KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha meminta pemerintah menunda pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kepatuhan Hukum yang tengah digodok Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Salah satu keberatan pengusaha atas konsekuensi dari regulasi tersebut adalah terkait kewajiban legal audit yang bisa menambah beban biaya bagi pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.