KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akhir bulan depan, genap satu tahun Erick Thohir menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Indonesia Maju. Saat awal menakhodai Kementerian BUMN, Erick menggemakan soal bersih-bersih dan efisiensi bagi perusahaan plat merah.
Namun, belakangan pernyataan Erick ini menjadi anomali dengan kenyataan di lapangan, terutama dengan keluarnya Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 9 tahun 2020 tentang Staf Ahli bagi Direksi BUMN.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
