KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketegangan sosial politik di Indonesia belum sepenuhnya mereda. Eskalasi pasca demonstrasi berdarah, akhir pekan lalu, memang mulai turun. Namun suasana kebatinan masyarakat Indonesia masih gundah. Publik menyimpan tanya: Apa gerangan yang terjadi pekan lalu? Apa akar masalahnya? Lantas, apa langkah konkret pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat?
Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers, pada Minggu (31/8), didampingi pimpinan lembaga tinggi negara dan delapan pimpinan parpol yang memiliki kursi di DPR. Pimpinan DPR sepakat tunjangan anggota parlemen dipangkas, termasuk menghentikan sementara kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri. Para pimpinan parpol juga menonaktifkan para anggota DPR yang diketahui melakukan perbuatan tak pantas dan menjadi pemicu aksi demonstrasi.
Ya, pernyataan Presiden Prabowo turut meredakan ketegangan. Namun hal itu belum sepenuhnya menjawab kegelisahan masyarakat. Pemerintah belum menyentuh akar masalah yang menjalari kegundahan masyarakat selama ini. Jika ditarik ke belakang, aksi unjuk rasa terjadi karena komunikasi antara pemerintah dan rakyat tersumbat. Apa yang dirasakan dan dihadapi masyarakat berbanding terbalik dengan respons dan jawaban pemerintah.
Perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja, gelombang PHK belum berhenti, pengangguran naik, daya beli melemah, ketimpangan melebar. Namun pemerintah justru melaporkan data-data ekonomi serba positif. Pertumbuhan ekonomi naik, data manufaktur meningkat dan lapangan kerja tersedia.
Padahal di saat yang sama, ada problem fiskal yang mengintai. Pemerintahan Prabowo butuh anggaran besar untuk menjalani program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, proyek 3 juta rumah, hingga mendirikan Danantara yang digadang-gadang bakal mendorong ekonomi. Tidak ada yang salah dengan program unggulan itu. Hanya saja, melihat kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah sebaiknya mengurasi proyek unggulan secara bijak. Misalnya, program MBG dijalani bertahap, jangan langsung menyasar hingga 80 juta penerima. Kualitas makanan di program MBG juga perlu dievaluasi, apakah sesuai tujuan memperbaiki gizi masyarakat. Demikian pula program lainnya.
Dengan program realistis dan dijalani bertahap, penghematan anggaran bisa terarah dan tidak banyak memangkas anggaran transfer ke daerah. Kita tentu berharap keadilan fiskal bisa dirasakan masyarakat.
