Jangan Baper Pilpres

Senin, 16 Januari 2023 | 08:00 WIB
Jangan Baper Pilpres
[]
Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pendaftaran pencalonan presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan berlangsung Oktober 2023 mendatang. Dihitung sejak sekarang, berarti masih sekitar 10 bulan lagi salah satu tonggak penting pemilihan umum 2024 baru akan berlangsung. Masih lama.

Setelah itu, 14 Februari 2024,   baru rakyat Indonesia akan memilih presiden RI periode 2024-2029 lewat pemilihan presiden (pilpres) secara langsung. Jadi, dihitung sejak saat ini, puncak hajatan lima tahunan negara kita baru akan berlangsung setahun lagi.

Namun, saat ini, Anda yang gemar menyimak kabar lewat media massa maupun media sosial (medsos), mungkin sudah mencium aroma rivalitas politik pilpres yang semakin pekat. Isu-isu yang berkaitan dengan pemilu secara umum maupun pilpres secara khusus pun mulai sering berseliweran terutama di ranah media sosial.

Dari komen-komen yang menganggapi isu-isu di medsos tersebut, kentara bahwa sebagian orang mulai terseret, bahkan hanyut, ke dalam perang jempol. Perkubuan-perkubuan baru mulai terbentuk, menambah semarak perseteruan lama sisa-sisa pilpres 2019 lalu.   

Meski sering dijuluki sebagai pesta demokrasi, sepertinya tidak semua orang menganggapnya sebagai ajang keriangan politik. Dua kali pilpres terakhir seolah mengubah persepsi sebagian orang  bahwa pemilu lebih terasa sebagai ketegangan politik, ketimbang kegembiraan pesta yang ditunggu-tunggu kedatangannya.

Pemilu yang kini terasa menakutkan bagi sebagian orang tak lepas dari strategi kampanye tim sukses para kandidat maupun tiim sorak sukarela masing-masing.

Upaya-upaya memanipulasi sentimen rakyat pemilih dengan cara memupuk kebencian terhadap kubu lawan politik menyisakan polarisasi yang belum usai, meski para kandidat yang pernah bersaing sudah jogedan bareng sembari tertawa di emperan istana.

Pengalaman politik yang datang saban lima tahun sekali telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak selayaknya poltik disikapi dengan penuh perasaan. Para politisi saling peluk dan tepis sesuai kepentingan mereka. 

Politisi dan timses juga mestinya bisa menahan syahwat politik sehingga tidak menghalalkan segala cara. Ingat, ketika kelak anggota timses bergilir mendapat imbalan "amanah" jabatan, mungkin masih ada suami-istri yang bermusuhan kebakar strategi kampanye.

Bagikan

Berita Terbaru

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG
| Rabu, 08 April 2026 | 07:45 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG

 Sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan menekan pergerakan IHSG hari ini.

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis
| Rabu, 08 April 2026 | 07:43 WIB

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis

DEWA raup laba bersih Rp 4,31 triliun di 2025. Namun, laba 2026 diprediksi normalisasi. Cek strategi baru DEWA untuk tetap untung.

Rupiah Melemah, Emiten dengan Utang Dolar AS Bisa Tercekik
| Rabu, 08 April 2026 | 07:39 WIB

Rupiah Melemah, Emiten dengan Utang Dolar AS Bisa Tercekik

Liabilitas dolar AS membayangi kinerja laba bersih banyak emiten, terutama emiten yang punya utang dolar AS.

INDEKS BERITA

Terpopuler