Kebijakan Family Office dan Tax Amnesty Berpotensi Mengganggu Setoran Pajak

Jumat, 17 Januari 2025 | 03:19 WIB
Kebijakan Family Office dan Tax Amnesty Berpotensi Mengganggu Setoran Pajak
[ILUSTRASI. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B Pandjaitan di Istana Kepresidenan.]
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah tren meningkatnya ketimpangan ekonomi, pemerintah menyiapkan kebijakan pajak yang dianggap pro terhadap orang superkaya. Kebijakan itu antara lain tax amnesty jilid III dan family office.

Ihwal aturan family office atau firma pengelola kekayaan crazy rich, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan itu bisa bergulir pada Februari 2025.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Sambil Menanti Kebijakan Bunga The Fed, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 05:51 WIB

Sambil Menanti Kebijakan Bunga The Fed, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG menguat seiring dengan ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga bank sentral AS Federal Reserve (The Fed).

Pembiayaan Koperasi Merah Putih Tunggu Aturan Teknis
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 05:40 WIB

Pembiayaan Koperasi Merah Putih Tunggu Aturan Teknis

Kementerian Koperasi menargetkan operasional seluruh Koperasi Merah Putih terealisasi hingga akhir tahun ini.

Kisruh Royalti, Pengelola Mal Enggan Putar Lagu dan Musik
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 05:40 WIB

Kisruh Royalti, Pengelola Mal Enggan Putar Lagu dan Musik

Pengelola mal sudah melakukan negosiasi tarif royalti musik dan lagu dengan pihak LMKN namun ditolak.

Permintaan Apartemen  di Wilayah Jakarta Menyusut
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 05:20 WIB

Permintaan Apartemen di Wilayah Jakarta Menyusut

Pasar properti di kota besar seperti Jakarta dan wilayah penyangganya (Bodetabek) masih belum bergairah.

Dongkrak Nilai Dagang Indonesia dan Peru Hingga US$ 5 Miliar
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 05:15 WIB

Dongkrak Nilai Dagang Indonesia dan Peru Hingga US$ 5 Miliar

Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Peru langsung membuat sejumlah komoditas tarifnya langsung 0%.

Laju Program Pangan Andalan Tertahan Dana
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 05:00 WIB

Laju Program Pangan Andalan Tertahan Dana

Belum berjalannya program di Agrinas Pangan Nusantara lantaran belum adanya dana yang dikucurkan Danantara.

Keterbatasan Modal Mengekang Perkembangan LKM
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:55 WIB

Keterbatasan Modal Mengekang Perkembangan LKM

Industri LKM masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah untuk bisa menjadi ujung tombak inklusi keuangan wong cilik.

Masa Kejayaan Unitlink Masih Sulit Terulang
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:20 WIB

Masa Kejayaan Unitlink Masih Sulit Terulang

Pada Mei 2025 misalnya, OJK mencatat unitlink hanya menyumbang 22,7% dari premi asuransi jiwa, turun dari akhir tahun 2024 yang sebesar 40,4%. 

Pergerakan Rupiah di Rabu (13/8) Menanti Data Ekonomi
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:20 WIB

Pergerakan Rupiah di Rabu (13/8) Menanti Data Ekonomi

Penguatan dolar AS terjadi setelah AS dan Tiongkok memperpanjang gencatan senjata tarif selama 90 hari.

Proyeksi Kupon SBN Ritel di Sisa Tahun 2025 Antara 5,75% – 6%
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:19 WIB

Proyeksi Kupon SBN Ritel di Sisa Tahun 2025 Antara 5,75% – 6%

Pemerintah masih akan meluncurkan tiga seri Surat Berharga Negara (SBN) ritel hingga akhir  tahun 2025

INDEKS BERITA