Mimpi Pemerintah Membuat One Data

Senin, 25 November 2019 | 07:27 WIB
Mimpi Pemerintah Membuat One Data
[ILUSTRASI. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat set]
Reporter: Anastasia Lilin Y | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah punya target ambisius untuk menaikkan Indonesia ke level high economy dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita penduduk sebesar US$ 7.000 hingga US$ 11.000. Digitalisasi merupakan kendaraan yang dinilai tepat untuk mewujudkan mimpi tersebut. Adapun modal utama digitalisasi adalah basis data.

Dalam acara Kompas100 CEO Lunch Discussion bertajuk "Menggali Peluang dan Tantangan dari Kehadiran Teknologi Digital Menjelang 2020", Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) menyampaikan rencana penyusunan one data. Kelak, one data memuat seluruh data industri yang bisa menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Kinerja Himbara Lebih Apik Berkat Eskpansi Masif Kredit
| Kamis, 30 April 2026 | 06:50 WIB

Kinerja Himbara Lebih Apik Berkat Eskpansi Masif Kredit

​Himbara unggul di kuartal I-2026 berkat ekspansi kredit agresif yang mengerek NII, sementara bank swasta tertahan pertumbuhan kredit yang lemah

Tidak Penting Kapan Perang Berakhir
| Kamis, 30 April 2026 | 06:45 WIB

Tidak Penting Kapan Perang Berakhir

Sebagai importir energi, kenaikan harga minyak menekan neraca perdagangan minyak dan meningkatkan risiko fiskal Indonesia melalui subsidi energi.

Bundamedik (BMHS) Siapkan Belanja Modal Rp 217 Miliar
| Kamis, 30 April 2026 | 06:37 WIB

Bundamedik (BMHS) Siapkan Belanja Modal Rp 217 Miliar

Memasuki tahun 2026, BMHS mulai bergerak lebih proaktif untuk mendorong pertumbuhan, namun tetap dengan disiplin yang sama.

Pertumbuhan Tabungan Valas Pesat di Saat Rupiah Loyo
| Kamis, 30 April 2026 | 06:30 WIB

Pertumbuhan Tabungan Valas Pesat di Saat Rupiah Loyo

​Tabungan valas melonjak pada Maret 2026 seiring pelemahan rupiah dan meningkatnya kebutuhan lindung nilai

Analisis JPFA: Tekanan Rupiah & SBM, Bisakah Laba Bersih Tetap Kuat?
| Kamis, 30 April 2026 | 06:25 WIB

Analisis JPFA: Tekanan Rupiah & SBM, Bisakah Laba Bersih Tetap Kuat?

JPFA hadapi kenaikan biaya produksi SBM dan pelemahan rupiah tahun ini. Namun, model bisnis terintegrasi jadi benteng kuat.

Sadar Data
| Kamis, 30 April 2026 | 06:23 WIB

Sadar Data

Kita mendukung penuh modernisasi sistem perpajakan demi kemandirian fiskal. Namun, jangan sampai mengorbankan keamanan data pribadi.

Manfaat dan Mudarat Proyek Hilirisasi Jumbo Harus Dihitung Cermat
| Kamis, 30 April 2026 | 06:20 WIB

Manfaat dan Mudarat Proyek Hilirisasi Jumbo Harus Dihitung Cermat

Lonjakan ekspor dari kebijakan hilirisasi tidak otomatis mencerminkan besarnya manfaat ekonomi yang benar-benar dinikmati di dalam negeri.

Rupiah Makin Jeblok: Ini Kekhawatiran Domestik yang Menekan Kurs
| Kamis, 30 April 2026 | 06:00 WIB

Rupiah Makin Jeblok: Ini Kekhawatiran Domestik yang Menekan Kurs

Rupiah anjlok ke Rp 17.326 per dolar AS. Kekhawatiran domestik seperti stagnasi ekonomi dan isu Danantara memicu tekanan kuat.

Prabowo Bakal Resmikan 21 RSUD Daerah Pinggiran
| Kamis, 30 April 2026 | 05:30 WIB

Prabowo Bakal Resmikan 21 RSUD Daerah Pinggiran

RSUD tersebut merupakan bagian dari target total 66 RSUD yang kapasitasnya akan ditingkatkan di periode 2025-2027. 

Kebijakan AS Tekan Industri Panel Surya
| Kamis, 30 April 2026 | 05:25 WIB

Kebijakan AS Tekan Industri Panel Surya

Penerapan taif impor 143% panel surya dari Amerika Serikat membuat industri panel surya bisa terancam terhenti.

INDEKS BERITA

Terpopuler