Jaga Kinerja BUMN

Rabu, 27 Juli 2022 | 08:00 WIB
Jaga Kinerja BUMN
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai membuka tender proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tercatat, pada tahap awal telah ada proyek senilai Rp 6,2 triliun yang telah ditawarkan melalui tender.

Lelang mega proyek ini disambut antusias perusahaan jasa kontruksi. Tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Mereka agresif memperebutkan kue dari sederet lelang proyek infrastruktur pembangunan IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut. Bukan saja proyek tol, BUMN konstruksi juga ramai-ramai membidik proyek Istana Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, dan infrastruktur lainnya.   

Di saat bersamaan, proyek pembangunan IKN sedang berproses untuk mendapat investor. Artinya, belum ada kepastian nilai yang didapat dari investor untuk membiayai pembangunan IKN.

Sebelumnya, investor SoftBank sudah menyatakan mundur dari proyek IKN. Pasca-mundurnya investor asal Jepang itu, pemerintah praktis belum berhasil menjaring investor yang benar-benar konkrit membiayai proyek pemindahan ibu kota tersebut. 

Sejauh ini baru sebatas klaim pemerintah, seperti disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM),  Bahlil Lahadalia. Ia kerap menyebut ada banyak banyak investor tertarik berinvestasi di pembangunan IKN, di antaranya Uni Emirat Arab, China, Korea, Taiwan, negara-negara Eropa, dan masih banyak lagi.

Sayangnya, Bahlil enggan memerinci berapa total investasi IKN yang sudah masuk. Artinya, belum ada kejelasan, apakah investor yang dia klaim itu benar-benar sudah komitmen hitam di atas putih, atau baru sekedar lisan.

Tapi, apa pun itu, faktanya pemerintah kini mulai melelang sejumlah proyek IKN, di mana BUMN konstruksi gencar mengikuti tender tersebut. Padahal, tanpa kejelasan investor, maka bisa dipastikan proyek IKN akan masuk kategori proyek yang tidak layak. 

Alhasil, swasta yang mengikuti tender bisa jadi akan mundur dari proyek tersebut. Ujung-ujungnya, pemerintah akan menyerahkan penggarapan proyek tersebut sebagai penugasan kepada BUMN karya. 

Jika ini yang terjadi, maka ibarat mengulang cerita kelam BUMN dalam beberapa tahun belakangan. Di mana mereka gencar menarik utang untuk melanjutkan proyek yang ditugaskan pemerintah.

Dengan bunga kredit yang tinggi, sudah pasti BUMN karya tidak mendapatkan keuntungan besar dari proyek yang tidak layak.     

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler