Muhammadiyah Ikut Kritisi Beleid PPN

Jumat, 25 Juni 2021 | 07:35 WIB
Muhammadiyah Ikut Kritisi Beleid PPN
[]
Reporter: Bidara Pink, Siti Masitoh | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk kebutuhan pokok dan berbagai jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak kembali mendapat masukan kritis dari publik. Salah satunya dari organisasi massa Islam besar Muhammadiyah.

Masukan kritis Muhammadiyah ini agar aturan baru tidak menjadi beban masyarakat khususnya pengenaan PPN atas jasa pendidikan dan kesehatan. Sebab beleid ini berpotensi menghambat tujuan negara yang tertuang di pasal 28C dan 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang mengaur tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan layanan kesehatan masyarakat.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Harga Minyak Anjlok, Cermati Skenario Terburuk Pasca Gencatan Senjata
| Kamis, 09 April 2026 | 07:33 WIB

Harga Minyak Anjlok, Cermati Skenario Terburuk Pasca Gencatan Senjata

Harga minyak dunia anjlok tajam setelah gencatan senjata AS-Iran. Pelaku pasar akan mencermati hasil negosiasi beberapa waktu ke depan

Kinerja Emiten Grup Djarum Tak Semuanya Harum
| Kamis, 09 April 2026 | 07:32 WIB

Kinerja Emiten Grup Djarum Tak Semuanya Harum

Beberapa emiten Grup Djarum mencetak kinerja positif di tahun lalu. Tapi sejumlah emiten harus mengalami penurunan laba, bahkan merugi di 2025.​

Saham AKRA Masih Menarik, Kinerja Diklaim Belum Tersandera Konflik Geopolitik
| Kamis, 09 April 2026 | 07:30 WIB

Saham AKRA Masih Menarik, Kinerja Diklaim Belum Tersandera Konflik Geopolitik

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE mencatatkan penjualan lahan seluas 17 hektare pada kuartal I-2026.

Pemerintah Wajib Menenangkan Rupiah
| Kamis, 09 April 2026 | 07:18 WIB

Pemerintah Wajib Menenangkan Rupiah

Tekanan terhadap rupiah berpotensi semakin besar jika beban fiskal berat, tanpa diimbangi penerimaan.

Iuran OJK Dikaji Dihapus dalam Revisi UU P2SK
| Kamis, 09 April 2026 | 06:55 WIB

Iuran OJK Dikaji Dihapus dalam Revisi UU P2SK

​DPR mengusulkan OJK tak lagi memungut iuran dari bank dan asuransi, berpotensi mengurangi beban biaya perbankan hingga 0,8% suku bunga kredit.

Bank Siap Masuk Repo Valas Berbasis SVBI dan SUVBI Bila Butuh Likuiditas
| Kamis, 09 April 2026 | 06:50 WIB

Bank Siap Masuk Repo Valas Berbasis SVBI dan SUVBI Bila Butuh Likuiditas

Bank sambut repo valas berbasis SVBI dan SUVBI yang diluncurkan BI sejak akhir Maret lalu sebagai alternatif baru mengelola likuiditas valas

Pengumuman FTSE Jadi Angin Segar Sesaat, Dana Asing Berpeluang Kembali Masuk
| Kamis, 09 April 2026 | 06:43 WIB

Pengumuman FTSE Jadi Angin Segar Sesaat, Dana Asing Berpeluang Kembali Masuk

FTSE Russell pertahankan status pasar modal Indonesia, memicu sentimen positif. Potensi aliran dana asing ke BBCA, BMRI, TLKM. Cek detailnya!

Pebisnis Rem Ekspansi, Kredit Modal Kerja Seret
| Kamis, 09 April 2026 | 06:30 WIB

Pebisnis Rem Ekspansi, Kredit Modal Kerja Seret

​Pertumbuhan kredit modal kerja perbankan tengah melambat, sinyal dunia usaha belum percaya diri melakukan ekspansi.

Ruang Ekspansi KPR Dinilai Masih Besar
| Kamis, 09 April 2026 | 06:25 WIB

Ruang Ekspansi KPR Dinilai Masih Besar

​Pertumbuhan KPR perbankan melambat di awal 2026, namun bank tetap optimistis ekspansi masih terbuka lebar.

Ekosistem
| Kamis, 09 April 2026 | 06:11 WIB

Ekosistem

Membangun instalasi baterai di pedesaan membutuhkan modal yang tinggi terkait stabilitas daya listrik desa.

INDEKS BERITA

Terpopuler