ILUSTRASI. patricius.dewo-Timboel Siregar, koordinator advokasi BPJS watch / dok pribadi.Analis : pemerintah harus menangani defisit BPJS.
Reporter: Harian Kontan | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Amanat Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan mempublikasikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, yaitu aset Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Aset BPJS Ketenagakerjaan.
Tangal 31 Mei 2021, BPJS Ketenagakerjaan merilis laporan keuangan aset DJS Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) serta aset BPJS Ketenagakerjaan, periode 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan publik BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk pemberi kerja dan pekerja/buruh.
