Jaga Kinerja BUMN

Rabu, 27 Juli 2022 | 08:00 WIB
Jaga Kinerja BUMN
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai membuka tender proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tercatat, pada tahap awal telah ada proyek senilai Rp 6,2 triliun yang telah ditawarkan melalui tender.

Lelang mega proyek ini disambut antusias perusahaan jasa kontruksi. Tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Mereka agresif memperebutkan kue dari sederet lelang proyek infrastruktur pembangunan IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut. Bukan saja proyek tol, BUMN konstruksi juga ramai-ramai membidik proyek Istana Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, dan infrastruktur lainnya.   

Di saat bersamaan, proyek pembangunan IKN sedang berproses untuk mendapat investor. Artinya, belum ada kepastian nilai yang didapat dari investor untuk membiayai pembangunan IKN.

Sebelumnya, investor SoftBank sudah menyatakan mundur dari proyek IKN. Pasca-mundurnya investor asal Jepang itu, pemerintah praktis belum berhasil menjaring investor yang benar-benar konkrit membiayai proyek pemindahan ibu kota tersebut. 

Sejauh ini baru sebatas klaim pemerintah, seperti disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM),  Bahlil Lahadalia. Ia kerap menyebut ada banyak banyak investor tertarik berinvestasi di pembangunan IKN, di antaranya Uni Emirat Arab, China, Korea, Taiwan, negara-negara Eropa, dan masih banyak lagi.

Sayangnya, Bahlil enggan memerinci berapa total investasi IKN yang sudah masuk. Artinya, belum ada kejelasan, apakah investor yang dia klaim itu benar-benar sudah komitmen hitam di atas putih, atau baru sekedar lisan.

Tapi, apa pun itu, faktanya pemerintah kini mulai melelang sejumlah proyek IKN, di mana BUMN konstruksi gencar mengikuti tender tersebut. Padahal, tanpa kejelasan investor, maka bisa dipastikan proyek IKN akan masuk kategori proyek yang tidak layak. 

Alhasil, swasta yang mengikuti tender bisa jadi akan mundur dari proyek tersebut. Ujung-ujungnya, pemerintah akan menyerahkan penggarapan proyek tersebut sebagai penugasan kepada BUMN karya. 

Jika ini yang terjadi, maka ibarat mengulang cerita kelam BUMN dalam beberapa tahun belakangan. Di mana mereka gencar menarik utang untuk melanjutkan proyek yang ditugaskan pemerintah.

Dengan bunga kredit yang tinggi, sudah pasti BUMN karya tidak mendapatkan keuntungan besar dari proyek yang tidak layak.     

Bagikan

Berita Terbaru

Tiga Nama yang Masuk Bursa Calon Pimpinan OJK, Dari Politikus Hingga Ahli Keuangan
| Senin, 02 Maret 2026 | 12:00 WIB

Tiga Nama yang Masuk Bursa Calon Pimpinan OJK, Dari Politikus Hingga Ahli Keuangan

Hari ini Panitia Seleksi (Pansel) menutup pendaftaran calon pengganti antarwaktu anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).

Selat Hormuz Tutup Harga Minyak Meletup, Simak Saham-Saham Pilihan Analis
| Senin, 02 Maret 2026 | 11:23 WIB

Selat Hormuz Tutup Harga Minyak Meletup, Simak Saham-Saham Pilihan Analis

Penutupan Selat Hormuz mulai Minggu, 1 Maret 2026 sebagai imbas serangan AS-Israel ke wilayah Iran memicu kenaikan lanjutan harga minyak dunia.

Pilah-Pilih Valas Jagoan Penghasil Cuan Sekaligus Aset Hedging
| Senin, 02 Maret 2026 | 08:10 WIB

Pilah-Pilih Valas Jagoan Penghasil Cuan Sekaligus Aset Hedging

Performa major currencies mengalahkan rupiah hingga Februari ini. Manakah mata uang yang diunggulkan potensi cuannya tahun ini?

Cuan Wangi dari Saham Pengelola Sampah
| Senin, 02 Maret 2026 | 07:33 WIB

Cuan Wangi dari Saham Pengelola Sampah

Danantara dalam waktu dekat mengumumkan pemenang tender pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Investor Asing Agresif di Saham Ritel Jelang Lebaran, MAPI Paling Banyak Dibeli
| Senin, 02 Maret 2026 | 07:15 WIB

Investor Asing Agresif di Saham Ritel Jelang Lebaran, MAPI Paling Banyak Dibeli

Secara historis penjualan emiten ritel di Ramadan dan Idulfitri mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik ketimbang momentum musiman lainnya.

Dirjen Pajak: Coretax Memudahkan Pemantauan Kepatuhan Secara Lebih Efektif dan Akurat
| Senin, 02 Maret 2026 | 06:30 WIB

Dirjen Pajak: Coretax Memudahkan Pemantauan Kepatuhan Secara Lebih Efektif dan Akurat

Bagaimana kesiapan Coretax dalam menampung laporan SPT Tahunan? Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membeberkannya kepada Jurnalis KONTAN.

Bukan Cuma Denda, Ini Risiko Tidak Melapor SPT Pajak
| Senin, 02 Maret 2026 | 06:15 WIB

Bukan Cuma Denda, Ini Risiko Tidak Melapor SPT Pajak

Bukan cuma denda, ada risiko lain bagi yang tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak melalui Coretx DJP. Apa saja?

Meski Modern, Masalah Masih Mendera Coretax
| Senin, 02 Maret 2026 | 06:05 WIB

Meski Modern, Masalah Masih Mendera Coretax

Pelaporan SPT Tahunan untuk pertama kalinya menggunakan sistem yang baru, Coretax DJP. Tapi, masih banyak kendala yang muncul.

Pajak Incar Data Kartu Kredit
| Senin, 02 Maret 2026 | 05:42 WIB

Pajak Incar Data Kartu Kredit

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang merevisi PMK Nomor 228 Tahun 2017

Melonjak, Inflasi Februari Bakal Lewati 4%
| Senin, 02 Maret 2026 | 05:34 WIB

Melonjak, Inflasi Februari Bakal Lewati 4%

Lonjakan inflasi dianggap tidak berbahaya, namun perlu diwaspadai dampaknya terhadap daya beli masyarakat

INDEKS BERITA

Terpopuler