Jangan Hanya Efisiensi Belanja
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan efisiensi anggaran negara yang dirilis Presiden Prabowo Subianto sejatinya patut diapresiasi dan didukung semua pihak. Ibarat pelepas dahaga di padang pasir, kebijakan itu merupakan jawaban atas harapan publik yang selama ini sangat dinanti. Maklum, karena selama ini kasak-kusuk yang terjadi di ranah obrolan publik adalah inefisiensi dalam implementasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bahkan ada pejabat publik dan pengamat ekonomi yang mengatakan negara ini masih bisa berjalan walau APBN dipangkas sampai 30%.
Keraguan publik terhadap tingkat inefisiensi penggunaan APBN cukup beralasan. Sudah sangat sering publik melihat secara gamblang bagaimana anggaran tersebut dirampok oleh para oknum pejabat negara, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai ke level akar rumput pemerintahan aparatur desa. Sudah triliunan rupiah anggaran yang berhasil diselamatkan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, maupun Kehakiman. Namun sepertinya hal itu tidak mengurangi kadar moral hazard dari para oknum pejabat negara tersebut. Oleh karena itu, inefisiensi anggaran relevan untuk dijadikan isu utama oleh pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka saat ini.
Baca Juga: Ekspor Listrik ke Singapura Bisa Hasilkan Rp 98,22 T per Tahun, Begini Hitungannya
