Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pendaftaran pencalonan presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan berlangsung Oktober 2023 mendatang. Dihitung sejak sekarang, berarti masih sekitar 10 bulan lagi salah satu tonggak penting pemilihan umum 2024 baru akan berlangsung. Masih lama.
Setelah itu, 14 Februari 2024, baru rakyat Indonesia akan memilih presiden RI periode 2024-2029 lewat pemilihan presiden (pilpres) secara langsung. Jadi, dihitung sejak saat ini, puncak hajatan lima tahunan negara kita baru akan berlangsung setahun lagi.
Namun, saat ini, Anda yang gemar menyimak kabar lewat media massa maupun media sosial (medsos), mungkin sudah mencium aroma rivalitas politik pilpres yang semakin pekat. Isu-isu yang berkaitan dengan pemilu secara umum maupun pilpres secara khusus pun mulai sering berseliweran terutama di ranah media sosial.
Dari komen-komen yang menganggapi isu-isu di medsos tersebut, kentara bahwa sebagian orang mulai terseret, bahkan hanyut, ke dalam perang jempol. Perkubuan-perkubuan baru mulai terbentuk, menambah semarak perseteruan lama sisa-sisa pilpres 2019 lalu.
Meski sering dijuluki sebagai pesta demokrasi, sepertinya tidak semua orang menganggapnya sebagai ajang keriangan politik. Dua kali pilpres terakhir seolah mengubah persepsi sebagian orang bahwa pemilu lebih terasa sebagai ketegangan politik, ketimbang kegembiraan pesta yang ditunggu-tunggu kedatangannya.
Pemilu yang kini terasa menakutkan bagi sebagian orang tak lepas dari strategi kampanye tim sukses para kandidat maupun tiim sorak sukarela masing-masing.
Upaya-upaya memanipulasi sentimen rakyat pemilih dengan cara memupuk kebencian terhadap kubu lawan politik menyisakan polarisasi yang belum usai, meski para kandidat yang pernah bersaing sudah jogedan bareng sembari tertawa di emperan istana.
Pengalaman politik yang datang saban lima tahun sekali telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak selayaknya poltik disikapi dengan penuh perasaan. Para politisi saling peluk dan tepis sesuai kepentingan mereka.
Politisi dan timses juga mestinya bisa menahan syahwat politik sehingga tidak menghalalkan segala cara. Ingat, ketika kelak anggota timses bergilir mendapat imbalan "amanah" jabatan, mungkin masih ada suami-istri yang bermusuhan kebakar strategi kampanye.
