Jumlah Korporasi Penerbit Obligasi Makin Banyak Tapi Nilai Emisi Menyusut

Kamis, 27 Juni 2019 | 06:17 WIB
Jumlah Korporasi Penerbit Obligasi Makin Banyak Tapi Nilai Emisi Menyusut
[]
Reporter: Dimas Andi | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Adanya sejumlah sentimen negatif membuat penerbitan obligasi korporasi cukup menantang selama hampir satu semester terakhir. Meski ramai korporasi menerbitkan surat utang, nilainya tak gemuk.

Berdasarkan data statistik pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai penerbitan obligasi korporasi hingga 31 Mei 2019 tercatat sebesar Rp 43,78 triliun dari total 35 perusahaan yang melakukan penawaran umum.

Nilai emisi penerbitan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kala itu, jumlah penerbitan obligasi korporasi mencapai Rp 57,92 triliun dari 32 perusahaan yang melakukan penawaran umum.

Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C. Permana menyampaikan, nilai penerbitan obligasi korporasi sepanjang tahun ini cukup rendah lantaran kondisi pasar obligasi Indonesia masih dipenuhi ketidakpastian.

Mulai dari isu tingginya suku bunga acuan yang membuat beban cost of fund perusahaan membengkak hingga agenda pilpres yang cukup mempengaruhi kegiatan ekspansi perusahaan, termasuk dalam mencari pendanaan lewat penerbitan obligasi.

Belum lagi ada sentimen eksternal seperti ancaman pelambatan ekonomi global dan ketidakpastian perang dagang membuat yield obligasi bergerak cukup fluktuatif.

Kendati demikian, Fikri menilai seiring berjalannya waktu, tingkat literasi keuangan di pihak korporasi di Indonesia semakin membaik. Hal ini memicu perusahaan untuk mendiversifikasi sumber pendanannya. Salah satunya dengan menerbitkan obligasi.

Hal ini yang menurutnya membuat jumlah perusahaan penerbit obligasi meningkat, tapi dari sisi nilai emisi lebih rendah.

Head of Research & Consulting Service Infovesta Utama Edbert Suryajaya menilai, meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi menandakan bahwa kebutuhan terhadap instrumen tersebut masih tergolong tinggi.

Dia berpendapat, pilpres tak terlalu berpengaruh pada penerbitan obligasi korporasi. "Kebutuhan refinancing dan pendanaan ekspansi sejatinya akan tetap ada. Perusahaan tinggal menyesuaikan nilai penerbitan dengan kondisi pasar," paparnya.

Potensi penerbitan obligasi korporasi yang lebih marak masih sangat terbuka di sisa tahun ini. Sinyal penerbitan obligasi korporasi yang lebih banyak sudah terlihat sejak akhir semester pertama ini.

Mengutip data Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), terdapat sembilan perusahaan yang mendaftarkan obligasinya sepanjang bulan Juni. Teranyar, ada PT Tridomain Performance Material Tbk yang mendaftarkan obligasi senilai Rp 400 miliar.

Menurut Fikri, seiring dengan tren penurunan yield Surat Utang Negara (SUN) yang terjadi, diharapkan hal ini akan memicu perusahaan untuk lebih aktif menerbitkan obligasi. Sekadar catatan, yield SUN seri acuan 10 tahun pada hari ini berada di level 7,39% berdasarkan data Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA).

Katalis positif lain, sikap dovish bank sentral AS Federal Reserve, yang diharapkan menular ke Bank Indonesia terkait bunga. Sehingga, bisa memacu penurunan biaya dana penerbitan obligasi.

Menurut Edbert, investor tak perlu terburu-buru memburu obligasi yang yield-nya masih cukup tinggi ketika mulai melandai. Yang terpenting, investor memperhatikan ketersediaan dana dan tujuan investasi korporasi penerbit obligasi tersebut.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Mediasi Diperpanjang, Gugatan 40 Nasabah Mirae Senilai Rp 8,17 Triliun Masih Bergulir
| Senin, 23 Desember 2024 | 14:21 WIB

Mediasi Diperpanjang, Gugatan 40 Nasabah Mirae Senilai Rp 8,17 Triliun Masih Bergulir

Mirae Asset minta waktu hingga 16 Januari 2025 untuk memberikan tanggapan karena proposal penggugat harus dirapatkan melibatkan seluruh direksi.

Pilihan Saham Big Caps Menarik Untuk Investasi Jangka Panjang
| Senin, 23 Desember 2024 | 13:58 WIB

Pilihan Saham Big Caps Menarik Untuk Investasi Jangka Panjang

Saham-saham dengan kapitalisasi pasar atau market capitalization (market cap) besar tak melulu jadi pilihan tepat untuk investasi jangka panjang.

Harga Saham Provident (PALM) Menguat, Aksi Borong Dua Pemegang Picu Lonjakan Harga
| Senin, 23 Desember 2024 | 09:00 WIB

Harga Saham Provident (PALM) Menguat, Aksi Borong Dua Pemegang Picu Lonjakan Harga

PALM mencetak laba bersih Rp 464,63 miliar di Januari-September 2024, dibandingkan periode sebelumnya rugi bersih sebesar Rp 1,94 triliun.

Sektor Bisnis yang Mendorong Perekonomian Domestik
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:52 WIB

Sektor Bisnis yang Mendorong Perekonomian Domestik

Sejumlah sektor usaha dinilai masih prospektif dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan, setidaknya dalam jangka menengah

Modal Cekak Pemerintah Mengerek Pertumbuhan Ekonomi 2025
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:47 WIB

Modal Cekak Pemerintah Mengerek Pertumbuhan Ekonomi 2025

Tantangan pemerintah Indonesia untuk memacu perekonomian semakin berat pada tahun depan, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%

Insentif Pajak Mobil Hybrid Dorong Sektor Otomotif, Saham ASII Jadi Unggulan
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:36 WIB

Insentif Pajak Mobil Hybrid Dorong Sektor Otomotif, Saham ASII Jadi Unggulan

Bila mendapatkan insentif pajak, maka PPnBM untuk kendaraan hybrid akan dibanderol sebesar 3% hingga 4%.

Rekomendasi Saham Emiten Barang Konsumsi yang Masih Dibayangi Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:35 WIB

Rekomendasi Saham Emiten Barang Konsumsi yang Masih Dibayangi Tekanan Daya Beli

Miten yang bergerak di bisnis barang konsumsi dibayangi sentimen kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Peluang Tipis IHSG Menguat di Pengujung Tahun
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:25 WIB

Peluang Tipis IHSG Menguat di Pengujung Tahun

Sudah tidak banyak lagi ruang bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk menguat di sisa tahun ini. 

Pemerintah Tebar Insentif Kepabeanan Rp 33 Triliun
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:15 WIB

Pemerintah Tebar Insentif Kepabeanan Rp 33 Triliun

Insentif yang dimaksud, antara lain berupa insentif kawasan berikat, penanaman modal, serta kebutuhan pertahanan dan keamanan.

Belanja Masyarakat Bisa Tertahan Tarif PPN 12%
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:04 WIB

Belanja Masyarakat Bisa Tertahan Tarif PPN 12%

Data terbaru Mandiri Spending Index mengindikasikan belanja masyarakat hingga 8 Desember 2024 terkerek momentum Nataru

INDEKS BERITA

Terpopuler