Jaga Kinerja BUMN

Rabu, 27 Juli 2022 | 08:00 WIB
Jaga Kinerja BUMN
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai membuka tender proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tercatat, pada tahap awal telah ada proyek senilai Rp 6,2 triliun yang telah ditawarkan melalui tender.

Lelang mega proyek ini disambut antusias perusahaan jasa kontruksi. Tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Mereka agresif memperebutkan kue dari sederet lelang proyek infrastruktur pembangunan IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut. Bukan saja proyek tol, BUMN konstruksi juga ramai-ramai membidik proyek Istana Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, dan infrastruktur lainnya.   

Di saat bersamaan, proyek pembangunan IKN sedang berproses untuk mendapat investor. Artinya, belum ada kepastian nilai yang didapat dari investor untuk membiayai pembangunan IKN.

Sebelumnya, investor SoftBank sudah menyatakan mundur dari proyek IKN. Pasca-mundurnya investor asal Jepang itu, pemerintah praktis belum berhasil menjaring investor yang benar-benar konkrit membiayai proyek pemindahan ibu kota tersebut. 

Sejauh ini baru sebatas klaim pemerintah, seperti disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM),  Bahlil Lahadalia. Ia kerap menyebut ada banyak banyak investor tertarik berinvestasi di pembangunan IKN, di antaranya Uni Emirat Arab, China, Korea, Taiwan, negara-negara Eropa, dan masih banyak lagi.

Sayangnya, Bahlil enggan memerinci berapa total investasi IKN yang sudah masuk. Artinya, belum ada kejelasan, apakah investor yang dia klaim itu benar-benar sudah komitmen hitam di atas putih, atau baru sekedar lisan.

Tapi, apa pun itu, faktanya pemerintah kini mulai melelang sejumlah proyek IKN, di mana BUMN konstruksi gencar mengikuti tender tersebut. Padahal, tanpa kejelasan investor, maka bisa dipastikan proyek IKN akan masuk kategori proyek yang tidak layak. 

Alhasil, swasta yang mengikuti tender bisa jadi akan mundur dari proyek tersebut. Ujung-ujungnya, pemerintah akan menyerahkan penggarapan proyek tersebut sebagai penugasan kepada BUMN karya. 

Jika ini yang terjadi, maka ibarat mengulang cerita kelam BUMN dalam beberapa tahun belakangan. Di mana mereka gencar menarik utang untuk melanjutkan proyek yang ditugaskan pemerintah.

Dengan bunga kredit yang tinggi, sudah pasti BUMN karya tidak mendapatkan keuntungan besar dari proyek yang tidak layak.     

Bagikan

Berita Terbaru

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat
| Senin, 23 Maret 2026 | 11:00 WIB

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat

Sepanjang 2025, APLN mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 3,56 triliun, merosot 36,08% year on year (YoY).

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand
| Senin, 23 Maret 2026 | 10:00 WIB

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand

MSCI Indonesia Index berisi 18 saham dengan total market cap senilai US$ 111,98 miliar. Sepuluh saham terbesarnya merupakan saham-saham big caps.

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Maret 2026 | 08:00 WIB

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli

Kondisi harga minyak global yang relatif tinggi saat ini dan diperkirakan akan bertahan lama, diprediksi juga akan berpotensi menekan SSSG MAPI.

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo
| Senin, 23 Maret 2026 | 07:30 WIB

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo

PalmCo terus mengakselerasi transformasi bisnis melalui penguatan tata kelola, hingga peningkatan volume produk bersertifikasi.

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola
| Senin, 23 Maret 2026 | 05:00 WIB

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada pihak-pihak tersebut pada 28 Februari 2026.

Industri Sawit Dibayangi Pajak Ekspor, HGU, dan DHE, Ekspor Jadi Andalan
| Senin, 23 Maret 2026 | 03:00 WIB

Industri Sawit Dibayangi Pajak Ekspor, HGU, dan DHE, Ekspor Jadi Andalan

Di sepanjang 2025 total konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan 3,82% dari 23,859 juta ton di tahun 2024 jadi 24,772 juta ton pada tahun 2025.

Lebaran, Saatnya Dulang Cuan dari Saham Supermarket dan Minimarket
| Minggu, 22 Maret 2026 | 14:00 WIB

Lebaran, Saatnya Dulang Cuan dari Saham Supermarket dan Minimarket

Sejak awal puasa, biasanya emiten ritel supermarket dan minimarket isi stok berlipat untuk antisipasi kenaikan permintaan masyarakat.

Simak 5 Produk Reksadana Saham Syariah Terbaik di Awal Tahun Ini
| Minggu, 22 Maret 2026 | 12:00 WIB

Simak 5 Produk Reksadana Saham Syariah Terbaik di Awal Tahun Ini

Reksadana saham syariah tak sekadar menawarkan peluang pertumbuhan yang solid, melainkan juga menggaransi ketenangan batin.

Permintaan Ramadan dan Lebaran Jadi Pelecut Kinerja JPFA di Kuartal I
| Minggu, 22 Maret 2026 | 11:00 WIB

Permintaan Ramadan dan Lebaran Jadi Pelecut Kinerja JPFA di Kuartal I

Head of Reseach Retail MNC Sekuritas menyampaikan momentum Ramadan dan Lebaran memang menjadi katalis positif bagi emiten perunggasan.

Agar Belanja Kecantikan Tak Mengganggu Anggaran
| Minggu, 22 Maret 2026 | 09:00 WIB

Agar Belanja Kecantikan Tak Mengganggu Anggaran

Penggunaan produk kecantikan sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Yuk, simak cara mengelola anggarannya!

INDEKS BERITA

Terpopuler