Konsekuensi Brexit Bagi Sektor Pangan Inggris

Selasa, 08 Januari 2019 | 07:05 WIB
Konsekuensi Brexit Bagi Sektor Pangan Inggris
[]
Reporter: Dian Sari Pertiwi | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - LONDON. Banyak polemik yang diprediksi bakal terjadi setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Salah satunya, di sektor pertanian. Presiden serikat petani Inggris, Minette Batters mengatakan standar makanan harus tetap terlindungi meski kebijakan impor makanan telah berubah pasca-Brexit.

Ada ketakutan demi mendorong impor murah setelah terjadi Brexit, standar kualitas makanan jadi tergadai untuk mengejar keuntungan perdagangan jangka pendek.

Batters mendesak parlemen Inggris untuk menyetujui kesepakatan antara Theresa May dengan Uni Eropa. Sebab, jika tidak para petani Inggris bakal menghadapi turbulensi yang besar dalam soal pengadaan pangan di Inggris.

Kepada BBC dia menyebut keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan dapat menjadi bencana bagi industri pangan dan berpotensi membuka keran impor bagi produk yang dibawah standar keamanan pangan. Bukan cuma itu, pangan yang tak memenuhi standar kesejahteraan hewan dan perlindungan lingkungan juga bisa terjadi. Padahal ketiganya merupakan ciri khas para petani Inggris.

Mereka mengkhawatirkan pemerintah akan menurunkan tarif impor secara sepihak dan mendorong produsen makanan utnuk membeli bahan yang lebih murah demi menghindari kenaikan harga pangan karena Brexit.

“Ancaman terbesar kami dan ancaman terbesar lingkungan adalah kami memutuskan untuk mengimpor bahan baku murah dan memberi nilai tambah kepada mereka di bawah union jack,” kata Batters, sebagaimana dikutip BBC beberapa waktu lalu.

Pelaku usaha di industri pertanian khawatir Inggris dapat dipaksa untuk mengizinkan impor daging sapi yang diberi hormon, yang selama ini dilarang oleh Uni Eropa, sebagai bagian kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

 

Ancaman bagi konsumen

Saat ini, para aktivis pegiat isu pangan tengah mendesak parlemen untuk mencantumkan peraturan soal standarisasi pangan pasca Brexit ke dalam RUU pertanian baru.

Mereka ingin memastikan produk pangan yang masuk sudah memenuhi dan mempertahankan standar minimum untuk melindungi air, tanah, satwa liar dan kesejahteraan hewan.

Mereka juga khawatir Inggris harus menurunkan standar makanannya demi dapat mengakses pasar AS. Kekhawatiran ini sempat mencuat beberapa tahun lalu saat kedua negara merencanakan kemitraan transatlantik antara Uni Eropa dan AS.

“Dua makanan yang jadi isu utama adalah ayam yang dicuci dengan klorin dan daging sapi yang disuntik dengan hormon. Itu akan menyebabkan ketidakpastian bagi konsumen dan merusak reputasi yang sudah kami bangun sebagai kekuatan produksi pangan,” ujar Martin Lines, aktivis lingkungan kepada BBC.

Lines khawatir, jika pemerintah tidak mengubah undang-undang untuk memasukkan standar minimum dan menghentikan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pertanian intensif, para petani Inggris akan kehilangan mata pencaharian mereka.

Ada berbagai cara untuk memberikan jaminan terhadap produsen dan konsumen. Lines menyebut akan mengeksplorasi label makanan yang lebih informatif. Nantinya, produk pangan yang ada di Inggris akan teridentifikasi ke dalam tiga kategori label, yaitu produk yang tidak layak, berkualitas rendah dan tidak sehat.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Partisipasi Investor Milenial dan Gen Z di Pasar Saham Makin Semarak
| Minggu, 14 Desember 2025 | 10:04 WIB

Partisipasi Investor Milenial dan Gen Z di Pasar Saham Makin Semarak

Reli IHSG yang beberapa kali menembus rekor tertinggi, tak lepas dari meningkatnya aktivitas investor ritel, termasuk dari kelompok usia muda

Jantra Grupo (KAQI) Genjot Ekspansi Usai Raih Dana IPO
| Minggu, 14 Desember 2025 | 09:59 WIB

Jantra Grupo (KAQI) Genjot Ekspansi Usai Raih Dana IPO

Sebagian besar dana IPO terserap untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk pembangunan infrastruktur fisik. 

BEI Siapkan Pemberlakuan Periode Non Cancellation
| Minggu, 14 Desember 2025 | 09:43 WIB

BEI Siapkan Pemberlakuan Periode Non Cancellation

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerapkan periode non-cancellation pada sesi pra-pembukaan dan pra-penutupan mulai 15 Desember 2025

Berkah Kenaikan Trafik Data Telekomunikasi
| Minggu, 14 Desember 2025 | 09:39 WIB

Berkah Kenaikan Trafik Data Telekomunikasi

Meskipun trafik data naik, emiten sektor telekomunikasih masih dibayangi persaingan harga yang ketat

IHSG Pekan Ini Tembus Rekor Baru, Waspada Sentimen Global
| Minggu, 14 Desember 2025 | 06:00 WIB

IHSG Pekan Ini Tembus Rekor Baru, Waspada Sentimen Global

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,32% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,33%.

Animo Investor Saham
| Minggu, 14 Desember 2025 | 05:50 WIB

Animo Investor Saham

​Kenaikan IHSG terdorong oleh peningkatan investor pasar modal di dalam negeri yang semakin melek berinvestasi saham.

Keandalan Menara MTEL Diuji Bencana Sumatera
| Minggu, 14 Desember 2025 | 05:35 WIB

Keandalan Menara MTEL Diuji Bencana Sumatera

Banjir dan longsor membuat layanan telekomunikasi di sejumlah wilayah Sumatera lumpuh. Dalam situasi ini, keandalan peru

Memutar Roda Bisnis yang Terhuyung di Pulau Andalas
| Minggu, 14 Desember 2025 | 05:10 WIB

Memutar Roda Bisnis yang Terhuyung di Pulau Andalas

Banjir dan longsor yang melanda Sumatera akhir November bukan hanya merenggut ratusan nyawa, tapi bikin meriang perdagangan.

 
Transaksi Pembayaran Lewat QRIS Semakin Semarak
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 10:11 WIB

Transaksi Pembayaran Lewat QRIS Semakin Semarak

BI menargetkan volume transaksi QRIS tahun 2025 mencapai 15,37 miliar atau melonjak 146,4% secara tahunan dengan nilai Rp 1.486,8 triliun 

CIMB Niaga Syariah Jajaki Konsolidasi dengan BUS
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 10:07 WIB

CIMB Niaga Syariah Jajaki Konsolidasi dengan BUS

Bank CIMB Niaga berpotensi memiliki bank syariah beraset jumbo. Pasalnya, bank melakukan penjajakan untuk konsolidasi dengan bank syariah​

INDEKS BERITA

Terpopuler