ILUSTRASI. Gas air mata dan gas pemadam api mengepul dalam aksi unjuk rasa menolak kudeta militer di Naypyitaw, Myanmar, 8 Maret 2021.
Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kudeta militer di Myanmar membuka peluang bisnis bagi para pelobi politik tingkat dunia. Mengutip Reuters, junta militer yang berkuasa di Myanmar membayar fee hingga US$ 2 juta ke perusahaan Israel Kanada untuk membantu menjelaskan situasi yang terjadi di negerinya ke Amerika Serikat (AS) dan berbagai negara, termasuk lembaga internasional.
Konsultan politik yang disewa Myanmar adalah Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada. Mereka bertugas untuk menyuarakan kepentingan junta militer Myanmar di Washington. Ben-Menashe juga bertugas melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, serta badan-badan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perusahaan yang berbasis di Montreal ini akan "membantu perancangan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar, dan juga membantu menjelaskan situasi nyata di Negara tersebut," demikian kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan antara perusahaan itu dengan Myanmar. Penyerahan salinan kesepakatan itu ke Departemen Kehakiman AS berikut publikasinya, Senin (8/3), merupakan bagian dari pemenuhan kepatuhan perusahaan tersebut atas Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing di AS.
Baca Juga: Pemohon visa AS yang ditolak oleh Trump kini dapat mengajukan permohonan kembali
Juru bicara dari rezim militer Myanmar tidak menjawab permintaan konfirmasi yang disampaikan Reuters melalui telepon.
Ben-Menashe menyatakan kepada Reuters bahwa dia mendapat tugas untuk meyakinkan AS bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari China. Dia mengatakan para jenderal ingin memukimkan kembali Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer tahun 2017 di mana PBB menuduh para jenderal yang sama menjadi pengawas dari gelombang aksi genosida.
“Sangat tidak masuk akal bahwa dia dapat meyakinkan AS tentang narasi yang dia usulkan,” kata John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch.
Dokumen lain yang diserahkan Ben-Menashe ke Kementerian Kehakiman menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan versi rezim militer Myanmar, Jenderal Mya Tun Oo, akan membayar fee lobi senilai US$ 2 juta.
Mya Tun Oo dan jenderal top lainnya telah mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan AS dan Pemerintah Kanada. Jadi, dokumen kesepakatan itu mengatakan pembayaran baru akan terjadi "jika diizinkan secara hukum".
Pengacara mengatakan kepada Reuters bahwa Ben-Menashe bisa jadi melanggar sanksi tersebut.
AS dan Kanada menjatuhkan sanksi atas rezim militer di Myanmar menyusul kebijakan represif mereka. Lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas dan 1.900 orang telah ditangkap sejak 1 Februari, ketika para jenderal Myanmar merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.
“Sejauh ia memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat tanpa izin, itu akan tampak sebagai pelanggaran hukum AS,” kata Peter Kucik, mantan penasihat sanksi senior di Kementerian Keuangan AS.
Baca Juga: AS blokir upaya junta Myanmar untuk kosongkan rekening Fed New York Rp 14,264 triliun
Kementerian Keuangan AS menolak untuk berkomentar.
Ben-Menashe mengatakan kepada Reuters, bahwa dia telah menerima nasihat hukum yang menyatakan dia membutuhkan lisensi dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Kementerian Keuangan AS dan Pemerintah Kanada untuk menerima pembayaran tersebut. Namun, Ben-Menashe bersikeras dia tidak melakukan pelanggaran hukum karena melobi junta militer Myanmar.
"Ada masalah teknis di sini, tetapi kami akan menyerahkannya kepada pengacara dan OFAC untuk menanganinya," kata dia, sambil menambahkan bahwa pengacaranya telah menghubungi pejabat Kementerian Keuangan AS.
