Kendati Impor Tergerus, Ancaman Pelebaran Defisit Belum Hilang

Selasa, 19 Februari 2019 | 07:30 WIB
Kendati Impor Tergerus, Ancaman Pelebaran Defisit Belum Hilang
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah berniat memperkuat kebijakan untuk menahan pelebaran defisit neraca perdagangan. Niat itu muncul karena defisit neraca perdagangan terancam melebar akibat pertumbuhan ekspor yang lesu, seiring dengan suramnya prospek pasar global di saat Amerika Serikat mengobarkan perang dagang dengan China.

Upaya semacam itu dinilai perlu untuk melapis kebijakan pengendalian impor yang sudah ada, dan diklaim pemerintah berhasil menahan laju impor. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Januari 2019 mencapai US$ 15,03 miliar atau turun 2,19% secara month on month (mom). Jika dibandingkan dalam basis tahunan, impor per Januari 2019 turun 1,83%.

Kebijakan itu mengakibatkan impor non-migas turun 0,004% menjadi US$ 13,34 miliar. Sedang kewajiban mencampur solar dengan bahan bakar nabati sebesar  20% atau kebijakan biodiesel 20% (B20) turut menurunkan impor migas menjadi US$ 1,69 miliar atau turun 16,58% mom. Angka itu merupakan nilai impor migas terkecil Indonesia selama 13 bulan terakhir.

Penurunan impor migas dipicu oleh penurunan seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah turun 3,27% menjadi US$15,4 juta, hasil minyak turun 20,98% menjadi US$280,5 juta, dan gas turun 18,34% menjadi US$39,9 juta.

Secara volume, impor migas dan non-migas juga kompak turun, masing-masing 11,68% menjadi 454.900 ton dan 2,88% menjadi 312.100 ton.
Penurunan volume impor migas berasal dari turunnya volume impor hasil minyak 18,53% menjadi 453.400 ton dan gas 16,35% menjadi 82.300 ribu ton. Hanya saja, volume impor minyak mentah masih naik 8,55% atau 80.800 ton.

Sementara menurut penggunaan barang, impor terhadap barang konsumsi dan barang modal mengalami penurunan, secara bulanan maupun tahunan. Impor barang konsumsi US$ 1,22 miliar, turun 16,75% dibandingkan bulan sebelumnya atau 10,39% dibandingkan periode yang sama 2018. Sementara, impor barang modal US$ 2,36 miliar, secara bulanan turun 12,1% atau dan turun 5,1% y-o-y.

Hanya impor barang baku/penolong yang mengalami kenaikan 2,08% secara bulanan, menjadi US$ 11,45 miliar. Namun, secara tahunan, masih turun tipis yakni 0,11%. "Kebijakan-kebijakan pengendalian impor seperti B20, PPh impor sudah berpengaruh (menekan impor). Kami sedang menyusun kebijakan yang lebih lagi, untuk jangka pendek agar neraca perdagangan membaik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Namun Darmin enggan membeberkan rencana tersebut. Sejauh ini pemerintah baru mengeluarkan strategi pendongkrak ekspor. Salah satunya kemudahan ekspor kendaraan utuh (CBU).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menambahkan, efektivitas pengendalian impor terlihat dari berkurangnya kebutuhan devisa impor. Periode 1 Januari - 11 Februari 2019, devisa impor rata-rata harian untuk 1.147 barang konsumsi turun 7,11% dibandingkan periode yang sama 2018. Pada periode itu, nilai devisa impor rata-rata harian turun dari dari US$ 30,3 juta, menjadi US$ 28,1 juta.

"Jadi kebijakannya sudah bagus devisa rata-rata hariannya menurun. Nanti kebijakan lanjutannya, kami akan keluarkan yang untuk eksportir," ujar Heru, Senin (18/2).
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, menurunnya impor di Januari 2019 lebih disebabkan oleh faktor musiman awal tahun. Menurutnya, wajar jika awal tahun pengusaha dan pelaku industri masih dalam mode mengelola persediaan barang, ketimbang menambah.

"Kecuali kita lihat satu atau dua bulan lagi seperti apa kondisi impor. Kelihatannya justru berpotensi naik lagi di Februari dan Maret karena importir memanfaatkan momentum penguatan rupiah," terang David. David mengatakan, penurunan impor juga tak selalu berarti baik bagi perekonomian Indonesia. Jika impor barang modal dan bahan baku terus turun, hal tersebut bisa menjadi sinyal pembangunan yang melambat. Lantas, laju pertumbuhan ekonomi pun bisa terancam ke depan.

Bagikan

Berita Terbaru

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir
| Rabu, 08 April 2026 | 16:29 WIB

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir

Berdasarkan data terbaru BI, cadangan devisa berada di level US$ 148,15 miliar, turun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar US$ 151,90 miliar.

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG
| Rabu, 08 April 2026 | 07:45 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG

 Sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan menekan pergerakan IHSG hari ini.

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis
| Rabu, 08 April 2026 | 07:43 WIB

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis

DEWA raup laba bersih Rp 4,31 triliun di 2025. Namun, laba 2026 diprediksi normalisasi. Cek strategi baru DEWA untuk tetap untung.

INDEKS BERITA

Terpopuler