Mengatur TikTok

Sabtu, 29 Juli 2023 | 08:00 WIB
Mengatur TikTok
[]
Reporter: Adi Wikanto | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inisiatif Project S milik platform TikTok menimbulkan kekhawatiran. Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan jajarannya membentuk satgas untuk mengantisipasi kemungkinan ekspansi pasar atas produk China di suatu negara.

Namun, tak hanya Project S TikTok yang harus diwaspadai. TikTok Shop yang tengah trending  juga segera diambil tindakan. 

TikTok Shop bagai pedang bermata dua. Satu sisi, banyak pengusaha kecil bermunculan dengan berdagang di TikTok Shop. Banyak UMKM  terbantu dengan keberadaan sarana ini untuk memasarkan jualannya secara online selain melalui e-commerce dan Facebook. 

Sisi lain, banyak pelaku UMKM yang dirugikan TikTok Shop. Banyak pedagang di TikTok Shop yang menjajakan produk impor dengan harga lebih murah ketimbang barang sejenis buatan dalam negeri. 

Kebanyakan, produk impor itu berasal dari China. Produk itu berupa barang konveksi, alas kaki, elektronik, kosmetik, dan lainnya. 

Jika dibiarkan, banyak pelaku UMKM bakal berguguran. Negara pun bakal dirugikan. Karena TikTok Shop berbeda dengan e-commerce yang sudah memungut pajak. 

TikTok Shop adalah social commerce yang kewajiban terkait pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) belum diatur seperti di Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu merevisi definisi Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Transaksi perdagangan melalui social commerce harus masuk dalam kategori perdagangan sistem elektronik.

Produk yang dijual secara online pun harus dibatasi. Banyak produk receh dari impor dengan harga Rp 500-Rp 2.000 yang dijual secara online. Padahal, produk tersebut sudah banyak dibuat di dalam negeri.

Pengawasan perdagangan di TikTok Shop juga harus diperkuat. Pemerintah perlu menekankan kepada pihak TikTok Shop agar pedagang mematuhi aturan yang ada. 

Misalnya saja terkait penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Banyak produk impor yang tidak berlabel SNI atau tidak memiliki izin BPOM yang dijual di TikTok Shop.

Jangan heran bila banyak produk yang dijual dengan harga murah, karena  kualitasnya jauh dari harapan. 

Ini bukan hanya merugikan produk di dalam negeri. Konsumen juga bisa terkena dampak negatifnya jika menggunakan produk yang tak lolos uji BPOM. 

Bagikan

Berita Terbaru

Ada Euforia di Saham Energi, Awas Harga Masih Rentan
| Selasa, 03 Maret 2026 | 22:25 WIB

Ada Euforia di Saham Energi, Awas Harga Masih Rentan

Perhatikan juga volume transaksi dan akumulasi-distribusi asing. Hindari masuk ketika harga sudah melonjak tinggi tanpa dukungan volume yang kuat.

Danantara dan INA Masuk ke Proyek TPIA, Bagaimana Imbas ke Sahamnya?
| Selasa, 03 Maret 2026 | 21:55 WIB

Danantara dan INA Masuk ke Proyek TPIA, Bagaimana Imbas ke Sahamnya?

Volatilitas harga energi saat ini masih tinggi dan dapat mempengaruhi kinerja saham TPIA dalam jangka pendek.

Gerakan Reformasi Pasar Modal dan Kondisi Geopolitik Menyurutkan Aksi IPO Tahun ini
| Selasa, 03 Maret 2026 | 19:59 WIB

Gerakan Reformasi Pasar Modal dan Kondisi Geopolitik Menyurutkan Aksi IPO Tahun ini

Kondisi pasar modal Indonesia di kuartal pertama tahun ini tidak menunjukkan semarak layaknya tahun lalu yang ramai hajatan IPO.

Perang Iran Vs AS-Israel Memanas! Saatnya Serok Saham SOCI, BULL, GTSI dan HUMI?
| Selasa, 03 Maret 2026 | 09:25 WIB

Perang Iran Vs AS-Israel Memanas! Saatnya Serok Saham SOCI, BULL, GTSI dan HUMI?

Premi risiko perang (war risk premium) untuk armada kapal yang nekat melintasi Teluk Persia dan Selat Hormuz terkerek naik hingga 50%.

Ada Lebaran dan Perang, Waspada Inflasi Tinggi
| Selasa, 03 Maret 2026 | 08:00 WIB

Ada Lebaran dan Perang, Waspada Inflasi Tinggi

Inflasi Februari 2026 melonjak 4,76%, tertinggi 3 tahun terakhir. Tarif listrik dan pangan jadi pemicu utama yang menguras dompet Anda. 

Proyek Gas Mako Resmi Masuk Tahap Investasi
| Selasa, 03 Maret 2026 | 06:30 WIB

Proyek Gas Mako Resmi Masuk Tahap Investasi

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, Proyek Lapangan Gas Mako memasuki fase utama pasca-FID

Tak Ada Rencana Pembatasan Ritel Modern
| Selasa, 03 Maret 2026 | 06:27 WIB

Tak Ada Rencana Pembatasan Ritel Modern

Kemendag memastikan tidak ada rencana pembatasan lanjutan untuk ritel modern setelah peluncuran Kopdes Merah Putih.

Pasokan Impor Bijih Nikel Bisa Tersendat
| Selasa, 03 Maret 2026 | 06:26 WIB

Pasokan Impor Bijih Nikel Bisa Tersendat

Kekurangan pasokan dipenuhi dari impor seperti dari Filipina. "Impor tahun lalu 15 juta ton, mungkin tahun ini bisa lebih dari itu," sebut Arif.

Potensi Tekanan Ganda dari Beban Energi
| Selasa, 03 Maret 2026 | 06:22 WIB

Potensi Tekanan Ganda dari Beban Energi

Penutupan Selat Hormuz bisa memanaskan harga minyak mentah di pasar global dan berdampak pada beban energi

Risiko Bisnis Pelayaran Meningkat
| Selasa, 03 Maret 2026 | 06:13 WIB

Risiko Bisnis Pelayaran Meningkat

Sejumlah perusahaan asuransi telah menarik perlindungan risiko perang (war risk insurance) untuk kapal yang melintas di kawasan tersebut.

INDEKS BERITA

Terpopuler