Menyoal Biaya dan Kesetaraan dalam Sertifikasi Halal

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:00 WIB
Menyoal Biaya dan Kesetaraan dalam Sertifikasi Halal
[Pelayanan sertifikasi halal di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jakarta, Kamis (24/10/2024). (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)]
Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan setiap produk yang beredar dan diperjualbelikan, serta masuk wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal mulai 18 Oktober 2024. Adapun produk yang dimaksud mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik hingga fesyen.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, di sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengenai kewajiban sertifikasi halal banyak dibahas dan sudah ada aturan serta lembaga yang berwenang memeriksa, mengeluarkan sertifikat dan monitoringnya.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terbaru

Aroma Intervensi di Investasi Dana Pensiun Milik OJK
| Senin, 28 Oktober 2024 | 16:43 WIB

Aroma Intervensi di Investasi Dana Pensiun Milik OJK

 Awal tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis beleid yang mengatur ulang soal investasi dana pensiun.

Antar Sesuai Titik: GOTO Menuju Target Tiga Nol di 2030
| Senin, 28 Oktober 2024 | 13:48 WIB

Antar Sesuai Titik: GOTO Menuju Target Tiga Nol di 2030

Saham GOTO layak masuk pertimbangan para investor yang mengutamakan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. 

Melihat Tren Energi Global di 2025 Versus Kebijakan Energi Pemerintah Prabowo
| Senin, 28 Oktober 2024 | 12:39 WIB

Melihat Tren Energi Global di 2025 Versus Kebijakan Energi Pemerintah Prabowo

Regulasi Pemerintah RI di bidang energi hijau dinilai belum jelas.

Prabowo Punya PR Besar Kembalikan Kepercayaan Pasar
| Senin, 28 Oktober 2024 | 12:38 WIB

Prabowo Punya PR Besar Kembalikan Kepercayaan Pasar

Pasar masih diwarnai sejumlah keraguan karena belum banyak kejelasan teknis program unggulan. 

Biarkanlah Keuntungan Mengalir dan Membatasi Kerugian
| Senin, 28 Oktober 2024 | 11:58 WIB

Biarkanlah Keuntungan Mengalir dan Membatasi Kerugian

Tanpa trader, pasar saham sepi, likuidtas berkurang. 

Tarik Investasi Asing ke Indonesia, Skema Power Wheeling Terbatas Bisa Jadi Opsi
| Senin, 28 Oktober 2024 | 10:00 WIB

Tarik Investasi Asing ke Indonesia, Skema Power Wheeling Terbatas Bisa Jadi Opsi

Jika tidak ada kemudahan akses energi hijau, dikhawatirkan investor asing lebih memilih negara lain.

Asing Hengkang Rp 6 Triliun di Pekan Keempat Oktober
| Senin, 28 Oktober 2024 | 08:44 WIB

Asing Hengkang Rp 6 Triliun di Pekan Keempat Oktober

Capital outflow tersebut lebih besar dari pekan sebelumnya

Berkongsi dengan Tsingshan dan Provident, MBMA Bakal Bangun PLTA dan PLTS
| Senin, 28 Oktober 2024 | 08:40 WIB

Berkongsi dengan Tsingshan dan Provident, MBMA Bakal Bangun PLTA dan PLTS

MBMA dan Grup Tsingshan akan membangun PLTA 60 MW untuk menopang Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP). 

Nilai Investasi ke Indonesia Menyusut 15%
| Senin, 28 Oktober 2024 | 08:32 WIB

Nilai Investasi ke Indonesia Menyusut 15%

Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN dengan FDI yang turun

Beban Utang Jadi Bandul BUMN Karya
| Senin, 28 Oktober 2024 | 08:19 WIB

Beban Utang Jadi Bandul BUMN Karya

Program unggulan pemerintah diharapkan mendorong BUMN Karya

INDEKS BERITA

Terpopuler