Konsekuensi Brexit Bagi Sektor Pangan Inggris

Selasa, 08 Januari 2019 | 07:05 WIB
Konsekuensi Brexit Bagi Sektor Pangan Inggris
[]
Reporter: Dian Sari Pertiwi | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - LONDON. Banyak polemik yang diprediksi bakal terjadi setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Salah satunya, di sektor pertanian. Presiden serikat petani Inggris, Minette Batters mengatakan standar makanan harus tetap terlindungi meski kebijakan impor makanan telah berubah pasca-Brexit.

Ada ketakutan demi mendorong impor murah setelah terjadi Brexit, standar kualitas makanan jadi tergadai untuk mengejar keuntungan perdagangan jangka pendek.

Batters mendesak parlemen Inggris untuk menyetujui kesepakatan antara Theresa May dengan Uni Eropa. Sebab, jika tidak para petani Inggris bakal menghadapi turbulensi yang besar dalam soal pengadaan pangan di Inggris.

Kepada BBC dia menyebut keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan dapat menjadi bencana bagi industri pangan dan berpotensi membuka keran impor bagi produk yang dibawah standar keamanan pangan. Bukan cuma itu, pangan yang tak memenuhi standar kesejahteraan hewan dan perlindungan lingkungan juga bisa terjadi. Padahal ketiganya merupakan ciri khas para petani Inggris.

Mereka mengkhawatirkan pemerintah akan menurunkan tarif impor secara sepihak dan mendorong produsen makanan utnuk membeli bahan yang lebih murah demi menghindari kenaikan harga pangan karena Brexit.

“Ancaman terbesar kami dan ancaman terbesar lingkungan adalah kami memutuskan untuk mengimpor bahan baku murah dan memberi nilai tambah kepada mereka di bawah union jack,” kata Batters, sebagaimana dikutip BBC beberapa waktu lalu.

Pelaku usaha di industri pertanian khawatir Inggris dapat dipaksa untuk mengizinkan impor daging sapi yang diberi hormon, yang selama ini dilarang oleh Uni Eropa, sebagai bagian kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

 

Ancaman bagi konsumen

Saat ini, para aktivis pegiat isu pangan tengah mendesak parlemen untuk mencantumkan peraturan soal standarisasi pangan pasca Brexit ke dalam RUU pertanian baru.

Mereka ingin memastikan produk pangan yang masuk sudah memenuhi dan mempertahankan standar minimum untuk melindungi air, tanah, satwa liar dan kesejahteraan hewan.

Mereka juga khawatir Inggris harus menurunkan standar makanannya demi dapat mengakses pasar AS. Kekhawatiran ini sempat mencuat beberapa tahun lalu saat kedua negara merencanakan kemitraan transatlantik antara Uni Eropa dan AS.

“Dua makanan yang jadi isu utama adalah ayam yang dicuci dengan klorin dan daging sapi yang disuntik dengan hormon. Itu akan menyebabkan ketidakpastian bagi konsumen dan merusak reputasi yang sudah kami bangun sebagai kekuatan produksi pangan,” ujar Martin Lines, aktivis lingkungan kepada BBC.

Lines khawatir, jika pemerintah tidak mengubah undang-undang untuk memasukkan standar minimum dan menghentikan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pertanian intensif, para petani Inggris akan kehilangan mata pencaharian mereka.

Ada berbagai cara untuk memberikan jaminan terhadap produsen dan konsumen. Lines menyebut akan mengeksplorasi label makanan yang lebih informatif. Nantinya, produk pangan yang ada di Inggris akan teridentifikasi ke dalam tiga kategori label, yaitu produk yang tidak layak, berkualitas rendah dan tidak sehat.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Menilik Tambang Mineral DEWA yang Mengincar Izin Operasi Produksi dan Berencana IPO
| Rabu, 15 April 2026 | 19:02 WIB

Menilik Tambang Mineral DEWA yang Mengincar Izin Operasi Produksi dan Berencana IPO

Manajemen PT Darma Henwa Tbk (DEWA) mengemukakan rencananya untuk membawa anak usahanya PT Gayo Mineral Resources melantai di Bursa Efek Indonesia

HPM Nikel Baru Efektif Berlaku, Produsen Bahan Baku Baterai NCKL dan MBMA Tertekan
| Rabu, 15 April 2026 | 15:20 WIB

HPM Nikel Baru Efektif Berlaku, Produsen Bahan Baku Baterai NCKL dan MBMA Tertekan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai efektif menerapkan Harga Patokan Mineral (HPM) baru untuk nikel dan bauksit.

Pemerintah Siapkan Pembelaan Tuduhan AS
| Rabu, 15 April 2026 | 11:00 WIB

Pemerintah Siapkan Pembelaan Tuduhan AS

Pemerintah akan menyerahkan dokumen submission comment paling lambat 15 April 2026                  

Geser Strategi dan Menggenjot 5G, EXCL Berpeluang Besar Mencetak Laba
| Rabu, 15 April 2026 | 10:13 WIB

Geser Strategi dan Menggenjot 5G, EXCL Berpeluang Besar Mencetak Laba

Tekanan terhadap bottom line masih bersifat sementara dan mencerminkan fase transisi menuju efisiensi operasional.

ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5,2%
| Rabu, 15 April 2026 | 09:54 WIB

ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5,2%

Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI oleh ADB masih di bawah target pemerintah yang sebesar 5,4% pada tahun ini

Target Tax Ratio 2026 Masih Sulit Tercapai
| Rabu, 15 April 2026 | 09:47 WIB

Target Tax Ratio 2026 Masih Sulit Tercapai

Presiden Prabowo Subianto ingin rasio pajak alias tax ratio Indonesia pada tahun ini mencapai 13%   

Ongkos BI untuk Angkat Rupiah Makin Mahal
| Rabu, 15 April 2026 | 09:15 WIB

Ongkos BI untuk Angkat Rupiah Makin Mahal

Bank Indonesia mengintensifkan frekuensi lelang hingga mengerek imbal hasil SRBI                    

Fundamental Rentan, Rupiah Kian Terbenam
| Rabu, 15 April 2026 | 08:32 WIB

Fundamental Rentan, Rupiah Kian Terbenam

Rupiah menyentuh rekor terburuk Rp17.127 per dolar AS. Pelemahan bukan hanya karena perang, tetapi rapuhnya fondasi domestik. 

Mengangkat Indeks, Menarik Asing, tetapi Terus Dicurigai
| Rabu, 15 April 2026 | 08:10 WIB

Mengangkat Indeks, Menarik Asing, tetapi Terus Dicurigai

Berbagai instrumen pengawasan, notasi, penghentian sementara, dan parameter teknis kerap hadir tanpa penjelasan yang memadai.

Cadangan Devisa Turun, Ketahanan Fiskal Mengkhawatirkan, Cek Proyeksi Rupiah Hari Ini
| Rabu, 15 April 2026 | 07:54 WIB

Cadangan Devisa Turun, Ketahanan Fiskal Mengkhawatirkan, Cek Proyeksi Rupiah Hari Ini

Di domestik, pasar tertuju pada data fundamental dan persepsi ketahanan fiskal Indonesia. Ini mempengaruhi gerak rupiah.

INDEKS BERITA

Terpopuler