KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pada 7 Desember 2021 lalu. Beleid tersebut memuat dua perubahan besar dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Pertama, penghapusan klausul kewajiban minimal transfer dana alokasi umum (DAU) sebesar 26 % dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto ke pemerintah daerah. Hilangnya ketentuan di atas kian membersitkan kekhawatiran semua daerah atas kepastian besaran penerimaan DAU di masa mendatang.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
