ILUSTRASI. TAJUK - Sandy Baskoro
Reporter: Harian Kontan | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lagi-lagi, pemerintah kembali mengutak-atik kebijakan pembatasan sosial untuk menghalau pagebluk pandemi Covid-19. Kali ini, pemerintah berencana memperketat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Pemerintah menaikkan status PPKM mikro ke level darurat lantaran efek pagebluk Covid-19 semakin mencemaskan. Belakangan ini, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus 20.000 per hari.
Dengan tambahan pasien baru, total kasus Covid-19 di Indonesia kemarin naik menjadi sekitar 2,15 juta. Adapun pasien yang sembuh bertambah 9.645 orang sehingga menjadi 1,86 juta orang. Sedangkan jumlah korban meninggal menjadi 58.024 orang.
Di sisi lain, ketersediaan alat kesehatan seperti tabung oksigen memasuki fase kritis karena permintaan semakin tinggi. Di beberapa rumah sakit di Jawa Tengah, tabung oksigen sempat langka.
Jika kasus Covid-19 tak mampu dibendung, maka sistem layanan kesehatan di Indonesia terancam kolaps. Oleh karena itu, salah satu cara paling realistis dan masuk akal adalah menghalau Covid-19 dari hulu alias pencegahan. Maka lahirlah kebijakan pembatasan sosial.
Menghindari istilah lockdown, pemerintah memakai pembatasan sosial. Semula, di awal pandemi Covid-19 pada April tahun lalu, ada nama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kini, pemerintah memakai istilah PPKM mikro yang sudah bergulir beberapa jilid.
Kelak, ada sejumlah kebijakan baru yang berimbas ke dunia usaha, seperti jam operasional pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 17:00, kemudian restoran hanya diizinkan untuk take away dibatasi sampai dengan pukul 20.00.
Melihat gentingnya kondisi saat ini, PPKM darurat patut mendapatkan dukungan semua pihak. Hanya saja, pemerintah perlu menerapkan kebijakan secara konsisten, yang didukung sanksi tegas.
Tanpa konsistensi dan ketegasan, rasanya mustahil kebijakan PPKM darurat akan berjalan efektif. Alih-alih menekan kasus positif Covid-19, inkonsistensi bisa membuyarkan semua harapan, bukan saja kesehatan, perekonomian pun terancam.
Namun, pemerintah jangan lupa tetap menjamin program penyangga bagi masyarakat rentan, seperti bantuan sosial dan sejenisnya.
Healthy is expensive. Kesehatan memang mahal. Faktanya, kesehatan memang harus diperjuangkan. Sebab, apa gunanya kekayaan tanpa kesehatan?
