Jaga Kinerja BUMN

Rabu, 27 Juli 2022 | 08:00 WIB
Jaga Kinerja BUMN
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai membuka tender proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tercatat, pada tahap awal telah ada proyek senilai Rp 6,2 triliun yang telah ditawarkan melalui tender.

Lelang mega proyek ini disambut antusias perusahaan jasa kontruksi. Tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Mereka agresif memperebutkan kue dari sederet lelang proyek infrastruktur pembangunan IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tersebut. Bukan saja proyek tol, BUMN konstruksi juga ramai-ramai membidik proyek Istana Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, dan infrastruktur lainnya.   

Di saat bersamaan, proyek pembangunan IKN sedang berproses untuk mendapat investor. Artinya, belum ada kepastian nilai yang didapat dari investor untuk membiayai pembangunan IKN.

Sebelumnya, investor SoftBank sudah menyatakan mundur dari proyek IKN. Pasca-mundurnya investor asal Jepang itu, pemerintah praktis belum berhasil menjaring investor yang benar-benar konkrit membiayai proyek pemindahan ibu kota tersebut. 

Sejauh ini baru sebatas klaim pemerintah, seperti disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM),  Bahlil Lahadalia. Ia kerap menyebut ada banyak banyak investor tertarik berinvestasi di pembangunan IKN, di antaranya Uni Emirat Arab, China, Korea, Taiwan, negara-negara Eropa, dan masih banyak lagi.

Sayangnya, Bahlil enggan memerinci berapa total investasi IKN yang sudah masuk. Artinya, belum ada kejelasan, apakah investor yang dia klaim itu benar-benar sudah komitmen hitam di atas putih, atau baru sekedar lisan.

Tapi, apa pun itu, faktanya pemerintah kini mulai melelang sejumlah proyek IKN, di mana BUMN konstruksi gencar mengikuti tender tersebut. Padahal, tanpa kejelasan investor, maka bisa dipastikan proyek IKN akan masuk kategori proyek yang tidak layak. 

Alhasil, swasta yang mengikuti tender bisa jadi akan mundur dari proyek tersebut. Ujung-ujungnya, pemerintah akan menyerahkan penggarapan proyek tersebut sebagai penugasan kepada BUMN karya. 

Jika ini yang terjadi, maka ibarat mengulang cerita kelam BUMN dalam beberapa tahun belakangan. Di mana mereka gencar menarik utang untuk melanjutkan proyek yang ditugaskan pemerintah.

Dengan bunga kredit yang tinggi, sudah pasti BUMN karya tidak mendapatkan keuntungan besar dari proyek yang tidak layak.     

Bagikan

Berita Terbaru

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 09:13 WIB

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026

Saham TLKM tertekan jelang tutup tahun, namun analis melihat harapan dari FMC dan disiplin biaya untuk kinerja positif di 2026.

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:43 WIB

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis

Simak wawancara KONTAN dengan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani soal siklon tropis yang kerap terjadi di Indonesia dan perubahan iklim.

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:19 WIB

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue

Menjelang tutup tahun 2025, sejumlah emiten gencar mencari pendanaan lewat rights issue. Pada 2026, aksi rights issue diperkirakan semakin ramai.

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:11 WIB

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi

Menjelang libur akhir tahun 2025, transaksi perdagangan saham di BEI diproyeksi cenderung sepi. Volatilitas IHSG pun diperkirakan akan rendah. 

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:05 WIB

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic

Bagi yang tidak setuju merger, MORA menyediakan mekanisme pembelian kembali (buyback) dengan harga Rp 432 per saham.

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:58 WIB

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026

Restitusi pajak yang tinggi, menekan penerimaan negara pada awal tahun mendatang.                          

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:53 WIB

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban

Mandiri Business Survey 2025 ungkap mayoritas UKM alami omzet stagnan atau memburuk. Tantangan persaingan dan daya beli jadi penyebab. 

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:43 WIB

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap

Pola serapan belanja daerah yang tertahan mencerminkan lemahnya tatakelola fiskal daerah.                          

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:41 WIB

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara

Target penjualan alat berat PT United Tractors Tbk (UNTR) untuk tahun fiskal 2026 dipatok di angka 4.300 unit.

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:32 WIB

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan

kendaraan dengan trailer atau gandengan, serta angkutan yang membawa hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

INDEKS BERITA

Terpopuler