Kewenangan Pengelolaan dan Pengembangan Batam Beralih ke Pemerintah Kota
Kamis, 13 Desember 2018 | 17:37 WIB
KONTAN.CO.ID - Dualisme pengelolaan dan pengembangan Pulau Batam berakhir. Selama ini, fungsi Badan Pengusahaan (BP) Batam, sebagai perwakilan pemerintah pusat, acap bertubrukan dengan Pemerintah Daerah Batam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, hasil rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin, memutuskan pengakhiran dualisme pengembangan kawasan Batam dengan menyerahkan wewenang BP Batam ke Pemerintah Kota Batam. "BP Batam tidak dibubarkan. Masih ada," ujar Darmin.
Ia menjelaskan, Ketua BP Batam akan dirangkap oleh Walikota Batam, termasuk dalam urusan perizinan usaha di Batam. Menurutnya, langkah ini dinilai paling efektif untuk menghilangkan dualisme pengembangan kawasan ekonomi Batam.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
