Menanti Penerbitan Obligasi Daerah di Era Pemerintahan Prabowo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia menjalankan neraca defisit. Dalam kondisi seperti ini, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7% seperti harapan Presiden Prabowo Subianto, butuh inovasi pendanaan. Terutama untuk proyek di daerah yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru.
Pemerintah selama ini menutup defisit dengan penerbitan obligasi. Ini membawa konsekuensi peningkatan total utang pemerintah. Tahun 2013 pemerintah memiliki Surat Berharga Negara (SBN) yang dapat diperdagangkan sebesar Rp 1.000 triliun. Dalam 10 tahun, di Juni 2024, meningkat enam kali lipat lebih menjadi Rp 5.967 triliun. Angka ini diperkirakan terus membesar untuk menambal defisit APBN dan transfer ke daerah.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
