Kenaikan Beban dan Tertundanya Proyek Bikin Lippo Karawaci Merugi Rp 1,46 Triliun

Jumat, 30 Agustus 2019 | 09:24 WIB
Kenaikan Beban dan Tertundanya Proyek Bikin Lippo Karawaci Merugi Rp 1,46 Triliun
[ILUSTRASI. Kawasan Meikarta]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) masih lesu. Perusahaan properti ini hanya mencetak pendapatan Rp 5,24 triliun di semester I 2019, stagnan jika dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5,26 triliun. LPKR juga membukukan rugi bersih sebesar Rp 1,46 triliun. Padahal, di paruh pertama tahun 2018, perusahaan ini masih meraih laba Rp 485,55 miliar. 

Manajemen LPKR mengatakan, laba kotor perusahaan memang merosot 16,5% dari Rp 2,39 triliun menjadi Rp 2 triliun. Penyebabnya karena laba dari sektor properti anjlok 70,3% menjadi Rp 271 miliar. Marjin laba bruto LPKR pun merosot dari 45% menjadi 38%. 

Baca Juga: IHSG menguat, simak rekomendasi saham dari Profindo Sekuritas untuk hari ini 

Keterlambatan LPKR menyelesaikan proyek-proyek properti dan pembengkakan biaya, serta adanya penalti juga membuat perusahaan harus mencatat rugi usaha sebesar Rp 874,56 miliar. 

Total pendapatan yang dibukukan dari segmen development juga turun 37,7% menjadi Rp 991 miliar. Beruntung, LPKR masih mendapatkan sumbangan kinerja apik dari recurring income yang terdiri dari mall dan rumahsakit.

Bisnis kesehatan yang digawangi anak usaha LPKR, PT Siloam Hospitals Tbk (SILO) masih tumbuh 18,5% menjadi Rp 3,38 triliun. Siloam memberikan kontribusi hingga 78% total pendapatan berulang LPKR di semester I 2019. Laba bruto dari segmen kesehatan pun naik 26,3% menjadi Rp 1,09 triliun. 

Baca Juga: Lippo Karawaci (LPKR) Akhirnya Merealisasikan Penjualan Mall Puri 

Di sisi lain, ekspansi rumahsakit membuat beban usaha di bisnis kesehatan turut mendaki 18,5% yoy. Ini karena LPKR membuka tiga rumahsakit baru, yang kini berjumlah total 37 unit per semester I 2019. Beban usaha dari bisnis mal juga naik 12,3%. 

Dengan rincian kinerja tersebut, EBITDA LPKR di paruh pertama tahun ini merosot 39,4% menjadi Rp 534 miliar dari Rp 882 miliar. Margin EBITDA juga turun dari 17% menjadi 10%. 

Manajemen LPKR mengatakan, pada tahun 2018, perusahaan membukukan penjualan tanah Rp 450 miliar. Tanpa adanya pemasukkan tersebut, pendapatan LPKR di semester I 2019 sejatinya masih naik 8,5%. 

Mengelola likuiditas

Manajemen LPKR menargetkan, di tahun selanjutnya perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, terutama setelah terjadi perubahan manajemen. 

Tahun ini, LPKR berikhtiar untuk memperkuat neraca keuangannya. Hal ini salah satunya dilakukan dengan pengurangan utang. Di semester pertama 2019, LPKR menambah saldo kas menjadi Rp 4,6 triliun, dibandingkan dengan RP 1,8 triliun di akhir tahun 2018. Lalu, total utang mulai berkurang dari Rp 14,9 triliun di 2018 menjadi Rp 13,5 triliun di semester I 2019. 

Baca Juga: Ada pergantian direksi, ini PER dan PBV saham bank BUMN

Dus, rasio utang bersih terhadap ekuitas mulai membaik jadi 0,3 kali, dibandingkan dengan 0,53 kali di akhir 2018. LPKR juga baru saja menuntaskan rights issue sebesar US$ 787,5 juta Sekitar 20,3% diambil oleh investor baru. Dengan modal itu, LPKR berjanji bakal menuntaskan berbagai proyek yang sedang berjalan, termasuk Meikarta. 

"Kami berharap ada semester kedua 2019, pasar properti akan mulai membaik, yang didorong oleh terpilihnya kembali Presiden serta kebijakan yang kondusif terhadap pasar properti bersamaan dengan pemangkasan suku bunga," ujar John Riyadi, CEO LPKR, Jumat (30/8). 

Di semester pertama ini, marketing sales LPKR telah meningkat 84% year on year (yoy) menjadi Rp 835 miliar. Perusahaan menargetkan marketing sales Rp 2 triliun di tahun ini. Artinya, realisasi marketing sales telah mencapai 42% dari target perusahaan. 

Baca Juga: Bukan Cuma di Batam, Gelombang PHK Guncang Beberapa Sektor Industri di Kawasan Lain 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

INDEKS BERITA

Terpopuler