HOME

Kementerian BUMN Ingin Produk Uang Elektronik Bank Pelat Merah Melebur dengan T-Cash

Kamis, 07 Februari 2019 | 06:55 WIB

Reporter: Anggar Septiadi, Maizal Walfajri | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian BUMN telah mendorong agar uang elektronik berbasis server milik bank BUMN melebur dengan T-Cash dari Telkomsel. Produk yang akan menggunakan teknologi quick response code (QR Code) ini nanti akan resmi meluncur pada 21 Februari dengan brand LinkAja. Lantas bagaimana nasib dengan uang elektronik berbasis kartu yang telah banyak beredar di masyarakat?

Senior Vice President Transaction Banking and Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi menjelaskan, LinkAja nantinya akan menghadirkan layanan holistik dengan beragam fitur pembayaran seperti pembayaran tagihan seperti listrik, PDAM, BPJS dan internet, Selain itu, transaksi di merchant seperti Pertamina hingga pembelian online juga dapat dilakukan lewat produk anyar ini.

Meski demikian, Thomas melihat potensi bisnis dari pengembangan uang elektronik berbasis kartu masih tetap ada, khususnya pada sektor usaha dengan ticket size kecil. Misalnya untuk pembayaran parkir ataupun kendaraan umum. "Artinya, fungsi uang elektronik berbasis kartu akan saling komplementer dengan uang elektronik berbasis server atau e-wallet," ujar Thomas, Rabu (6/2). Frekuensi transaksi e-Money milik Bank Mandiri pada 2018 mencapai 1,1 miliar dengan nominal transaksi Rp 13,4 triliun.

Adapun General Manager Divisi Elektronik Perbankan Bank BNI Anang Fauzi melihat, uang elektronik berbasis kartu masih akan eksis dalam waktu dekat. Namun seiring waktu, produk ini akan tergantikan layanan pembayaran lain, termasuk QR Code.

Nilai transaksi TapCash Bank BNI tumbuh dari Rp 158 miliar pada akhir tahun 2017 menjadi Rp 807 miliar pada tahun 2018. Sementara transaksi uang elektronik Bank BNI berbasis server yakni UnikQu meningkat dari sekitar 45.000 pada tahun 2017 menjadi 254.000 pada tahun 2018 lalu. Nominal transaksi meningkat 295% yoy.

Sementara Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menjelaskan, pengajuan izin platform QR Code Bank BUMN saat ini masih diproses oleh BI.