Ini Tekanan Terbaru Pemerintah China terhadap Kerajaan Bisnis Jack Ma

Kamis, 24 Desember 2020 | 11:06 WIB
Ini Tekanan Terbaru Pemerintah China terhadap Kerajaan Bisnis Jack Ma
[ILUSTRASI. Suasana kantor Alipay Shanghai, yang dimiliki Ant Group, afiliasi raksasa e-commerce Alibaba di Shanghai, China, Senin (14/9/2020). REUTERS/Aly Song]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Alibaba Group belum lepas dari tekanan Pemerintah China. Langkah terbaru Beijing adalah menyelidiki dugaan perilaku monopoli yang dilakukan Alibaba dan segera memanggil para bos Ant Group, fintech milik raksasa e-commerce yang didirikan Jack Ma itu.

Aksi Beijing mengakibatkan harga saham Alibaba merosot  6% di bursa Hong Kong, awal perdagangan Kamis (24/12).

Sebelumnya, Beijing membatalkan rencana penawaran umum perdana Ant senilai $ 37 miliar, hanya dua hari sebelum saham mulai diperdagangkan di bursa Shanghai dan bursa Hong Kong.

Baca Juga: Simak 5 strategi Jack Ma dalam berbisnis hingga sukses seperti sekarang

Regulator telah mempersoalkan kebijakan "memilih satu dari dua” yang diterapkan raksasa e-commerce Alibaba terhadap merchant mereka. Kebijakan inin mengharuskan para merchant di Alibaba meneken pakta kerjasama eksklusif, yang mencegah mereka menawarkan produk serupa di platform pesaing Alibaba.

Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) mengatakan dalam sebuah pernyataan online bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan atas praktik tersebut.

Regulator keuangan juga akan bertemu dengan afiliasi fintech Grup Ant Alibaba dalam beberapa hari mendatang. Demikian pernyataan tertulis People's Bank of China, Kamis.

Pertemuan itu untuk "memandu Ant Group untuk menerapkan pengawasan keuangan, persaingan yang sehat dan melindungi hak dan kepentingan yang sah dari konsumen," kata pernyataan itu.

Ant mengatakan telah menerima pemberitahuan dari regulator dan akan "mematuhi semua persyaratan regulasi". Sementara Alibaba tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Media pemerintah di China menyatakan dukungan kepada regulator. "Persaingan sehat adalah inti dari ekonomi pasar”, sementara monopoli “mendistorsi alokasi sumber daya, merugikan kepentingan pelaku pasar dan konsumen, dan membunuh kemajuan teknologi,” kata People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok.

Baca Juga: Trump meneken UU yang memungkinkan perusahaan China keluar dari bursa saham AS

Sektor internet China telah mendapat manfaat dari dukungan pemerintah untuk inovasi, tetapi industri harus mematuhi aturan dan hukum, tambahnya.

Jika "monopoli ditoleransi, dan perusahaan diizinkan untuk berkembang secara tidak teratur dan barbar, industri tidak akan berkembang dengan cara yang sehat dan berkelanjutan," kata editorial tersebut.

 

Selanjutnya: Zoom to expand presence in Singapore with R&D centre, hire hundreds

 

Bagikan

Berita Terbaru

Strategi Ekosistem Bank Aladin Syariah (BANK) Pacu Laba Berkelanjutan di 2026
| Jumat, 20 Maret 2026 | 08:05 WIB

Strategi Ekosistem Bank Aladin Syariah (BANK) Pacu Laba Berkelanjutan di 2026

Selain merangkul Alfamart, Bank Aladin turut menggandeng BPKH yang menunjuk BANK sebagai bank penerima setoran pembayaran ibadah haji.

Strategi Siantar Top (STTP) Kejar Target Penjualan Dua Digit di Tengah Konflik Global
| Jumat, 20 Maret 2026 | 07:00 WIB

Strategi Siantar Top (STTP) Kejar Target Penjualan Dua Digit di Tengah Konflik Global

Sebelumnya STTP menggadang rencana memperluas dan memperdalam penjualan eksisting, termasuk di Timur Tengah.

Ketua Umum Apindo: Sebagian Masih Menahan Kenaikan Harga Produk
| Jumat, 20 Maret 2026 | 06:30 WIB

Ketua Umum Apindo: Sebagian Masih Menahan Kenaikan Harga Produk

Simak wawancara KONTAN dengan Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani soal dampak konflik geopolitik ini bagi pelaku usaha di Indonesia.

Harga BBM Naik, Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Tetap Bisa di Kisaran 5%
| Jumat, 20 Maret 2026 | 06:15 WIB

Harga BBM Naik, Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Tetap Bisa di Kisaran 5%

Jika kenaikan harga BBM masih 20%, pertumbuhan ekonomi Indonesia setidaknya tetap bisa di kisaran 5%.

Meski Maret Diramal Melandai, Tekanan Harga Masih Mengintai
| Jumat, 20 Maret 2026 | 05:15 WIB

Meski Maret Diramal Melandai, Tekanan Harga Masih Mengintai

LPEM FEB Universitas Indonesia memperkirakan laju inflasi tahunan pada bulan Maret 2026 melandai dibanding bulan sebelumnya

Defisit Dijaga Ketat di Tengah Tekanan Global, Pemerintah Andalkan Efisiensi Anggaran
| Jumat, 20 Maret 2026 | 04:00 WIB

Defisit Dijaga Ketat di Tengah Tekanan Global, Pemerintah Andalkan Efisiensi Anggaran

Defisit APBN kembali melebar, memicu kekhawatiran baru. Pemerintah memilih efisiensi, tapi apa dampaknya ke daya beli masyarakat dan suku bunga?

Menanti Kodok Berbulu, Penerapan Pajak Ekspor Batubara di Tengah Badai Minyak 2026
| Jumat, 20 Maret 2026 | 00:05 WIB

Menanti Kodok Berbulu, Penerapan Pajak Ekspor Batubara di Tengah Badai Minyak 2026

Harga minyak melambung, subsidi BBM menganga. Pemerintah kini lirik pajak ekspor batubara, solusi penyelamat kas negara? 

Negara-Negara Pengimpor Minyak Mentah Terbesar dari AS, Impor Indonesia Naik 414%
| Kamis, 19 Maret 2026 | 17:00 WIB

Negara-Negara Pengimpor Minyak Mentah Terbesar dari AS, Impor Indonesia Naik 414%

Amerika Serikat (AS) mengekspor total 1,45 miliar barel minyak mentah sepanjang tahun 2025 lalu. Total ekspor minyak AS ini turun 3,33%.

Yield Curve Obligasi Negara Indonesia Mulai Mendatar, Apakah Ini Sinyal Krisis?
| Kamis, 19 Maret 2026 | 15:00 WIB

Yield Curve Obligasi Negara Indonesia Mulai Mendatar, Apakah Ini Sinyal Krisis?

Kurva yield obligasi Indonesia mendatar, menandakan tekanan jangka pendek dan ekspektasi perlambatan ekonomi. 

Sisa THR Nganggur? Putar Saja di Sukuk Ritel SR024, bisa Dipesan Sampai 15 April 2026
| Kamis, 19 Maret 2026 | 14:20 WIB

Sisa THR Nganggur? Putar Saja di Sukuk Ritel SR024, bisa Dipesan Sampai 15 April 2026

Simak simulasi dan cara membeli SR024 yang menawarkan imbalan tetap (fixed rate) hingga 5,55% per tahun.

INDEKS BERITA

Terpopuler