Menelisik Penyebab Kredit UMKM Masih Melempem

Kamis, 27 Maret 2025 | 04:00 WIB
Menelisik Penyebab Kredit UMKM Masih Melempem
[ILUSTRASI. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuat kerajinan tas hias dengan teknik decoupage di Studio Produksi Fianoel, Malang, Jawa Timur, Kamis (16/1/2025). Pemerintah meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun atau meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp280 triliun guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/Spt.]
Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kredit perbankan ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kian melempem, terutama di usaha mikro. Ini tak lepas dari risiko kredit di segmen ini yang masih tinggi dan lemahnya daya beli masyarakat. 

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), outstanding kredit UMKM pada Februari 2025 hanya tumbuh 2,1% secara tahunan jadi Rp 1.393,4 triliun, melandai dari bulan sebelumnya yang naik 2,5%. Kredit menengah hanya tumbuh 0,5%, sedangkan kredit mikro turun 0,9% secara tahunan.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Membangun Data Center, DCII Menyiapkan Dana Belanja Modal Rp 1 Triliun
| Rabu, 23 April 2025 | 06:34 WIB

Membangun Data Center, DCII Menyiapkan Dana Belanja Modal Rp 1 Triliun

Total kapasitas DCII saat ini mencapai 119 MW. Berasal dari data center di Cibitung, Karawang dan Jakarta.

Walau Sedikit, Asing Mulai Net Buy, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (23/4)
| Rabu, 23 April 2025 | 06:17 WIB

Walau Sedikit, Asing Mulai Net Buy, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (23/4)

Meski sedikit, asing mulai masuk. Tercatat kemarin investor melakukan aksi beli bersih atau net buy sebesar Rp 122,32 miliar. 

Jelantah Tumpah
| Rabu, 23 April 2025 | 06:14 WIB

Jelantah Tumpah

Kebijakan pembatasan ekspor jelantah boleh saja dilakukan asalkan industri di dalam negeri yang akan mengolahnya dan sudah mampu menampungnya.

PWON Terus Menggenjot Pendapatan Berulang
| Rabu, 23 April 2025 | 06:10 WIB

PWON Terus Menggenjot Pendapatan Berulang

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) menambah portofolio hotel di Pakuwon Mall Bekasi dengan kapasitas 166 kamar.

Harga Emas Terus Melesat, Emiten Genjot Produksi
| Rabu, 23 April 2025 | 06:05 WIB

Harga Emas Terus Melesat, Emiten Genjot Produksi

Seiring kenaikan harga emas di pasar global dan domestik, sejumlah emiten produsen emas siap menggenjot produksi komoditasnya. ​

Cadangan Beras Pemerintah akan Menembus Rekor
| Rabu, 23 April 2025 | 06:00 WIB

Cadangan Beras Pemerintah akan Menembus Rekor

Cadangan beras pemerintah (CBP) oleh pemerintah diprediksi bisa mencapai 4 juta ton pada bulan Mei tahun ini.

Biaya Pelatihan Korban PHK Naik Menjadi Rp 2,4 Juta
| Rabu, 23 April 2025 | 06:00 WIB

Biaya Pelatihan Korban PHK Naik Menjadi Rp 2,4 Juta

Pemerintah resmi menaikkan batas maksimal biaya pelatihan kerja dalam JKP menjadi Rp 2,4 juta per peserta, dari sebelumnya Rp 1 juta per peserta.

Waspada Lonjakan Beban Utang Indonesia
| Rabu, 23 April 2025 | 05:30 WIB

Waspada Lonjakan Beban Utang Indonesia

Penguatan dolar AS dan naiknya arus modal keluar akibat meningkatnya tensi perang dagang, menjadi kombinasi bahaya

Kimia Farma (KAEF) Mencermati Fluktuasi Kurs Rupiah
| Rabu, 23 April 2025 | 05:25 WIB

Kimia Farma (KAEF) Mencermati Fluktuasi Kurs Rupiah

KAEF berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Pemerintah Menunda Pemindahan ASN ke IKN
| Rabu, 23 April 2025 | 05:20 WIB

Pemerintah Menunda Pemindahan ASN ke IKN

Penundaan tersebut dikarenakan pemerintah masih menyesuaikan jumlah gedung perkantoan dan hunian bagi ASN di IKN.

INDEKS BERITA

Terpopuler