Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai membuka tender proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tercatat, pada tahap awal telah ada proyek senilai Rp 6,2 triliun yang telah ditawarkan melalui tender.
Lelang mega proyek ini disambut antusias perusahaan jasa kontruksi. Tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.
Mereka agresif memperebutkan kue dari sederet lelang proyek infrastruktur pembangunan IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut. Bukan saja proyek tol, BUMN konstruksi juga ramai-ramai membidik proyek Istana Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, dan infrastruktur lainnya.
Di saat bersamaan, proyek pembangunan IKN sedang berproses untuk mendapat investor. Artinya, belum ada kepastian nilai yang didapat dari investor untuk membiayai pembangunan IKN.
Sebelumnya, investor SoftBank sudah menyatakan mundur dari proyek IKN. Pasca-mundurnya investor asal Jepang itu, pemerintah praktis belum berhasil menjaring investor yang benar-benar konkrit membiayai proyek pemindahan ibu kota tersebut.
Sejauh ini baru sebatas klaim pemerintah, seperti disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia. Ia kerap menyebut ada banyak banyak investor tertarik berinvestasi di pembangunan IKN, di antaranya Uni Emirat Arab, China, Korea, Taiwan, negara-negara Eropa, dan masih banyak lagi.
Sayangnya, Bahlil enggan memerinci berapa total investasi IKN yang sudah masuk. Artinya, belum ada kejelasan, apakah investor yang dia klaim itu benar-benar sudah komitmen hitam di atas putih, atau baru sekedar lisan.
Tapi, apa pun itu, faktanya pemerintah kini mulai melelang sejumlah proyek IKN, di mana BUMN konstruksi gencar mengikuti tender tersebut. Padahal, tanpa kejelasan investor, maka bisa dipastikan proyek IKN akan masuk kategori proyek yang tidak layak.
Alhasil, swasta yang mengikuti tender bisa jadi akan mundur dari proyek tersebut. Ujung-ujungnya, pemerintah akan menyerahkan penggarapan proyek tersebut sebagai penugasan kepada BUMN karya.
Jika ini yang terjadi, maka ibarat mengulang cerita kelam BUMN dalam beberapa tahun belakangan. Di mana mereka gencar menarik utang untuk melanjutkan proyek yang ditugaskan pemerintah.
Dengan bunga kredit yang tinggi, sudah pasti BUMN karya tidak mendapatkan keuntungan besar dari proyek yang tidak layak.
