Kenaikan Beban dan Tertundanya Proyek Bikin Lippo Karawaci Merugi Rp 1,46 Triliun

Jumat, 30 Agustus 2019 | 09:24 WIB
Kenaikan Beban dan Tertundanya Proyek Bikin Lippo Karawaci Merugi Rp 1,46 Triliun
[ILUSTRASI. Kawasan Meikarta]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) masih lesu. Perusahaan properti ini hanya mencetak pendapatan Rp 5,24 triliun di semester I 2019, stagnan jika dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5,26 triliun. LPKR juga membukukan rugi bersih sebesar Rp 1,46 triliun. Padahal, di paruh pertama tahun 2018, perusahaan ini masih meraih laba Rp 485,55 miliar. 

Manajemen LPKR mengatakan, laba kotor perusahaan memang merosot 16,5% dari Rp 2,39 triliun menjadi Rp 2 triliun. Penyebabnya karena laba dari sektor properti anjlok 70,3% menjadi Rp 271 miliar. Marjin laba bruto LPKR pun merosot dari 45% menjadi 38%. 

Baca Juga: IHSG menguat, simak rekomendasi saham dari Profindo Sekuritas untuk hari ini 

Keterlambatan LPKR menyelesaikan proyek-proyek properti dan pembengkakan biaya, serta adanya penalti juga membuat perusahaan harus mencatat rugi usaha sebesar Rp 874,56 miliar. 

Total pendapatan yang dibukukan dari segmen development juga turun 37,7% menjadi Rp 991 miliar. Beruntung, LPKR masih mendapatkan sumbangan kinerja apik dari recurring income yang terdiri dari mall dan rumahsakit.

Bisnis kesehatan yang digawangi anak usaha LPKR, PT Siloam Hospitals Tbk (SILO) masih tumbuh 18,5% menjadi Rp 3,38 triliun. Siloam memberikan kontribusi hingga 78% total pendapatan berulang LPKR di semester I 2019. Laba bruto dari segmen kesehatan pun naik 26,3% menjadi Rp 1,09 triliun. 

Baca Juga: Lippo Karawaci (LPKR) Akhirnya Merealisasikan Penjualan Mall Puri 

Di sisi lain, ekspansi rumahsakit membuat beban usaha di bisnis kesehatan turut mendaki 18,5% yoy. Ini karena LPKR membuka tiga rumahsakit baru, yang kini berjumlah total 37 unit per semester I 2019. Beban usaha dari bisnis mal juga naik 12,3%. 

Dengan rincian kinerja tersebut, EBITDA LPKR di paruh pertama tahun ini merosot 39,4% menjadi Rp 534 miliar dari Rp 882 miliar. Margin EBITDA juga turun dari 17% menjadi 10%. 

Manajemen LPKR mengatakan, pada tahun 2018, perusahaan membukukan penjualan tanah Rp 450 miliar. Tanpa adanya pemasukkan tersebut, pendapatan LPKR di semester I 2019 sejatinya masih naik 8,5%. 

Mengelola likuiditas

Manajemen LPKR menargetkan, di tahun selanjutnya perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, terutama setelah terjadi perubahan manajemen. 

Tahun ini, LPKR berikhtiar untuk memperkuat neraca keuangannya. Hal ini salah satunya dilakukan dengan pengurangan utang. Di semester pertama 2019, LPKR menambah saldo kas menjadi Rp 4,6 triliun, dibandingkan dengan RP 1,8 triliun di akhir tahun 2018. Lalu, total utang mulai berkurang dari Rp 14,9 triliun di 2018 menjadi Rp 13,5 triliun di semester I 2019. 

Baca Juga: Ada pergantian direksi, ini PER dan PBV saham bank BUMN

Dus, rasio utang bersih terhadap ekuitas mulai membaik jadi 0,3 kali, dibandingkan dengan 0,53 kali di akhir 2018. LPKR juga baru saja menuntaskan rights issue sebesar US$ 787,5 juta Sekitar 20,3% diambil oleh investor baru. Dengan modal itu, LPKR berjanji bakal menuntaskan berbagai proyek yang sedang berjalan, termasuk Meikarta. 

"Kami berharap ada semester kedua 2019, pasar properti akan mulai membaik, yang didorong oleh terpilihnya kembali Presiden serta kebijakan yang kondusif terhadap pasar properti bersamaan dengan pemangkasan suku bunga," ujar John Riyadi, CEO LPKR, Jumat (30/8). 

Di semester pertama ini, marketing sales LPKR telah meningkat 84% year on year (yoy) menjadi Rp 835 miliar. Perusahaan menargetkan marketing sales Rp 2 triliun di tahun ini. Artinya, realisasi marketing sales telah mencapai 42% dari target perusahaan. 

Baca Juga: Bukan Cuma di Batam, Gelombang PHK Guncang Beberapa Sektor Industri di Kawasan Lain 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler