Modal Asuransi

Rabu, 28 Juni 2023 | 08:00 WIB
Modal Asuransi
[]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Markus Sumartomdjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rentang setengah tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan tegas kepada dua perusahaan asuransi. Mereka adalah  PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).

Jumat (23/6) akhir pekan lalu, OJK mencabut izin usaha Kresna Life. Pada 5 Desember 2022, OJK telah lebih dahulu mencabut izin PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).

Wanaartha Life menanggung beban kewajiban senilai Rp 15,9 triliun, sementara perhitungan asetnya kini tak lebih dari Rp 500 miliar. Kresna Life pun sampai menawarkan konversi klaim menjadi pinjaman subordinasi alias subordinated loan untuk menyelesaikan kewajibannya senilai Rp 5 triliun.

Pengetatan pengawasan dan menghitung ulang batas minimum permodalan perusahaan asuransi, inilah fokus OJK saat ini. Oleh sebab itu sejak Mei lalu, Ogi Prastomiyono Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun OJK sudah melontarkan usulan revisi persyaratan modal minimum.

Ogi mengusulkan meningkatkan persyaratan modal minimum dari Rp 150 miliar menjadi Rp 500 miliar pada tahun 2026, dan naik menjadi Rp 1 triliun di tahun 2028.

Persyaratan modal minimum untuk perusahaan reasuransi juga akan OJK tingkatkan dari Rp 300 miliar menjadi Rp 1 triliun di tahun 2026, dan naik menjadi Rp 2 triliun di tahun 2028.

Hingga akhir tahun 2022, di Indonesia terdapat 72 perusahaan asuransi umum, 52 perusahaan asuransi jiwa, 7 perusahaan reasuransi, 54 perusahaan syariah, dan 4 perusahaan reasuransi.

Merujuk data GlobalData, seperti dikutip Asia Insurance Review pada 21 Juni lalu menyebutkan, terdapat 66 perusahaan yang keseluruhan nilai preminya di bawah Rp 200 miliar di tahun 2021. Kelompok ini disebut memiliki risiko paling tinggi terdepak, tidak bisa memenuhi persyaratan dari rencana kebijakan OJK itu.

Selain itu, juga terdapat 33 perusahaan dengan nilai premi berkisar Rp 200 miliar hingga Rp 500 miliar yang juga harus mandi keringat.

Artinya, lumrah jika dalam tiga tahun ke depan kita akan lebih sering mendengar aksi akuisisi, merger atau bahkan penutupan bisnis asuransi. Bukan tak sayang, tapi memang demikian aturannya.

Harapan ke depan, bisnis asuransi kian tumbuh berkembang dan tak ada lagi cerita gagal bayar

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA