Mengatur TikTok

Sabtu, 29 Juli 2023 | 08:00 WIB
Mengatur TikTok
[]
Reporter: Adi Wikanto | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inisiatif Project S milik platform TikTok menimbulkan kekhawatiran. Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan jajarannya membentuk satgas untuk mengantisipasi kemungkinan ekspansi pasar atas produk China di suatu negara.

Namun, tak hanya Project S TikTok yang harus diwaspadai. TikTok Shop yang tengah trending  juga segera diambil tindakan. 

TikTok Shop bagai pedang bermata dua. Satu sisi, banyak pengusaha kecil bermunculan dengan berdagang di TikTok Shop. Banyak UMKM  terbantu dengan keberadaan sarana ini untuk memasarkan jualannya secara online selain melalui e-commerce dan Facebook. 

Sisi lain, banyak pelaku UMKM yang dirugikan TikTok Shop. Banyak pedagang di TikTok Shop yang menjajakan produk impor dengan harga lebih murah ketimbang barang sejenis buatan dalam negeri. 

Kebanyakan, produk impor itu berasal dari China. Produk itu berupa barang konveksi, alas kaki, elektronik, kosmetik, dan lainnya. 

Jika dibiarkan, banyak pelaku UMKM bakal berguguran. Negara pun bakal dirugikan. Karena TikTok Shop berbeda dengan e-commerce yang sudah memungut pajak. 

TikTok Shop adalah social commerce yang kewajiban terkait pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) belum diatur seperti di Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu merevisi definisi Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Transaksi perdagangan melalui social commerce harus masuk dalam kategori perdagangan sistem elektronik.

Produk yang dijual secara online pun harus dibatasi. Banyak produk receh dari impor dengan harga Rp 500-Rp 2.000 yang dijual secara online. Padahal, produk tersebut sudah banyak dibuat di dalam negeri.

Pengawasan perdagangan di TikTok Shop juga harus diperkuat. Pemerintah perlu menekankan kepada pihak TikTok Shop agar pedagang mematuhi aturan yang ada. 

Misalnya saja terkait penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Banyak produk impor yang tidak berlabel SNI atau tidak memiliki izin BPOM yang dijual di TikTok Shop.

Jangan heran bila banyak produk yang dijual dengan harga murah, karena  kualitasnya jauh dari harapan. 

Ini bukan hanya merugikan produk di dalam negeri. Konsumen juga bisa terkena dampak negatifnya jika menggunakan produk yang tak lolos uji BPOM. 

Bagikan

Berita Terbaru

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 16:47 WIB

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik

Pada periode 2-6 Februari 2026, IHSG tumbang 4,73% dan ditutup pada level 7.935,26. Pekan sebelumnya, IHSG telah turun 6,94%.

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 13:00 WIB

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000

Saham Bank Syariah Indonesia (BRIS) naik 5,78% dalam sepekan melebihi kinerja IHSG yang turun -4,47%, efek euforia pasca spin off dari BMRI.

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 11:00 WIB

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen

WIKON diajukan PKPU oleh PT Pratama Widya Tbk (PTPW), sedangkan PTPP diajukan PKPU oleh PT Sinergi Karya Sejahtera.

 Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:00 WIB

Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin

BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan menonaktifkan kepesertaan PBI JK karena menjadi kewenangan Kemensos

Danantara Hilirisasi US$ 7 Miliar, Duet Emiten Mind Id, ANTM dan PTBA Ketiban Berkah
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:58 WIB

Danantara Hilirisasi US$ 7 Miliar, Duet Emiten Mind Id, ANTM dan PTBA Ketiban Berkah

Danantara melaksanakan groundbreaking enam proyek hilirisasi di 13 lokasi di Indonesia. Total nilai mencapai US$ 7 miliar. 

 Revolusi Melalui Teladan
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:56 WIB

Revolusi Melalui Teladan

Perjalanan karier Joao Angelo De Sousa Mota dari dunia konstruksi ke pertanian, hingga menjadi Dirut Agrinas

Waspada Potensi Lonjakan Biaya Utang Jangka Pendek
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:37 WIB

Waspada Potensi Lonjakan Biaya Utang Jangka Pendek

Jika pemangkasan outlook membuat tekanan terhadap pasar SBN berlanjut dan mempengaruhi nilai tukar rupiah, maka imbal hasil berisiko naik

Cadangan Devisa Amblas Terseret Depresiasi Rupiah
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:28 WIB

Cadangan Devisa Amblas Terseret Depresiasi Rupiah

Penerbitan global bond oleh pemerintah belum mampu menyokong cadangan devisa Indonesia              

Prospek Industri Multifinance Diprediksi Lebih Cerah
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 07:25 WIB

Prospek Industri Multifinance Diprediksi Lebih Cerah

Prospek industri multifinance diperkirakan akan lebih cerah tahun ini setelah tertekan pada 2025.​ Piutang pembiayaan diprediksi tumbuh 6%-8%

Mewaspadai Risiko Gugatan Iklim
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 07:05 WIB

Mewaspadai Risiko Gugatan Iklim

Ilmu pengetahuan kini sudah bisa menjadi penghubung antara adanya emisi gas rumah kaca dan bencana alam.

INDEKS BERITA

Terpopuler