Kedaulatan Pangan Nasional

Selasa, 01 Oktober 2024 | 03:50 WIB
Kedaulatan Pangan Nasional
[ILUSTRASI. Petani memetik jagung saat panen perdana di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis (06/07/2023). Lumbung pangan tersebut merupakan lahan pertanian percontohan guna memenuhi kebutuhan jagung nasional khususnya di wilayah Indonesia Timur. ANTARA FOTO/Sakti Karuru/Spt.]
Ahmad Zazali | Praktisi Hukum Bisnis, Mediator dan Ketua Pusat Hukum & Resolusi Konflik (PURAKA)

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada setiap masa pemerintahan dipastikan memiliki itikad yang kuat melahirkan kebijakan pembangunan yang populis untuk membuat Indonesia menjadi negara maju dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk menjamin arah kebijakan pembangunan nasional, pemerintahan Joko Widodo telah membuat visi Indonesia Emas 2045 yang diprediksi akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. 

Salah satu program prioritasnya dalam bentuk pembangunan lumbung pangan nasional terintegrasi (food estate) di berbagai daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8 tahun 2023 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional. Program ini diasumsikan sebagai wujud pengajewantahan dari upaya mengembalikan ketahanan dan swasembada pangan, serta memajukan sektor pertanian Indonesia sebagai negara agraris seperti masa pemerintahan Orde Baru.

Baca Juga: PHRI Kecam Premanisme di Acara Hotel Kemang

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Dirut ADCP Rizkan Firman: Jeli Mendesain Investasi Properti
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:08 WIB

Dirut ADCP Rizkan Firman: Jeli Mendesain Investasi Properti

Rizkan Firman, Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP)

Mata Uang Asia Tertekan, Yen Jepang dan Yuan China Masih Bisa Dilirik
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:03 WIB

Mata Uang Asia Tertekan, Yen Jepang dan Yuan China Masih Bisa Dilirik

Pergerakan mata uang Asia masih akan dipengaruhi sejumlah data ekonomi, khususnya dari Amerika Serikat (AS)

Pasar Obligasi Masih Menarik Meskipun Suku Bunga Dipangkas
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 08:54 WIB

Pasar Obligasi Masih Menarik Meskipun Suku Bunga Dipangkas

Kendati suku bunga acuan dipangkas, prospek investasi surat utang masih menarik

Rekognisi Bali dan Pariwisata Berkelanjutan
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 08:10 WIB

Rekognisi Bali dan Pariwisata Berkelanjutan

Mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali bisa membantu menuju Indonesia emas 2045.

Akhir Kenangan Pahit
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 08:00 WIB

Akhir Kenangan Pahit

Penurunan PPN tahun depan bisa menjadi kenangan manis pemerintahan Jokowi.

Tiga Tambang Tembaga Baru Yang Kaya Cadangan
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 07:55 WIB

Tiga Tambang Tembaga Baru Yang Kaya Cadangan

Ketiga proyek pertambangan tembaga itu memiliki cadangan hingga miliaran ton

Presiden Terpilih Melanjutkan Pendirian Family Office
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 07:37 WIB

Presiden Terpilih Melanjutkan Pendirian Family Office

Pendirian family office terjegal satu kementerian

Prabowo Janji Kendorkan Ketentuan Perpajakan
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 07:24 WIB

Prabowo Janji Kendorkan Ketentuan Perpajakan

Tim Prabowo mewacanakan penurunan PPh badan hingga penghapusan PPN properti

Buruh Tolak Hitung Upah Pakai Rumus PP 51/2023
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 07:15 WIB

Buruh Tolak Hitung Upah Pakai Rumus PP 51/2023

Serikat buruh berharap pemerintahan Prabowo Subianto yang menentukan upah 2025.

Kewajiban Legal Audit  Bisa Timbulkan Biaya Tinggi
| Sabtu, 12 Oktober 2024 | 07:10 WIB

Kewajiban Legal Audit Bisa Timbulkan Biaya Tinggi

Pengusaha menolak adanya rencana aturan kewajiban audit bagi perusahaan. 

INDEKS BERITA

Terpopuler