Moody's: Sektor Komoditas Masih Akan Tertekan, Sektor Properti Mulai Pulih

Selasa, 16 Juli 2019 | 20:01 WIB
Moody's: Sektor Komoditas Masih Akan Tertekan, Sektor Properti Mulai Pulih
[]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski sektor yang berkaitan dengan komoditas masih akan menghadapi tekanan, sebagian besar perusahaan di Indonesia diperkirakan akan menunjukkan tren kredit yang stabil selama 12 bulan hingga 18 bulan ke depan.

Dalam laporan terbarunya, Moody's Investors Service memperkirakan, lemahnya harga batubara termal dan minyak kelapa sawit akan membebani korporasi di sektor tersebut. Di sisi lain, Moody’s memperkirakan, permintaan di sektor properti akan pulih meskipun metrik kredit akan tetap lemah

Laporan Moody’s tersebut memberikan wawasan mengenai tema kredit utama yang berdampak pada 36 perusahaan di enam sektor selama 12 bulan hingga 18 bulan ke depan. Keenam sektor tersebut adalah minyak dan gas (migas), pertambangan batubara, minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO), properti, tekstil, dan telekomunikasi.

Moody's memperkirakan perkembangan peraturan dan ekonomi di Indonesia dan China akan membebani harga batubara termal selama 2019-2010.

Akibatnya, Vice President and Senior Credit Officer Moody's Jacintha Poh, mengatakan, pendapatan perusahaan pertambangan batubara akan lebih rendah sehingga melemahkan rasio utang dan kemampuan membayar bunga utang.

Sebanyak enam perusahaan batubara yang memperoleh peringkat dari Moody's akan terkena dampak tersebut. Beberapa perusahaan tersebut antara lain PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT ABM Investama Tbk (ABMM), PT Indika Energy Tbk (INDY), dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Di sektor migas, belanja modal yang besar akan membatasi kualitas kredit perusahaan migas yang memperoleh peringkat dari Moody's meskipun telah dimitigasi oleh peningkatan produksi migas.

Sementara di sektor CPO, Poh mengatakan, pendapatan akan sedikit meningkat bahkan ketika harga CPO tetap lemah.

Tren kredit di sektor properti dan telekomunikasi diperkirakan tetap stabil. Di sektor properti, Moody's memperkirakan, peningkatan sentimen pmebeli rumah dan fundamental industri properti yang mendukung akan menopang penjualan pemasaran yang lebih kuat untuk enam pengembang properti yang memperoleh peringkat dari Moody's.

Keenam pengembang properti yang dinilai oleh Moody's adalah PT Agung Podomoro Tbk (APLN), PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), PT Modernland Realty Tbk, dan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON)

Meski begitu, Moody's mencatat, rasio utang keenam perusahaan pengembang properti tersebut akan tetap tinggi karena pertumbuhan didanai oleh utang.

Di sektor telekomunikasi, peningkatan penetrasi ponsel pintar dan peningkatan penggunaan data akan mendukung pertumbuhan pendapatan sebesar 5%-6%. Hal ini sejalan dengan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil.

Prospek paling positif dialami oleh dua perusahaan tekstil yang memperoleh peringkat dari Moody's. Pertumbuhan pendapatan kedua perusahaan tekstil akan tetap kuat didukung oleh ekspansi kapasitas dan tingkat pemanfaatan yang tinggi. Dua perusahaan tersebut adalah PT Pan Brothers Tbk (PBRX) dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL).

Bagikan

Berita Terbaru

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati
| Selasa, 21 April 2026 | 15:50 WIB

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati

Berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran pada 22 April 2026 berpotensi menjadi game changer arah sektoral di pasar saham.

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?
| Selasa, 21 April 2026 | 09:35 WIB

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?

IHSG Belum berpijak pada fondasi yang kokoh, melainkan masih rentan karena sekadar bergantung pada perputaran likuiditas yang tersisa.

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
| Selasa, 21 April 2026 | 08:31 WIB

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Pemegang saham mayoritas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) punya track record buruk di saham MENN.

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!
| Selasa, 21 April 2026 | 08:05 WIB

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!

Jerat PKPU yang membelit anak usaha ADHI merupakan manifestasi dari tekanan likuiditas sistemik yang menghantui BUMN Karya.

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela
| Selasa, 21 April 2026 | 07:43 WIB

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela

Harga penawaran tender sukarela Rp 11.500 per saham. Nilai ini mencerminkan premi 141,2%, di atas rata-rata harga tertinggi selama 90 hari.

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue
| Selasa, 21 April 2026 | 07:38 WIB

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue

Aksi rights issue akan digelar COCO usai mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, (17/4).​

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit
| Selasa, 21 April 2026 | 07:32 WIB

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mulai mengeksekusi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4.

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

INDEKS BERITA

Terpopuler