Ingin Mencegah Greenwashing, Organisasi Dunia Siapkan Standar Baru Sustainabilitas

Rabu, 17 November 2021 | 15:29 WIB
Ingin Mencegah Greenwashing, Organisasi Dunia Siapkan Standar Baru Sustainabilitas
[ILUSTRASI. Suasana Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26), di Glasgow, Skotlandia, Inggris, Jumat (12/11/2021). REUTERS/Yves Herman]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - ZURICH. Sejumlah organisasi multilateral besar, minggu depan, akan meluncurkan inisiatif baru untuk mengembangkan sistem standar bagi perusahaan, investor, dan lembaga keuangan dalam pengukur dampak kegiatan mereka terhadap sustainabilitas dunia.

Impact Management Platform (IMP), yang merupakan inisiatif terbaru itu, didirikan bersama oleh organisasi-organisasi dunia, termasuk empat badan PBB, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia.

Regulator dan lembaga multilateral sedang mencari cara untuk menggantikan aturan pengungkapan sosial dan lingkungan yang bersifat sukarela, dan kerap tambal sulam. Standar yang baru diharapkan dapat mencegah aksi berbagai entitas menampilkan kesan etis yang berlebihan, alias greenwashing.  

Baca Juga: Selama presidensi G20, Jokowi bakal beri perhatian pada negara-negara Pasifik

IOSCO, badan payung untuk regulator sekuritas di tingkat dunia, ikut serta dalam pembentukan Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), yang diresmikan pada KTT iklim global COP26 PBB di Skotlandia awal bulan ini.

Para pendiri IMP mengatakan mereka berniat merancang lebih dari model perbandingan risk-return, untuk melampaui model risiko dan pengembalian, dengan mengambil orientasi yang lebih luas terhadap bagaimana aktivitas sebuah entitas memengaruhi masyarakat serta dunia. Dalam model perbandingan risk-return, tiap entitas cenderung memilih dan mengungkapkan informasi yang dapat memengaruhi kinerja keuangan jangka pendek.

"Investor dan para pelaku dalam sistem keuangan dan perusahaan semakin diharapkan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak yang mereka miliki terhadap pelanggan mereka dan melalui pembiayaan mereka," ujar Eric Usher, kepala Inisiatif Keuangan dari Program Lingkungan PBB. 

"Ini termasuk meninjau keseluruhan proses bagaimana meningkatkan dampak, (bukan hanya) pengungkapan," ujar Romina Boarini, Direktur Center on Well-being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity di OECD.

Selanjutnya: Presiden Biden Akan Memilih Calon Pimpinan The Fed pada Akhir Pekan

 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler