Jangka Waktu Penanganan Kasus Perdata Dipercepat

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demi memperbaiki indikator kemudahan berusaha di Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata (Haper).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly menjelaskan, beleid ini diperlukan untuk penataan kembali materi hukum acara perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menginventarisasi substansi yang terkait dengan hukum acara perdata. Tujuannya untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat yaitu dengan menambah norma maupun mempertegas kembali pengaturan yang sudah ada.