepada BBC News.

Setelah memenangkan pemilihan 2019 dengan mayoritas parlemen yang besar, Johnson mengatakan dia memiliki rencana yang jelas untuk memperbaiki krisis dalam perawatan sosial. Namun agendanya segera terhalang oleh pandemi Covid-19. Laporan mengatakan pengumuman bisa datang minggu depan.

Sebelum pemilihan pada tahun 2017, pendahulu Johnson Theresa May melihat keunggulan besar partainya dalam jajak pendapat berkurang setelah dia mengusulkan bahwa warga harus menanggung kewajiban yang lebih besar dalam membiayai program jaminan sosial. Para lawan politik May menjuluki rencana itu sebagai pajak demensia.

Kantor Johnson mendukung kenaikan pajak sebesar 1%, sementara kementerian keuangan kemungkinan melihat tingkat kenaikan yang lebih tinggi hingga 1,25%, Telegraph melaporkan. The Times mengatakan menteri kesehatan Sajid Javid telah mengusulkan kenaikan tarif pajak hingga 2%.

 Baca Juga: Negara bagian Victoria di Australia catat 190 kasus Covid-19 lokal

Partai Buruh, yang merupakan oposisi, mengatakan langkah itu akan memukul masyarakat berpenghasilan rendah, kaum muda dan bisnis.

The Telegraph mengatakan bahwa sebagai imbalan atas kontribusi yang lebih tinggi, pemerintah akan membatasi jumlah yang dihabiskan seseorang untuk biaya perawatan sosial selama hidup mereka, mungkin antara 60.000 pound hingga 80.000 pound.

Ini juga akan meningkatkan tingkat aset yang dapat dimiliki seseorang sambil juga menerima bantuan pemerintah untuk menutupi biaya perawatan sosial. Kedua tindakan itu bertujuan untuk melindungi orang dengan lebih baik dari keharusan menjual rumah mereka untuk membayar perawatan, kata Telegraph.

Paket itu juga akan mencakup dana tambahan untuk NHS untuk membantu mengatasi daftar tunggu yang meningkat selama pandemi Covid-19, tambah laporan itu.

Selanjutnya: Sektor Jasa China dan Jepang Menurun di Agustus 2021

 

Bagikan

Berita Terbaru

Harga dan Permintaan Turun, Apakah Sudah Saatnya Indonesia Hadapi Kiamat Batubara?
| Selasa, 17 Februari 2026 | 12:00 WIB

Harga dan Permintaan Turun, Apakah Sudah Saatnya Indonesia Hadapi Kiamat Batubara?

Sektor batubara masih menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional dengan kontribusi 60% dan juga mesin pendapatan bagi negara.

Ekspor Anjlok, Permintaan Turun, dan Harga Tertekan, Batubara Masuki Sunset Industry?
| Selasa, 17 Februari 2026 | 12:00 WIB

Ekspor Anjlok, Permintaan Turun, dan Harga Tertekan, Batubara Masuki Sunset Industry?

Strategi pemangkasan produksi batubara nasional seharusnya tidak lagi menjadi kebijakan reaktif sesaat demi mengerek harga.

Melihat Peluang dan Tantangan Diversifikasi Penyaluran Kredit di Tahun 2026
| Selasa, 17 Februari 2026 | 11:00 WIB

Melihat Peluang dan Tantangan Diversifikasi Penyaluran Kredit di Tahun 2026

Indonesia tetap punya kesempatan, tetapi jalurnya lebih realistis sebagai pengungkit produktivitas lintas sektor.

Membedah Prospek Kinerja dan Saham BULL Seiring Fase Super Cycle Industri Pelayaran
| Selasa, 17 Februari 2026 | 11:00 WIB

Membedah Prospek Kinerja dan Saham BULL Seiring Fase Super Cycle Industri Pelayaran

Dalam RUPTL 2025-2034, PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL)​ terlibat dalam proyek FSRU dan logistik LNG domestik.

Lo Kheng Hong Getol Tambah Kepemilikan GJTL Sepanjang 2025, Berlanjut pada Awal 2026
| Selasa, 17 Februari 2026 | 10:13 WIB

Lo Kheng Hong Getol Tambah Kepemilikan GJTL Sepanjang 2025, Berlanjut pada Awal 2026

Berkat akumulasi terbarunya, Lo Kheng Hong (LKH) kini menguasai 5,97% saham PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL).

Saham Bank Syariah Lebih Moncer dari Bank Konvensional, Pilih BRIS atau BTPS?
| Selasa, 17 Februari 2026 | 10:00 WIB

Saham Bank Syariah Lebih Moncer dari Bank Konvensional, Pilih BRIS atau BTPS?

Mengupas perbandingan prospek kinerja dan saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan PT BTPN Syariah Tbk (BTPS)

Harga Emas Terdorong Kebijakan Kontroversial Trump, Diprediksi Bullish Hingga 2028
| Selasa, 17 Februari 2026 | 09:00 WIB

Harga Emas Terdorong Kebijakan Kontroversial Trump, Diprediksi Bullish Hingga 2028

Setelah Donald Trump tidak lagi menjabat, dunia bakal lebih damai sehingga daya tarik emas sedikit melemah.

Saham DEWA Kembali Bergairah Usai Terkoreksi, Harganya Diprediksi Masih bisa Mendaki
| Selasa, 17 Februari 2026 | 08:05 WIB

Saham DEWA Kembali Bergairah Usai Terkoreksi, Harganya Diprediksi Masih bisa Mendaki

Fundamental PT Darma Henwa Tbk (DEWA) kian kokoh berkat kontrak jangka panjang di PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia.

Meski Sahamnya Sudah Terjerembab -24%, Prospek dan Valuasi WIFI Tetap Premium
| Selasa, 17 Februari 2026 | 07:05 WIB

Meski Sahamnya Sudah Terjerembab -24%, Prospek dan Valuasi WIFI Tetap Premium

Ekspansi bisnis yang agresif menopang prospek kinerja keuangan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI). 

Kisah Albertus Wiroyo Karsono, Jebolan Terbaik ITB Jadi Nakhoda di Bisnis Asuransi
| Selasa, 17 Februari 2026 | 06:05 WIB

Kisah Albertus Wiroyo Karsono, Jebolan Terbaik ITB Jadi Nakhoda di Bisnis Asuransi

Albertus Wiroyo Karsono lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1990 dan masuk dalam lima lulusan terbaik di antara 110 mahasiswa​.

INDEKS BERITA