Konsekuensi Brexit Bagi Sektor Pangan Inggris

Selasa, 08 Januari 2019 | 07:05 WIB
Konsekuensi Brexit Bagi Sektor Pangan Inggris
[]
Reporter: Dian Sari Pertiwi | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - LONDON. Banyak polemik yang diprediksi bakal terjadi setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Salah satunya, di sektor pertanian. Presiden serikat petani Inggris, Minette Batters mengatakan standar makanan harus tetap terlindungi meski kebijakan impor makanan telah berubah pasca-Brexit.

Ada ketakutan demi mendorong impor murah setelah terjadi Brexit, standar kualitas makanan jadi tergadai untuk mengejar keuntungan perdagangan jangka pendek.

Batters mendesak parlemen Inggris untuk menyetujui kesepakatan antara Theresa May dengan Uni Eropa. Sebab, jika tidak para petani Inggris bakal menghadapi turbulensi yang besar dalam soal pengadaan pangan di Inggris.

Kepada BBC dia menyebut keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan dapat menjadi bencana bagi industri pangan dan berpotensi membuka keran impor bagi produk yang dibawah standar keamanan pangan. Bukan cuma itu, pangan yang tak memenuhi standar kesejahteraan hewan dan perlindungan lingkungan juga bisa terjadi. Padahal ketiganya merupakan ciri khas para petani Inggris.

Mereka mengkhawatirkan pemerintah akan menurunkan tarif impor secara sepihak dan mendorong produsen makanan utnuk membeli bahan yang lebih murah demi menghindari kenaikan harga pangan karena Brexit.

“Ancaman terbesar kami dan ancaman terbesar lingkungan adalah kami memutuskan untuk mengimpor bahan baku murah dan memberi nilai tambah kepada mereka di bawah union jack,” kata Batters, sebagaimana dikutip BBC beberapa waktu lalu.

Pelaku usaha di industri pertanian khawatir Inggris dapat dipaksa untuk mengizinkan impor daging sapi yang diberi hormon, yang selama ini dilarang oleh Uni Eropa, sebagai bagian kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

 

Ancaman bagi konsumen

Saat ini, para aktivis pegiat isu pangan tengah mendesak parlemen untuk mencantumkan peraturan soal standarisasi pangan pasca Brexit ke dalam RUU pertanian baru.

Mereka ingin memastikan produk pangan yang masuk sudah memenuhi dan mempertahankan standar minimum untuk melindungi air, tanah, satwa liar dan kesejahteraan hewan.

Mereka juga khawatir Inggris harus menurunkan standar makanannya demi dapat mengakses pasar AS. Kekhawatiran ini sempat mencuat beberapa tahun lalu saat kedua negara merencanakan kemitraan transatlantik antara Uni Eropa dan AS.

“Dua makanan yang jadi isu utama adalah ayam yang dicuci dengan klorin dan daging sapi yang disuntik dengan hormon. Itu akan menyebabkan ketidakpastian bagi konsumen dan merusak reputasi yang sudah kami bangun sebagai kekuatan produksi pangan,” ujar Martin Lines, aktivis lingkungan kepada BBC.

Lines khawatir, jika pemerintah tidak mengubah undang-undang untuk memasukkan standar minimum dan menghentikan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pertanian intensif, para petani Inggris akan kehilangan mata pencaharian mereka.

Ada berbagai cara untuk memberikan jaminan terhadap produsen dan konsumen. Lines menyebut akan mengeksplorasi label makanan yang lebih informatif. Nantinya, produk pangan yang ada di Inggris akan teridentifikasi ke dalam tiga kategori label, yaitu produk yang tidak layak, berkualitas rendah dan tidak sehat.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Rating S&P Belum Cukup Kuat Untuk Menghentikan Aksi Jual Asing di Saham Bank?
| Rabu, 15 Juli 2026 | 07:00 WIB

Rating S&P Belum Cukup Kuat Untuk Menghentikan Aksi Jual Asing di Saham Bank?

Keputusan S&P lebih merupakan penegasan atas peringkat yang sudah ada, bukan upgrade yang mampu mengubah persepsi investor secara signifikan.

Pelemahan Rupiah Berlanjut: Dampak Korupsi dan Daya Saing Ambruk
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:45 WIB

Pelemahan Rupiah Berlanjut: Dampak Korupsi dan Daya Saing Ambruk

Peringkat utang Indonesia stabil, cadangan devisa kuat. Namun rupiah justru melemah. Apa yang terjadi?

Paradise Indonesia (INPP) Kebut Ekspansi Bisnis ke Daerah Potensial
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:42 WIB

Paradise Indonesia (INPP) Kebut Ekspansi Bisnis ke Daerah Potensial

Manajemen Paradise Indonesia menargetkan recurring income tetap berada di kisaran 70% sepanjang 2026.

Prodia Widyahusada (PRDA) Kejar Pertumbuhan Kinerja pada Tahun Ini
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:36 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Kejar Pertumbuhan Kinerja pada Tahun Ini

Meski rupiah melemah, PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) memastikan tidak akan menaikkan tarif layanan hingga akhir 2026.

Menebak Arah Kebijakan PPN
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:32 WIB

Menebak Arah Kebijakan PPN

Arah kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke depan seharusnya memperkuat kepastian hukum, bukan menggerusnya.

Dorongan Terhadap Bank untuk Berkonsolidasi Semakin Kuat
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:30 WIB

Dorongan Terhadap Bank untuk Berkonsolidasi Semakin Kuat

OJK desak bank KBMI 1 perkuat modal via konsolidasi. Tanpa merger, daya saing bisa menurun drastis. Cari tahu alasannya sekarang.

Tekanan ke Rupiah Masih Akan Terasa pada Rabu (15/7)
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:30 WIB

Tekanan ke Rupiah Masih Akan Terasa pada Rabu (15/7)

Berdasarkan Jisdor Bank Indonesia (BI), rupiah menguat 0,17% secara harian ke Rp 18.099 per dolar AS.

Sinyal Pemulihan Industri Kaca dan Gelas
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:27 WIB

Sinyal Pemulihan Industri Kaca dan Gelas

Dari sisi utilisasi, AKLP memperkirakan tingkat utilisasi industri kaca lembaran pada Juni 2026 berada di kisaran 75%

Saling Sandera
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:26 WIB

Saling Sandera

Kita tidak boleh membiarkan "asas kekeluargaan" melunturkan akuntabilitas kejahatan kerah putih ini.

Ganjalan Produk Sawit Masuk Eropa
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:21 WIB

Ganjalan Produk Sawit Masuk Eropa

Uni Eropa sebelumnya menunda penerapan kebijakan tersebut selama dua tahun setelah mendapat penolakan dari Brasil, Indonesia dan (AS

INDEKS BERITA

Terpopuler