ILUSTRASI. TAJUK - Barli Halim Noe
Reporter: Barly Haliem | Editor: Asnil Amri
Pembagian bantuan sosial (bansos) memang cara instan mendorong ekonomi dalam negeri. Namun tanpa transparansi dan akuntabilitas, gelontoran bansos bernilai ratusan triliun rupiah di tahun politik sesungguhnya problematik. Mulai dari tuduhan bermuatan politis, hingga potensi memicu perlawanan kelas.
Tahun ini pemerintah menyediakan anggaran perlindungan sosial (perlinsos), payung besar program bansos, sekitar Rp 496 triliun. Anggaran tersebut untuk membiayai sejumlah program subsidi untuk rakyat miskin, Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai, maupun subsidi pangan dari dampak El Nino.
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
