Jumlah Korporasi Penerbit Obligasi Makin Banyak Tapi Nilai Emisi Menyusut

Kamis, 27 Juni 2019 | 06:17 WIB
Jumlah Korporasi Penerbit Obligasi Makin Banyak Tapi Nilai Emisi Menyusut
[]
Reporter: Dimas Andi | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Adanya sejumlah sentimen negatif membuat penerbitan obligasi korporasi cukup menantang selama hampir satu semester terakhir. Meski ramai korporasi menerbitkan surat utang, nilainya tak gemuk.

Berdasarkan data statistik pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai penerbitan obligasi korporasi hingga 31 Mei 2019 tercatat sebesar Rp 43,78 triliun dari total 35 perusahaan yang melakukan penawaran umum.

Nilai emisi penerbitan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kala itu, jumlah penerbitan obligasi korporasi mencapai Rp 57,92 triliun dari 32 perusahaan yang melakukan penawaran umum.

Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C. Permana menyampaikan, nilai penerbitan obligasi korporasi sepanjang tahun ini cukup rendah lantaran kondisi pasar obligasi Indonesia masih dipenuhi ketidakpastian.

Mulai dari isu tingginya suku bunga acuan yang membuat beban cost of fund perusahaan membengkak hingga agenda pilpres yang cukup mempengaruhi kegiatan ekspansi perusahaan, termasuk dalam mencari pendanaan lewat penerbitan obligasi.

Belum lagi ada sentimen eksternal seperti ancaman pelambatan ekonomi global dan ketidakpastian perang dagang membuat yield obligasi bergerak cukup fluktuatif.

Kendati demikian, Fikri menilai seiring berjalannya waktu, tingkat literasi keuangan di pihak korporasi di Indonesia semakin membaik. Hal ini memicu perusahaan untuk mendiversifikasi sumber pendanannya. Salah satunya dengan menerbitkan obligasi.

Hal ini yang menurutnya membuat jumlah perusahaan penerbit obligasi meningkat, tapi dari sisi nilai emisi lebih rendah.

Head of Research & Consulting Service Infovesta Utama Edbert Suryajaya menilai, meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi menandakan bahwa kebutuhan terhadap instrumen tersebut masih tergolong tinggi.

Dia berpendapat, pilpres tak terlalu berpengaruh pada penerbitan obligasi korporasi. "Kebutuhan refinancing dan pendanaan ekspansi sejatinya akan tetap ada. Perusahaan tinggal menyesuaikan nilai penerbitan dengan kondisi pasar," paparnya.

Potensi penerbitan obligasi korporasi yang lebih marak masih sangat terbuka di sisa tahun ini. Sinyal penerbitan obligasi korporasi yang lebih banyak sudah terlihat sejak akhir semester pertama ini.

Mengutip data Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), terdapat sembilan perusahaan yang mendaftarkan obligasinya sepanjang bulan Juni. Teranyar, ada PT Tridomain Performance Material Tbk yang mendaftarkan obligasi senilai Rp 400 miliar.

Menurut Fikri, seiring dengan tren penurunan yield Surat Utang Negara (SUN) yang terjadi, diharapkan hal ini akan memicu perusahaan untuk lebih aktif menerbitkan obligasi. Sekadar catatan, yield SUN seri acuan 10 tahun pada hari ini berada di level 7,39% berdasarkan data Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA).

Katalis positif lain, sikap dovish bank sentral AS Federal Reserve, yang diharapkan menular ke Bank Indonesia terkait bunga. Sehingga, bisa memacu penurunan biaya dana penerbitan obligasi.

Menurut Edbert, investor tak perlu terburu-buru memburu obligasi yang yield-nya masih cukup tinggi ketika mulai melandai. Yang terpenting, investor memperhatikan ketersediaan dana dan tujuan investasi korporasi penerbit obligasi tersebut.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Transformasi Bisnis Kopi, Bukan Sekadar Teman Begadang
| Minggu, 29 Juni 2025 | 05:15 WIB

Transformasi Bisnis Kopi, Bukan Sekadar Teman Begadang

Kedai kopi kini bukan sekadar tempat minum. Ia menjelma jadi ruang sosial, kantor sementara, tempat pelarian, hingga lad

 
Meracik Bisnis Minuman biar Tetap Manis
| Minggu, 29 Juni 2025 | 05:10 WIB

Meracik Bisnis Minuman biar Tetap Manis

Minuman boba dan es teh masih jadi favorit konsumen di Indonesia. Munculnya pemain baru di sektor ini mendorong pelaku u

Surono Subekti Masuk Daftar Pemegang Saham Brigit Biofarmaka di Tengah Koreksi Harga
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 16:30 WIB

Surono Subekti Masuk Daftar Pemegang Saham Brigit Biofarmaka di Tengah Koreksi Harga

Surono menjadi satu-satunya pemegang saham individu di luar afiliasi dan manajemen yang punya saham OBAT lebih dari 5%.

Menengok Portofolio Grup Djarum yang Baru Masuk ke Saham RS Hermina (HEAL)
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 15:00 WIB

Menengok Portofolio Grup Djarum yang Baru Masuk ke Saham RS Hermina (HEAL)

Grup Djarum pada 25 Juni 2025 mencaplok 3,63% PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), emiten yang mengelola jaringan Rumah Sakit Hermina.

Kinerjanya Paling Bontot di ASEAN Pada 23-26 Juni, Gimana Prospek IHSG Ke Depan?
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 15:00 WIB

Kinerjanya Paling Bontot di ASEAN Pada 23-26 Juni, Gimana Prospek IHSG Ke Depan?

Tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Iran, bisa berimbas pada meningkatkan risk appetite investor atas aset berisiko di emerging markets

Ada Normalisasi Permintaan, Serapan Semen Nasional Melemah per Mei 2025
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 14:13 WIB

Ada Normalisasi Permintaan, Serapan Semen Nasional Melemah per Mei 2025

Volume penjualan semen domestik pada lima bulan pertama tahun 2025 turun 2,1% year on year (YoY) menjadi 22,27 ton.

Pabrik Baterai EV Terintegrasi Pertama Berdiri Akhir Juni , Ini Mereka yang Terlibat
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 13:26 WIB

Pabrik Baterai EV Terintegrasi Pertama Berdiri Akhir Juni , Ini Mereka yang Terlibat

Indonesia akan memiliki pabrik baterai EV pertama pada akhir Juni 2026 ini. Selain China, sejumlah perusahaan lokal terlibat. Ini detailnya.

Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI, Oknum Rekanannya Juga Tersandung di Kasus Pertamina
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 08:22 WIB

Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI, Oknum Rekanannya Juga Tersandung di Kasus Pertamina

PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) dalam situs webnya mengaku sebagai partner BRI sejak tahun 2020 dalam pengadaan mesin EDC agen BRILink.

Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 07:21 WIB

Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak

Penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%-40% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Bebas PPh Final
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 07:01 WIB

Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Bebas PPh Final

Ditjen Pajak menegaskan bahwa kebijakan PPh final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak menambah beban pajak baru

INDEKS BERITA

Terpopuler