Kemnang Usul Pembayaran Biaya Haji dalam Dollar AS

Jumat, 01 Februari 2019 | 08:10 WIB
Kemnang Usul Pembayaran Biaya Haji dalam Dollar AS
[]
Reporter: Abdul Basith | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agama (Kemnag) mengusulkan agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dibayarkan dalam dollar Amerika Serikat. Usulan itu muncul karena nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kerap berfluktuasi hingga mengakibatkan BPIH menjadi tidak stabil.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Ramadhan Harisman dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis (31/1),  menyebut, jika dibayarkan dalam dollar AS, ada kemungkinan BPIH tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu.

Bila BPIH dikonversi menjadi rupiah nilainya memang lebih tinggi lantaran kurs mata rupiah banyak bergantung dengan pengaruh dollar AS. Apalagi, komponen pembentuk biaya haji umumnya menggunakan mata uang dollar AS (USD) dan riyal Arab Saudi (SAR).

Adapun dua mata uang ini menguat terhadap rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Sementara dollar AS mengalami penguatan terhadap riyal.Hanya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) musti hati hati sebab penggunaan mata uang dollar di BPIH bisa menabrak Undang-Undang (UU) No 7/ 2013 tentang Mata Uang, dan Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika merujuk keterangan  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, BPIH 2019  diusulkan sebesar US$ 2.675 atau naik US$ 43 dibandingkan dengan  BPIH 2018 sebesar US$ 2.632. Kenaikan ini mempertimbangkan berbagai  aspek. Pertama, tarif sewa pesawat udara yang mengalami kenaikan seiring kenaikan harga bahan bakar avtur.
Kedua, ongkos transportasi darat dari Mekkah ke Madinah dan sebaliknya, serta dari Mekkah ke Jeddah dan sebaliknya juga mengalami kenaikan. Sebab, pemerintah Arab Saudi resmi membuat kebijakan menaikkan harganya. Ketiga, kenaikan karena ada peningkatan kualitas pelayanan bagi jamaah khususnya di Arafah.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler