Lanjutkan Penyidikan atas Raksasa Digital, China Minta 25 Aplikasi Didi Dihapus

Jumat, 09 Juli 2021 | 23:06 WIB
Lanjutkan Penyidikan atas Raksasa Digital, China Minta 25 Aplikasi Didi Dihapus
[ILUSTRASI. Ilustrasi logo Didi, raksasa ride hailing asal China. 7 Juli 2021. REUTERS/Florence Lo/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Regulator siber China, Jumat (9/7), mengatakan akan menghapus 25 aplikasi seluler yang dioperasikan oleh Didi Global Inc dari toko aplikasi. Ini merupakan bagian dari tindakan keras Beijing atas raksasa transportasi online tersebut.

Beijing menyebut Didi mengumpulkan dan menggunakan data secara ilegal melalui puluhan aplikasi itu. Aplikasi yang dihapus itu termasuk layanan pengiriman, perangkat kamera, dan layanan keuangan, demikian pernyataan Administrasi Cyberspace China.

Lembaga Pemerintah China yang mengatur dunia siber itu, pekan lalu, memerintahkan toko aplikasi untuk menghapus ride hailing, yang merupakan aplikasi utama Didi. Instruksi itu muncul hanya beberapa hari setelah pencatatan saham Didi yang bernilai US$ 4,4 miliar di New York Stock Exchangei.

Baca Juga: Wall Street loyo, imbas turunnya saham teknologi China dan keraguan pemulihan ekonomi

Regulator juga memerintahkan Didi untuk menghentikan penerimaan pengguna baru selama proses penyelidikan berlangsung, dengan alasan keamanan nasional dan kepentingan publik.

Pengumuman yang muncul hari ini menggerus penguatan saham Didi, yang sempat naik lebih dari 9% menjadi sekitar 4%.

Nilai kapitalisasi pasar Didi tergerus hingga US$ 21,5 miliar selama tiga sesi perdagangan di minggu ini di tengah kekhawatiran terhadap dampak dari peningkatan pengawasan pemerintah Tiongkok.

Selanjutnya: Efek Aturan Baru Kemananan Siber China, Linkdoc Technology Batalkan Rencana IPO di AS

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pebisnis Terusik Pengalihan Gas Industri ke Elpiji 3 Kg
| Jumat, 10 April 2026 | 08:31 WIB

Pebisnis Terusik Pengalihan Gas Industri ke Elpiji 3 Kg

Kementerian ESDM berencana mengalihkan jatah pasokan elpiji industri untuk memenuhi kebutuhan produksi gas melon bersubsidi tersebut.

Krisis Energi dan Risiko Fiskal-Moneter
| Jumat, 10 April 2026 | 08:16 WIB

Krisis Energi dan Risiko Fiskal-Moneter

Jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipertahankan, atau harga BBM tidak naik, beban fiskal semakin berat.

Optimisme Semu
| Jumat, 10 April 2026 | 08:08 WIB

Optimisme Semu

Betul, tugas pemerintah memang harus menenangkan keadaan. Tapi setelah itu buru-buru melakukan perbaikan, jangan optimisme semu atau kepedean.

Harga Bahan Baku Alas Kaki Mendaki Terdampak Perang Timur Tengah
| Jumat, 10 April 2026 | 08:08 WIB

Harga Bahan Baku Alas Kaki Mendaki Terdampak Perang Timur Tengah

Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara (Hipan) menyebut sepanjang tiga bulan pertama tahun ini industri alas kaki domestik cenderung lesu. 

Risiko Kredit Tinggi Membayangi Bank
| Jumat, 10 April 2026 | 06:55 WIB

Risiko Kredit Tinggi Membayangi Bank

​Risiko kredit perbankan kian meningkat di tengah gejolak global, tercermin dari kenaikan LAR dan melambatnya kredit modal kerja

Kredit Sektor Manufaktur dan Perdagangan Berpotensi Tertekan
| Jumat, 10 April 2026 | 06:50 WIB

Kredit Sektor Manufaktur dan Perdagangan Berpotensi Tertekan

​Konflik Timur Tengah menekan sektor industri dan perdagangan, memicu risiko kredit di tengah pertumbuhan yang melambat.

Rupiah Masih Betah di Zona Merah
| Jumat, 10 April 2026 | 06:45 WIB

Rupiah Masih Betah di Zona Merah

Mengutip data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup pada level Rp 17.090 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (9/4), 

Aturan Direvisi Agar Bank Dukung Program Presiden
| Jumat, 10 April 2026 | 06:20 WIB

Aturan Direvisi Agar Bank Dukung Program Presiden

​OJK akan revisi aturan RBB untuk mendorong bank lebih agresif membiayai program prioritas pemerintah, di tengah potensi risiko kredit 

Valas Berbasis Komoditas Masih akan Fluktuatif
| Jumat, 10 April 2026 | 06:15 WIB

Valas Berbasis Komoditas Masih akan Fluktuatif

Keputusan untuk gencatan senjata selama dua pekan dan kesempatan pembukaan Selat Hormuz jadi angin segar bagi ekonomi.

Pemerintah Ingin Perbesar Target PNBP Tahun Ini
| Jumat, 10 April 2026 | 06:07 WIB

Pemerintah Ingin Perbesar Target PNBP Tahun Ini

Dalam APBN 2026, target PNBP dipatok Rp 459,2 triliun, turun 14% dibanding realisasi 2025           

INDEKS BERITA

Terpopuler