Menteri ESDM Pangkas Harga Gas Hulu

Kamis, 19 Agustus 2021 | 06:00 WIB
Menteri ESDM Pangkas Harga Gas Hulu
[]
Reporter: Muhammad Julian | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan  Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri belum lama ini. 

Dalam lampiran beleid yang mencabut Kepmen ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri itu, harga gas dari lapangan migas diturunkan oleh Menteri ESDM. Misalnya saja, harga gas PT Pertamina EP - WK PEP (Asset II) (pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di Wilayah JBB dan Lampung) diturunkan dari US$ 5,33 per mmbtu menjadi US$ 4,00 per mmbtu (lihat tabel).
 
Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong mengatakan, kebijakan penurunan harga gas tidak berdampak pada keekonomian proyek hulu gas bumi, sebab penurunan harga gas bumi ditanggung oleh pemerintah. “Jadi pemerintah yang akan menurunkan bagian pemerintah agar harga pada pengguna akhir menjadi lebih murah dari yang seharusnya,” ujar dia dalam sebuah paparan virtual, Rabu (18/8).
 
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih mengatakan, dampak dari ketentuan penurunan harga gas bumi ditanggung oleh negara dengan mengurangi bagian negara untuk mengompensasi agar harga gas bumi untuk industri tertentu menjadi US$ 6 per mmbtu. 
 
“Oleh karena itu, implementasi penyesuaian harga gas ini tidak berdampak terhadap penerimaan yang menjadi hak kontraktor,” terang dia kepada KONTAN, kemarin (18/8).
 
SKK Migas berharap, implementasi Kepmen ESDM ini menjadi insentif yang dapat meningkatkan kapasitas produksi para pembeli/pengguna gas sehingga mendukung pengembangan industri nasional dan meningkatkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.
 
Di sisi lain, kebijakan harga gas ini juga dapat menjaga kapasitas penggunaan gas pada industri serta mendukung penyerapan gas domestik secara optimal di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang.
 
Susana memastikan, pemerintah dan SKK Migas terus menjaga industri hulu migas tetap kompetitif dan memiliki daya saing dibandingkan negara lain. Selain memastikan agar kontraktor tidak akan terkena dampak kebijakan harga gas, pemerintah dan SKK Migas juga menerapkan insentif hulu migas untuk menjaga daya saing industri hulu migas serta menjaga investasi hulu migas. “Pemerintah saat ini telah menyetujui enam dari sembilan insentif yang diusulkan oleh SKK Migas,” imbuh dia.
 
Susana menegaskan, SKK Migas dan  kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi agar penerimaan yang menjadi bagian pemerintah dan KKKS tetap optimal dan terjaga. 
 
Dosen Ekonomi Energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti menilai, penurunan harga gas di hulu tidak akan mengurangi daya tarik investasi hulu gas bumi di Indonesia. Selain harga gas bumi domestik yang masih tinggi,  konsumsi gas bumi di Indonesia terus meningkat dan menjadi daya tarik investasi hulu gas bumi.    

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terbaru

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%
| Jumat, 22 November 2024 | 23:44 WIB

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%

Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, telah menyerap 60% capex untuk teknologo informasi (TI) yang dianggarkan mencapai Rp 790 miliar di 2024

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

INDEKS BERITA

Terpopuler