ILUSTRASI. Kementerian Keuangan, Kementerian Urusan Perusahaan dan wadah pemikir federal NITI Aayog, kompak mengajukan keberatan atas rencana yang diusulkan pertama kali oleh Kementerian Urusan Konsumen. REUTERS/Francis Mascarenhas
Sumber: Reuters | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina
KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Perbedaan pendapat terkait rencana pengetatan aturan e-commerce, mencuat di kalangan internal Pemerintah India. Tiga pemain aktif dalam pembuat kebijakan yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Urusan Perusahaan dan wadah pemikir (think tank) federal NITI Aayog, kompak mengajukan keberatan atas rencana yang diusulkan pertama kali oleh Kementerian Urusan Konsumen.
Departemen Urusan Ekonomi Kementerian Keuangan India mengajukan 12 keberatan dalam memo tanggal 31 Agustus 2021. Kementerian itu mengatakan pengetatan aturan tampak berlebihan dan akan memukul sektor yang dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja serta pendapatan pajak.
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
