Kenaikan Beban dan Tertundanya Proyek Bikin Lippo Karawaci Merugi Rp 1,46 Triliun

Jumat, 30 Agustus 2019 | 09:24 WIB
Kenaikan Beban dan Tertundanya Proyek Bikin Lippo Karawaci Merugi Rp 1,46 Triliun
[ILUSTRASI. Kawasan Meikarta]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) masih lesu. Perusahaan properti ini hanya mencetak pendapatan Rp 5,24 triliun di semester I 2019, stagnan jika dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5,26 triliun. LPKR juga membukukan rugi bersih sebesar Rp 1,46 triliun. Padahal, di paruh pertama tahun 2018, perusahaan ini masih meraih laba Rp 485,55 miliar. 

Manajemen LPKR mengatakan, laba kotor perusahaan memang merosot 16,5% dari Rp 2,39 triliun menjadi Rp 2 triliun. Penyebabnya karena laba dari sektor properti anjlok 70,3% menjadi Rp 271 miliar. Marjin laba bruto LPKR pun merosot dari 45% menjadi 38%. 

Baca Juga: IHSG menguat, simak rekomendasi saham dari Profindo Sekuritas untuk hari ini 

Keterlambatan LPKR menyelesaikan proyek-proyek properti dan pembengkakan biaya, serta adanya penalti juga membuat perusahaan harus mencatat rugi usaha sebesar Rp 874,56 miliar. 

Total pendapatan yang dibukukan dari segmen development juga turun 37,7% menjadi Rp 991 miliar. Beruntung, LPKR masih mendapatkan sumbangan kinerja apik dari recurring income yang terdiri dari mall dan rumahsakit.

Bisnis kesehatan yang digawangi anak usaha LPKR, PT Siloam Hospitals Tbk (SILO) masih tumbuh 18,5% menjadi Rp 3,38 triliun. Siloam memberikan kontribusi hingga 78% total pendapatan berulang LPKR di semester I 2019. Laba bruto dari segmen kesehatan pun naik 26,3% menjadi Rp 1,09 triliun. 

Baca Juga: Lippo Karawaci (LPKR) Akhirnya Merealisasikan Penjualan Mall Puri 

Di sisi lain, ekspansi rumahsakit membuat beban usaha di bisnis kesehatan turut mendaki 18,5% yoy. Ini karena LPKR membuka tiga rumahsakit baru, yang kini berjumlah total 37 unit per semester I 2019. Beban usaha dari bisnis mal juga naik 12,3%. 

Dengan rincian kinerja tersebut, EBITDA LPKR di paruh pertama tahun ini merosot 39,4% menjadi Rp 534 miliar dari Rp 882 miliar. Margin EBITDA juga turun dari 17% menjadi 10%. 

Manajemen LPKR mengatakan, pada tahun 2018, perusahaan membukukan penjualan tanah Rp 450 miliar. Tanpa adanya pemasukkan tersebut, pendapatan LPKR di semester I 2019 sejatinya masih naik 8,5%. 

Mengelola likuiditas

Manajemen LPKR menargetkan, di tahun selanjutnya perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, terutama setelah terjadi perubahan manajemen. 

Tahun ini, LPKR berikhtiar untuk memperkuat neraca keuangannya. Hal ini salah satunya dilakukan dengan pengurangan utang. Di semester pertama 2019, LPKR menambah saldo kas menjadi Rp 4,6 triliun, dibandingkan dengan RP 1,8 triliun di akhir tahun 2018. Lalu, total utang mulai berkurang dari Rp 14,9 triliun di 2018 menjadi Rp 13,5 triliun di semester I 2019. 

Baca Juga: Ada pergantian direksi, ini PER dan PBV saham bank BUMN

Dus, rasio utang bersih terhadap ekuitas mulai membaik jadi 0,3 kali, dibandingkan dengan 0,53 kali di akhir 2018. LPKR juga baru saja menuntaskan rights issue sebesar US$ 787,5 juta Sekitar 20,3% diambil oleh investor baru. Dengan modal itu, LPKR berjanji bakal menuntaskan berbagai proyek yang sedang berjalan, termasuk Meikarta. 

