Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk babak baru. Setelah mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN Nusantara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar prosesi penyatuan tanah dan air nusantara di titik nol IKN, sebagai simbol dimulainya pembangunan IKN.
Jokowi juga berkemah semalam di titik nol IKN.
Namun, ada kabar kurang menggembirakan terkait proyek pembangunan IKN Nusantara ini. Salah satu investor besar yang sebelumnya digadang-gadang bakal masuk ke proyek IKN yakni Softbank Corporation, mundur sebagai calon investor.
Penurunan nilai saham Softbank disebut-sebut menjadi penyebab investor Jepang ini mundur dari proyek IKN Nusantara.
Padahal, konon Softbank akan membawa investasi dengan nilai fantastis ke IKN sampai US$ 100 miliar. Sang CEO Softbank Masayoshi Son bahkan sampai dijadikan Dewan Pengarah IKN. Tapi kini rencana itu buyar. Masayoshi Son juga dicoret dari Dewan Pengarah IKN.
Batalnya Softbank masuk menjadi investor IKN jelas berimbas ke rencana pendanaan IKN. Maklum, membangun ibu kota negara memakan dana nan mahal. Hitungan pemerintah, pembangunan IKN butuh dana Rp 466 triliun.
Dari jumlah itu, pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya 20% saja. Selebihnya mengandalkan pendanaan investor baik BUMN, swasta maupun kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Mundurnya Softbank jadi pekerjaan rumah pemerintah maupun Otorita IKN untuk mencari investor baru yang betul-betul mau menanamkan dana di IKN. Bukan investasi yang sekadar janji.
Mengandalkan dana dari APBN jelas tak mungkin. Kemampuan APBN terbatas untuk mendanai megaproyek ibu kota negara ini. Ekspansi fiskal untuk mendanai proyek IKN sulit dilakukan karena defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB).
Sisi lain, menggaet investor ke proyek IKN juga tak gampang. Ekonomi yang belum pulih dan kondisi global yang tak menentu hanya segelintir faktor yang jadi hitung-hitungan investor untuk berinvestasi. Apalagi IKN ini proyek besar dan jangka panjang.
Tapi, pemerintah sudah bertekad proyek IKN harus segera bergulir dan berharap tahun 2024, pemerintahan sudah berpindah ke IKN Nusantara. Hanya saja, pemerintah juga mesti realistis. Sebab, ketersediaan pendanaan tetap menjadi kunci penting agar proyek IKN berjalan sesuai yang dicita-citakan.
