Ketentuan Kawasan Aglomerasi di RUU Daerah Khusus Jakarta Sarat Muatan Politik

Selasa, 19 Desember 2023 | 05:04 WIB
Ketentuan Kawasan Aglomerasi di RUU Daerah Khusus Jakarta Sarat Muatan Politik
[ILUSTRASI. Calon penumpang menunggu KRL Commuterline dengan latar suasana gedung bertingkat di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (14/12/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt.]
Reporter: Ratih Waseso, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) masih memantik kontroversi. Dua di antara beberapa poin aturan yang menuai polemik adalah, pertama, gubernur Jakarta ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden; kedua, kawasan aglomerasi yang bakal dipimpin wakil presiden.

Kawasan Aglomerasi mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Asuransi Syariah Kejar Pertumbuhan Pangsa Pasar
| Senin, 07 September 2026 | 05:45 WIB

Asuransi Syariah Kejar Pertumbuhan Pangsa Pasar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri asuransi syariah mencapai Rp 51,51 triliun per Juni 2026.

Marine Cargo Ditopang Domestik
| Senin, 07 September 2026 | 05:30 WIB

Marine Cargo Ditopang Domestik

Marine cargo tumbuh meski geopolitik memanas​.                                                        &nbs

Program Rumah Rakyat Mengalami Revisi
| Senin, 07 September 2026 | 05:25 WIB

Program Rumah Rakyat Mengalami Revisi

BSPS pada 2027 ditargetkan 315.000 rumah dengan anggaran Rp 8,56 triliun, terpangkas 21% dari target BSPS 2026 yang mencapai 400.000 rumah.

Karhutla Mulai Menyebar ke IKN
| Senin, 07 September 2026 | 05:20 WIB

Karhutla Mulai Menyebar ke IKN

Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah 458 hektare areal di proyek IKN yang terbakar.

DPD Minta BGN Temukan Sumber Masalah MBG
| Senin, 07 September 2026 | 05:10 WIB

DPD Minta BGN Temukan Sumber Masalah MBG

Dampak kerugian keracunan program andalan pemerintah yakni MBG tidak cuma sebatas efek ekonomi tetapi juga sosial.

Sentuh Tertinggi 4 Tahun di Rp 635, ERAA Terkoreksi Tipis Usai Reli 4 Hari Beruntun
| Minggu, 06 September 2026 | 13:00 WIB

Sentuh Tertinggi 4 Tahun di Rp 635, ERAA Terkoreksi Tipis Usai Reli 4 Hari Beruntun

Sepanjang semester I-2026, ERAA menambah 173 gerai sehingga total jaringan ritelnya mencapai 2.506 toko per Juni 2026.

Faktor Dividen Membayangi Saham Bank Himbara
| Minggu, 06 September 2026 | 12:43 WIB

Faktor Dividen Membayangi Saham Bank Himbara

Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dikabarkan akan menurunkan rasio pembayaran dividen ke kisaran 70% untuk tahun buku 2026. 

RAJA dan RATU Bersolek Lewat Aksi Korporasi, Bagaimana Dampaknya Secara Fundamental?
| Minggu, 06 September 2026 | 10:00 WIB

RAJA dan RATU Bersolek Lewat Aksi Korporasi, Bagaimana Dampaknya Secara Fundamental?

Analis melihat potensi perubahan skala bisnis RATU lebih besar daripada RAJA dalam jangka menengah, karena RATU masih bisa menambah aset upstream.

Melabuhkan Hati di Dunia Finansial
| Minggu, 06 September 2026 | 09:09 WIB

Melabuhkan Hati di Dunia Finansial

Malang melintang di dunia pasar modal dan investment banking, antarkan Nelwin Aldriansyah jadi Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk

Melemah di Pekan Ex-Devidend, Saham CMRY Masih Menarik Dikoleksi
| Minggu, 06 September 2026 | 09:00 WIB

Melemah di Pekan Ex-Devidend, Saham CMRY Masih Menarik Dikoleksi

Pertumbuhan upah riil yang masih terbatas, pelemahan rupiah, serta kenaikan harga pangan berpotensi menekan daya beli.

INDEKS BERITA