Menuntut Transparansi Divestasi Freeport
Sabtu, 15 Juni 2024 | 07:30 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Divestasi merupakan persoalan krusial dalam "perseteruan" pemerintah versus PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal itu lantaran terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban PTFI untuk melepaskan sahamnya secara bertahap kepada peserta Indonesia.
Peserta Indonesia yang dimaksud PP No. 1/2027 meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha swasta nasional. Divestasi itu sebagai konsekuensi atas perubahan status operasional Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
