Konsekuensi Brexit Bagi Sektor Pangan Inggris

Selasa, 08 Januari 2019 | 07:05 WIB
Konsekuensi Brexit Bagi Sektor Pangan Inggris
[]
Reporter: Dian Sari Pertiwi | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - LONDON. Banyak polemik yang diprediksi bakal terjadi setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Salah satunya, di sektor pertanian. Presiden serikat petani Inggris, Minette Batters mengatakan standar makanan harus tetap terlindungi meski kebijakan impor makanan telah berubah pasca-Brexit.

Ada ketakutan demi mendorong impor murah setelah terjadi Brexit, standar kualitas makanan jadi tergadai untuk mengejar keuntungan perdagangan jangka pendek.

Batters mendesak parlemen Inggris untuk menyetujui kesepakatan antara Theresa May dengan Uni Eropa. Sebab, jika tidak para petani Inggris bakal menghadapi turbulensi yang besar dalam soal pengadaan pangan di Inggris.

Kepada BBC dia menyebut keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan dapat menjadi bencana bagi industri pangan dan berpotensi membuka keran impor bagi produk yang dibawah standar keamanan pangan. Bukan cuma itu, pangan yang tak memenuhi standar kesejahteraan hewan dan perlindungan lingkungan juga bisa terjadi. Padahal ketiganya merupakan ciri khas para petani Inggris.

Mereka mengkhawatirkan pemerintah akan menurunkan tarif impor secara sepihak dan mendorong produsen makanan utnuk membeli bahan yang lebih murah demi menghindari kenaikan harga pangan karena Brexit.

“Ancaman terbesar kami dan ancaman terbesar lingkungan adalah kami memutuskan untuk mengimpor bahan baku murah dan memberi nilai tambah kepada mereka di bawah union jack,” kata Batters, sebagaimana dikutip BBC beberapa waktu lalu.

Pelaku usaha di industri pertanian khawatir Inggris dapat dipaksa untuk mengizinkan impor daging sapi yang diberi hormon, yang selama ini dilarang oleh Uni Eropa, sebagai bagian kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

 

Ancaman bagi konsumen

Saat ini, para aktivis pegiat isu pangan tengah mendesak parlemen untuk mencantumkan peraturan soal standarisasi pangan pasca Brexit ke dalam RUU pertanian baru.

Mereka ingin memastikan produk pangan yang masuk sudah memenuhi dan mempertahankan standar minimum untuk melindungi air, tanah, satwa liar dan kesejahteraan hewan.

Mereka juga khawatir Inggris harus menurunkan standar makanannya demi dapat mengakses pasar AS. Kekhawatiran ini sempat mencuat beberapa tahun lalu saat kedua negara merencanakan kemitraan transatlantik antara Uni Eropa dan AS.

“Dua makanan yang jadi isu utama adalah ayam yang dicuci dengan klorin dan daging sapi yang disuntik dengan hormon. Itu akan menyebabkan ketidakpastian bagi konsumen dan merusak reputasi yang sudah kami bangun sebagai kekuatan produksi pangan,” ujar Martin Lines, aktivis lingkungan kepada BBC.

Lines khawatir, jika pemerintah tidak mengubah undang-undang untuk memasukkan standar minimum dan menghentikan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pertanian intensif, para petani Inggris akan kehilangan mata pencaharian mereka.

Ada berbagai cara untuk memberikan jaminan terhadap produsen dan konsumen. Lines menyebut akan mengeksplorasi label makanan yang lebih informatif. Nantinya, produk pangan yang ada di Inggris akan teridentifikasi ke dalam tiga kategori label, yaitu produk yang tidak layak, berkualitas rendah dan tidak sehat.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Trade Expo Indonesia Bidik Transaksi US$ 25 Miliar
| Senin, 24 Februari 2025 | 00:02 WIB

Trade Expo Indonesia Bidik Transaksi US$ 25 Miliar

Pameran Trade Expo Indonesia bakal digelar pada 15 Oktober sampai 19 Oktober 2025 di ICE BSD Tangerang.

Prabowo Tunjuk Rosan Jadi Nakhoda Danantara, Pandu & Dony Oskaria Jabat CIO & COO
| Minggu, 23 Februari 2025 | 15:01 WIB

Prabowo Tunjuk Rosan Jadi Nakhoda Danantara, Pandu & Dony Oskaria Jabat CIO & COO

Kabar yang masuk KONTAN, Menteri Investasi dan BKPM Rosan Roslani akan menjadi nakhoda BPI Danantara.

Nasib Pembudidaya eFishery di Ujung Tanduk, Gibran: Saya Tidak Menggelapkan Dana
| Minggu, 23 Februari 2025 | 14:12 WIB

Nasib Pembudidaya eFishery di Ujung Tanduk, Gibran: Saya Tidak Menggelapkan Dana

Co-Founder sekaligus CEO eFishery Gibran Huzaifah menyatakan tidak pernah menggelapkan dana eFishery sepeser pun.

Platform Mobkas Tangkap Peluang Pasar Kendaraan
| Minggu, 23 Februari 2025 | 14:00 WIB

Platform Mobkas Tangkap Peluang Pasar Kendaraan

Industri otomotif bergerilya tangkap pasar yang besar dari mobil bekas, melalui platform digital mereka tawarakan layanan mobil bekas.

Mengekas Protein dari Ternak Ayam Sendiri
| Minggu, 23 Februari 2025 | 13:00 WIB

Mengekas Protein dari Ternak Ayam Sendiri

Tren memelihara ayam di rumah kian digemari. Proses pemeliharaan yang mudah membuat banyak orang keranjingan melakukannya.

10 SWF Dengan Aset Terbesar, Ada Danantara
| Minggu, 23 Februari 2025 | 12:32 WIB

10 SWF Dengan Aset Terbesar, Ada Danantara

Indonesia segera meluncurkan SWF terbaru dengan aset jumbo yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Wakil Menteri Investasi: Pemerintah Dorong Peluang Investasi Energi Terbarukan
| Minggu, 23 Februari 2025 | 12:31 WIB

Wakil Menteri Investasi: Pemerintah Dorong Peluang Investasi Energi Terbarukan

Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif, kemudahan perizinan, dan skema feed-in tariff agar investasi energi hijau semakin menarik.

Saham Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) Jadi Perhatian di Awal Tahun 2025
| Minggu, 23 Februari 2025 | 12:01 WIB

Saham Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) Jadi Perhatian di Awal Tahun 2025

Direktur dan Chief Investor Relations Officer BRMS Herwin Hidayat mengerek target produksi emas pada tahun 2025 sebanyak 26,67% YoY.

Perang Bunga KPR Murah Membara di Awal Tahun
| Minggu, 23 Februari 2025 | 12:00 WIB

Perang Bunga KPR Murah Membara di Awal Tahun

Langsung tancap gas di awal tahun, bank gencar menawarkan promo bunga KPR untuk meningkatkan pembiayaan kredit rumah.

Kiat Memangkas Emisi dari Semburat Gas Bumi dan Juga Produksi Metana
| Minggu, 23 Februari 2025 | 09:00 WIB

Kiat Memangkas Emisi dari Semburat Gas Bumi dan Juga Produksi Metana

Tahun 2024, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) meraih rating ESG lebih baik. Namun awal tahun ini, PGN terseret kasus dugaan korupsi. 

 
INDEKS BERITA

Terpopuler