"Kami berharap ada semester kedua 2019, pasar properti akan mulai membaik, yang didorong oleh terpilihnya kembali Presiden serta kebijakan yang kondusif terhadap pasar properti bersamaan dengan pemangkasan suku bunga," ujar John Riyadi, CEO LPKR, Jumat (30/8). 

Di semester pertama ini, marketing sales LPKR telah meningkat 84% year on year (yoy) menjadi Rp 835 miliar. Perusahaan menargetkan marketing sales Rp 2 triliun di tahun ini. Artinya, realisasi marketing sales telah mencapai 42% dari target perusahaan. 

Baca Juga: Bukan Cuma di Batam, Gelombang PHK Guncang Beberapa Sektor Industri di Kawasan Lain 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Prospek Mata Uang Utama Tergantung Kondisi Ekonomi
| Selasa, 24 Desember 2024 | 05:00 WIB

Prospek Mata Uang Utama Tergantung Kondisi Ekonomi

Dolar AS masih terlalu perkasa. Sikap hawkish Federal Reserve alias The Fed merupakan katalis positif bagi gerak dolar AS.

Pelemahan Daya Beli Bisa Menjadi Batu Sandungan
| Selasa, 24 Desember 2024 | 05:00 WIB

Pelemahan Daya Beli Bisa Menjadi Batu Sandungan

Tantangan utama di tahun depan masih maraknya serbuan produk impor yang terus meningkat, serta tren penurunan daya beli.

Industri Manufaktur Hadapi Sederet Tantangan
| Selasa, 24 Desember 2024 | 04:59 WIB

Industri Manufaktur Hadapi Sederet Tantangan

Tahun 2024 menjadi tahun yang berat bagi sektor manufaktur di tengah ketidakpastian geopolitik dan pelemahan ekonomi global.

SBN Tetap Jadi Primadona Asuransi Jiwa
| Selasa, 24 Desember 2024 | 04:57 WIB

SBN Tetap Jadi Primadona Asuransi Jiwa

Menghadapi tahun 2025 , perusahaan asuransi jiwa tetap akan mengandalkan instrumen investasi dengan risiko rendah. 

Harapan ADRO Pada Bisnis Energi Terbarukan
| Selasa, 24 Desember 2024 | 04:57 WIB

Harapan ADRO Pada Bisnis Energi Terbarukan

Meski menghadapi sejumlah tantangan, PT Alamtri Resources Tbk (ADRO) siap menggarap pasar energi hijau

Industri Batubara Tolak Kenaikan Devisa Ekspor
| Selasa, 24 Desember 2024 | 04:56 WIB

Industri Batubara Tolak Kenaikan Devisa Ekspor

Selain DHE, masih banyak kebijakan lain yang memberatkan industri ini. Di antaranya penerapan tarif royalti progresif batubara sebesar 28%.

Adaptasi Ekonomi Digital Dorong Transaksi Paylater
| Selasa, 24 Desember 2024 | 04:55 WIB

Adaptasi Ekonomi Digital Dorong Transaksi Paylater

Bisnis buy now pay later alias BNPL di industri keuangan non bank masih tumbuh subur hingga Oktober 2024. 

 Tertohok Kenaikan PPN, Simpanan Bank Mengempis
| Selasa, 24 Desember 2024 | 04:55 WIB

Tertohok Kenaikan PPN, Simpanan Bank Mengempis

DPK perbankan mengalami tren perlambatan pertumbuhan sejak memasuki semester II-2024, setelah sempat meningkat dari awal tahun. ​

PPN dan Daya Beli
| Selasa, 24 Desember 2024 | 04:55 WIB

PPN dan Daya Beli

Kebijakan kenaikan tarif PPN harus ditemani dengan bauran kebijakan lain untuk memastikan daya beli masyarakat tak terganggu.

Tata Kelola Lebih Utama Ketimbang Pengampunan
| Selasa, 24 Desember 2024 | 04:54 WIB

Tata Kelola Lebih Utama Ketimbang Pengampunan

Masyarakat sipil mengkritisi adanya wacana dari pemerintah yang akan memaafkan tindakan para koruptor.

INDEKS BERITA

Terpopuler