Kendati Naik, Indeks Pembangunan Manusia Masih di Bawah Target APBN

Rabu, 17 April 2019 | 06:40 WIB
Kendati Naik, Indeks Pembangunan Manusia Masih di Bawah Target APBN
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2018 sebesar 71,39. Kendati naik 0,58 poin daripada posisinya per 2017, IPM masih di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yaitu 71,50.

Kenaikan IPM ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, dan serta daya beli masyarakat. Dari data BPS, bayi yang lahir tahun 2018 memiliki angka harapan hidup 71,20, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 71,06.

Sementara itu, perbaikan kualitas pendidikan tercermin dari angka harapan lama sekolah yang mengalami kenaikan menjadi 12,91, dari tahun sebelumnya sebesar 12,85. Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2018, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,91 tahun atau minimal sampai jenjang diploma I.

Tak hanya itu, rata-rata lama sekolah juga naik menjadi 8,17 tahun dari tahun sebelumnya sebesar 8,10 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,17 tahun atau hingga kelas IX setara SMP.

Dari sisi daya beli, BPS juga mencatat peningkatan pengeluaran per kapita sebesar Rp 295.000 pada tahun lalu. Sebab, pada tahun 2018 rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat tercatat sebesar Rp 11,06 juta per tahun. "Ke depan kalau memang mengarah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kuncinya adalah sosial inklusif. Berikan kesempatan kepada masyarakat kecil untuk mengecap pendidikan dan kesehatan," kata Suhariyanto, Kepala BPS, Senin (15/4).

Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan IPM ini. Selain mengupayakan IPM mencapai target APBN, pemerintah juga perlu memperkecil disparitas IPM antar daerah. Sebab, BPS melihat masih ada gapyang besar antara IPM Yogyakarta sebesar 86,11 dengan Nduga, Papua yang hanya 29,4.

Suhariyanto juga menyebutkan, ada indikasi peningkatan jumlah perkawinan usia dini, yang bisa berpengaruh negatif pada kesehatan. Sedangkan dari sisi pendidikan, pemerintah juga masih perlu meningkatkan fasilitas pendidikan di sekolah dan universitas.

Perbaikan pendidikan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, melesetnya target IPM tahun lalu akibat ada komponen yang masih belum sesuai target pemerintah, yaitu harapan lama sekolah. Ini yang menjadi prioritas pemerintah tahun 2019.

Bambang menyatakan, pemerintah akan berupaya meningkatkan bidang pendidikan, termasuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini serta mengatasi stunting. "Caranya, meningkatkan efektivitas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran," kata Bambang kepada KONTAN, Selasa (16/4).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah juga menyoroti persoalan pendidikan. Sebab, rata-rata pertumbuhan angka harapan sekolah 2011–2017 di atas 1%. Sementara pada tahun 2018, melambat menjadi 0,47%.

Tak hanya itu, pertumbuhan rata-rata lama sekolah 2011-2017 sebesar 1,18%. Tahun 2018, pertumbuhannya hanya mencapai 0,86%.

Angka putus sekolah pun cukup tinggi, yaitu meningkat 746 siswa dari tahun ajaran 2016–2017 ke 2017–2018. Penyebab utamanya, faktor ekonomi dan disabilitas. Sebab berdasarkan data dari UNICEF, anak dari 20% keluarga termiskin memiliki probabilitas lima kali untuk tidak sekolah SD dan SMP, dibandingkan 20% keluarga terkaya. Sedangkan dari sisi disabilitas, sebanyak 2,45% dari total penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas.

Solusinya adalah, "Pendidikan inklusif untuk difabel hingga membangun sekolah umum yang ramah difable," kata Rusli. Selain itu, perlu adanya efektivitas KIP yang menyasar langsung anak putus sekolah. Artinya, diperlukan tambahan 187.000 KIP agar anak-anak putus sekolah kembali ke sekolah.

Bagikan

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler