Ini Honor yang Dijanjikan Rezim Militer Myanmar untuk Pelobi Politik

Kamis, 11 Maret 2021 | 04:00 WIB
Ini Honor yang Dijanjikan Rezim Militer Myanmar untuk Pelobi Politik
[ILUSTRASI. Gas air mata dan gas pemadam api mengepul dalam aksi unjuk rasa menolak kudeta militer di Naypyitaw, Myanmar, 8 Maret 2021.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kudeta militer di Myanmar membuka peluang bisnis bagi para pelobi politik tingkat dunia. Mengutip Reuters, junta militer yang berkuasa di Myanmar membayar fee hingga US$ 2 juta ke perusahaan Israel Kanada untuk membantu menjelaskan situasi yang terjadi di negerinya ke Amerika Serikat (AS) dan berbagai negara, termasuk lembaga internasional. 

Konsultan politik yang disewa Myanmar adalah Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada. Mereka bertugas untuk menyuarakan kepentingan junta militer Myanmar di Washington. Ben-Menashe juga bertugas melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, serta badan-badan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perusahaan yang berbasis di Montreal ini akan "membantu perancangan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar, dan juga membantu menjelaskan situasi nyata di Negara tersebut," demikian kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan antara perusahaan itu dengan Myanmar. Penyerahan salinan kesepakatan itu ke Departemen Kehakiman AS berikut publikasinya, Senin (8/3), merupakan bagian dari pemenuhan kepatuhan perusahaan tersebut atas Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing di AS.

Baca Juga: Pemohon visa AS yang ditolak oleh Trump kini dapat mengajukan permohonan kembali

Juru bicara dari rezim militer Myanmar tidak menjawab permintaan konfirmasi yang disampaikan Reuters melalui telepon.

Ben-Menashe menyatakan kepada Reuters bahwa dia mendapat tugas untuk meyakinkan AS bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari China. Dia mengatakan para jenderal ingin memukimkan kembali Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer tahun 2017 di mana PBB menuduh para jenderal yang sama menjadi pengawas dari gelombang aksi genosida.

“Sangat tidak masuk akal bahwa dia dapat meyakinkan AS tentang narasi yang dia usulkan,” kata John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch.

Dokumen lain yang diserahkan Ben-Menashe ke Kementerian Kehakiman menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan versi rezim militer Myanmar, Jenderal Mya Tun Oo, akan membayar fee lobi senilai US$ 2 juta.

Mya Tun Oo dan jenderal top lainnya telah mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan AS dan Pemerintah Kanada. Jadi, dokumen kesepakatan itu mengatakan pembayaran baru akan terjadi "jika diizinkan secara hukum".

Pengacara mengatakan kepada Reuters bahwa Ben-Menashe bisa jadi melanggar sanksi tersebut.

AS dan Kanada menjatuhkan sanksi atas rezim militer di Myanmar menyusul kebijakan represif mereka. Lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas dan 1.900 orang telah ditangkap sejak 1 Februari, ketika para jenderal Myanmar merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.

“Sejauh ia memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat tanpa izin, itu akan tampak sebagai pelanggaran hukum AS,” kata Peter Kucik, mantan penasihat sanksi senior di Kementerian Keuangan AS.

Baca Juga: AS blokir upaya junta Myanmar untuk kosongkan rekening Fed New York Rp 14,264 triliun

Kementerian Keuangan AS menolak untuk berkomentar.

Ben-Menashe mengatakan kepada Reuters, bahwa dia telah menerima nasihat hukum yang menyatakan dia membutuhkan lisensi dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Kementerian Keuangan AS dan Pemerintah Kanada untuk menerima pembayaran tersebut. Namun, Ben-Menashe bersikeras dia tidak melakukan pelanggaran hukum karena melobi junta militer Myanmar.

"Ada masalah teknis di sini, tetapi kami akan menyerahkannya kepada pengacara dan OFAC untuk menanganinya," kata dia, sambil menambahkan bahwa pengacaranya telah menghubungi pejabat Kementerian Keuangan AS.

Selanjutnya: YouTube hapus lima saluran TV Myanmar yang dikelola militer

 

Bagikan

Berita Terbaru

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:45 WIB

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh

Adanya pertumbuhan penjualan mobil bekas setidaknya tergambar dari pembiayaan multifinance yang meningkat.

 Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:39 WIB

Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti

Impor LPG, bahan bakar minyak, dan minyak mentah dari AS akan menambah beban fiskal karena jumlah subsidi membengkak

 Dari Finance Terjun ke Properti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:33 WIB

Dari Finance Terjun ke Properti

Perjalanan karier Surina sebagai ahli keuangan hingga menjadi Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap

ITMG mengembangkan bisnis EBT melalui anak usahanya, PT ITM Bhinneka Power (IBP) dan PT ITM Energi Utama

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor

MBTO sudah aktif menjajaki pasar luar negeri sejak 2011 silam, dan terus meningkatkan agresivitas ekspansi mereka.

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen

Pemerintah ingin CPO hingga kayu manis dikenakan tarif bea masuk Amerika Serikat sebesar nol persen  

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi

Di tengah isu likuiditas ketat yang kerap dikeluhkan oleh bankir, secara mengejutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan melesat pada Juni 2025. 

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim

DJP sebut belum ada satu pun wajib pajak yang mengajukan tax holiday terkait financial center, pemindahan kantor pusat, serta super tax deduction

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru

Mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,5 triliun hingga akhir kuartal kedua tahun ini atau 30 Juni 2025.

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:15 WIB

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah

Muhammadiyah masih berniat untuk memiliki Bank Umum Syariah (BUS) dan tengah menjajaki membeli KB Bank Syariah.

INDEKS BERITA