Kerjasama Sistem Pembayaran dengan China

Senin, 07 Januari 2019 | 12:45 WIB
Kerjasama Sistem Pembayaran dengan China
[]
Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan lokal siap bekerjasama dengan sistem pembayaran elektronik milik China seperti WeChat Pay dan Alipay. Pasar turis asing khususnya asal China yang cukup besar memicu bank domestik ingin mencicipi potensi menggiurkan tersebut.

General Manager Electronic Banking BNI Anang Fauzie mengharapkan, implementasi kerjasama pembayaran elektronik dengan WeChat sudah bisa terealisasi penuh pada kuartal I-2019.  Sebelumnya BNI telah menguji-coba transaksi (piloting) di Bali, dan Sulawesi Utara sebagai implementasi Peraturan BI (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Beleid tersebut menyatakan bahwa uang elektronik yang berasal dari luar Indonesia, harus terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). "Rencananya WeChat yang mengakses merchant existing BNI. Sehingga mereka yang harus menyesuaikan, dan mengikuti kode QR di Indonesia," ujar Anang, pekan lalu.

BNI mengklaim tidak perlu mengucurkan dana banyak terkait kerjasama ini. Yang pasti kerjasama ini membuat transaksi di dalam negeri lebih tertib, termasuk sebagai penambah devisa negara.

Direktur Bisnis Konsumer Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan, kerjasama dengan dompet digital asal China ini setidaknya bisa membantu bank memupuk dana murah atawa current account and saving account (CASA). "CIMB Niaga juga menargetkan kuartal I-2019 ini implementasi ini bisa berjalan penuh.," kata Lani.

Adapun Bank Rakyat Indonesia (BRI) baru menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait dengan kerjasama serupa dengan AliPay. BRI belum mengadakan uji coba, karena masih banyak yang harus diurus, termasuk soal perizinan.

Direktur Konsumer BRI, Handayani mengatakan, BRI masih menyiapkan infrastruktur teknologi informasi (TI) agar dapat menyinkronisasikan sistem dengan Alipay. Turis asing bertransaksi di Indonesia dengan rupiah dan BRI nanti akan menagih ke Alipay dalam mata uang renminbi.

Bagikan

Berita Terbaru

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir
| Rabu, 08 April 2026 | 16:29 WIB

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir

Berdasarkan data terbaru BI, cadangan devisa berada di level US$ 148,15 miliar, turun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar US$ 151,90 miliar.

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG
| Rabu, 08 April 2026 | 07:45 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG

 Sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan menekan pergerakan IHSG hari ini.

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis
| Rabu, 08 April 2026 | 07:43 WIB

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis

DEWA raup laba bersih Rp 4,31 triliun di 2025. Namun, laba 2026 diprediksi normalisasi. Cek strategi baru DEWA untuk tetap untung.

INDEKS BERITA

Terpopuler