KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Generasi milenial kian mendapat tempat di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Setelah mendapuk banyak anak muda masuk ke lingkaran Istana, kini generasi milenial juga didaulat untuk menjadi pengurus sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam sebulan terakhir, Kementerian BUMN gencar merombak jajaran direksi hingga komisaris sejumlah perusahaan pelat merah. Banyak nama yang muncul berlatar belakang generasi milenial.
Terbaru adalah penunjukan Muhamad Fajrin Rasyid sebagai Direktur Digital PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Jumat (19/6). Nama Co-Founder dan Presiden Direktur Bukalapak itu memang sudah santer disebut bakal masuk ke BUMN halo-halo. Bahkan sempat beredar kabar, dia bakal menjabat sebagai Direktur Utama Telkom.
Sebelumnya, sederat nama anak-anak muda telah lebih dulu masuk ke jajaran eksekutif di perusahaan pelat merah. Selain di Telkom, ada juga yang ditempatkan di BUMN negeri, perkebunan, hingga perbankan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, figur milenial bisa memberikan perspektif baru dalam pengambilan keputusan karena perusahaan BUMN butuh karakter dengan ritme kerja cepat. Dia berharap, penunjukan generasi milenial tetap harus melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel dari aspek moralitas, rekam jejak dan kompetensi.
Namun, penunjukan para milenial di sejumlah posisi strategis BUMN juga bisa memicu gesekan komunikasi antar generasi alias generation gap. Apalagi, pengangkatan mereka juga bisa menutup laju karier orang dalam. Trubus berpendapat, generation gap bisa diatasi dengan membuat petunjuk teknis yang jelas mengenai peran dan tugas masing-masing.
Pendapat sama juga disampaikan pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan. Menurutnya, pemerintah tetap harus lebih menitikberatkan pada kompetensi dan moralitas. "Milenial bukan jaminan mutu, sedangkan generasi tua juga tidak semua jelek sehingga ada plus minus," ujarnya saat dihubungi KONTAN, Jumat (19/6).
Kehadiran generasi milenial juga jangan diartikan untuk meminggirkan generasi lama. Terutama di sektor industri yang berkarakter konservatif dan ketat dari sisi regulasi seperti perbankan.
Sebaliknya, kedua generasi justru berpotensi menyeimbangkan proses transformasi di BUMN. "Sebaiknya ada bridging antara talenta muda dan eksekutif senior," kata Toto Pranoto, pengamat BUMN sekaligus Kepala Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan bisa memaklumi alasan pemerintah menunjuk generasi muda di BUMN. Selama ini, BUMN memiliki citra kurang kompetitif dan kolot. Dus, pemerintah menggandeng generasi milenial yang diharapkan bisa menghapus imej tersebut.
Namun ia juga menekankan jangan hanya berorientasi dari segi umur. Kapasitas untuk memajukan perusahaan juga harus menjadi pertimbangan utama. Toh, pada akhirnya, BUMN diminta memberikan keuntungan bagi negara.
Oleh karena itu, ia berharap, masuknya anak-anak muda di tubuh BUMN benar-benar bisa membawa warna baru dalam pengelolaan perusahaan negara. Perusahaan pelat merah harus mengedepankan koordinasi dan pengawasan antara jajaran komisaris maupun direksi.
Apalagi, Menteri BUMN saat ini tidak menyukai banyaknya anak hingga cucu BUMN. "Hal itu menggerus efisiensi dan menambah beban negara," ungkap Agus.
